Debat Kandidat Pilkada Bekasi Tidak Efektif Disiarkan Sore Hari

Bekasi – Pemerhati politik Bekasi, Ahmad Djaelani menyayangkan Debat Kandidat Pilkada Bekasi 2017 yang akan ditayangkan salah satu stasiun televisi swasta pada Senin, 6 Februari 2017 dilaksanakan sore hari. Padahal menurutnya akan sangat efektif apabila debat yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Bekasi ini disiarkan pada jam prime time pada malam hari ketika masyarakat pulang kerja dan sudah berkumpul di rumah.

“Kota Kendari saja yang punya APBD hanya Rp 1,6 Triliun, bisa menayangkan debat kandidat Pilkada di jam prime time Metro TV pukul 19.00 WIB. Sementara Kabupaten Bekasi yang APBD-nya Rp 5,2 Triliun nayangin debat kandidat di Kompas TV pukul 15.00 WIB, jam pulang kerja, jam ibu-ibu riweuh ngurus anak,” kata Djaelani.

Pria yang aktif sebagai Ketua Kopidasi (Komunitas Pemilih Muda Bekasi) ini menambahkan, ketika melihat bahwa kehadiran debat kandidat ini ternyata sangat penting untuk masyarakat. Maka hal yang harus diperhatikan adalah soal akses untuk menyaksikan debat kandidat itu.

“Kalau acara debatnya disiarkan sore hari itu kan jam dimana mayoritas masyarakat pulang kerja. Mereka masih dalamperjalanan, belum sampai di rumah. Mahasiswa dan pelajar SMA masih di tempat belajar. Ibu-ibu sedang sibuk masak dan mengurusi anak. Apalagi yang kantornya tidak ada TV. Jadi saya kira jam tersebut tidak efektif karena tidak akan terlalu banyak warga Kabupaten Bekasi yang menyaksikan.” kata Kang DJ, panggilan Djaelani.

Disadari atau tidak, secara psikologi, menurut Djaelani, penentuan pukul 3 sore untuk waktu debat sangat tidak tepat. Mungkin balik lagi soal anggaran yang minim sehingga tidak bisa membayar stasiun TV untuk menayangkan debat di waktu istirahat dan santai, jam 19.00 atau 20.00 WIB malam.

“Alasannya diterima. Tapi sekarang kita sebagai masyarakat juga memiliki hak untuk bertanya, sebenarnya anggaran debat yang disebut minim itu berapa nilainya?. Berapa anggaran yang diusulkan oleh KPU untuk melaksanakan debat?. Ini harus dibuka oleh KPU, masyarakat berhak tahu. Dengan APBD di atas 5 Triliun, rasanya untuk membayar stasiun TV melaksanakan debat di jam prime-time kemampuan anggaran Kabupaten Bekasi sangat cukup.” tegas Djaelani yang juga dikenal sebagai aktivis Cibarusah Center ini.