Mahasiswa Gelar Aksi, Pertanyakan Independensi KPK Atas Kasus Ahok

Jakarta – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Al Washliya (HIMMAH) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), menggelar aksi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (06/03/17) siang hari.

Mereka menuntut agar KPK menangani kasus dugaan korupsi yang menjerat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok.

Koordinator aksi Ginanda Siregar, mengatakan, “KPK adalah lembaga yang dibentuk untuk menuntaskan kasus korupsi tanpa pandang bulu. Tapi dalam menangani kasus dugaan korupsi yang menjerat Ahok, KPK tidak berani dan ada upaya agar kasus Ahok ditutup, oleh karenanya sebagai mahasiswa pihaknya menanyakan independensi KPK. Ada Apa dengan KPK ?? Apakah Aparat Penegak Hukum di negeri ini telah dibeli oleh Ahok atau cukong?,” tanya Ginanda Siregar di depan Gedung KPK.

Masyarakat mengakui selama ini KPK sangat tegas, lanjut Ginanda, terhadap para pejabat baik DPR maupun Gubernur. Karena banyak Anggota DPR dan Gubernur yang sudah diproses karena terlibat korupsi. Tapi ketika Ahok sang pendista Agama tersandung kasus korupsi pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras yang ditemukan BPK ada kerugian negara senilai 191 Miliar, KPK tidak memproses serta menetapkannya sebagai tersangka.

“Bukan hanya itu Ahok juga terjerat kasus dugaan suap pembahasan perda reklamasi teluk Jakarta. Tapi sampai saat ini KPK tidak menyelidiki dan memproses Ahok, padahal yang orang awam juga pasti tahu bahwa Ahok pasti terlibat didalamnya,” jelasnya.

Oleh karena itu sambung Ginanda, pihaknya datang ke KPK untuk menagih janji KPK agar tidak menutup kasus korupsi Ahok dalam pembelian lahan RS Sumber Waras. Apalagi sejumlah bukti telah menguatkan adanya korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras, sehingga harusnya KPK memproses kembali korupsi Ahok dan menetapkannya sebagai tersangka.

Selain itu juga minta KPK segera proses dan tangkap Ahok yang terlibat kasus Reklamasi Teluk Jakarta dengan adanya pengakuan dibawah sumpah Dirut Agung Sedayu Group Richard Halim Kusuma, yang telah memberikan dana 1,6 triliyun kepada Pemda DKI.

“KPK harus usut kasus tersebut sebagai kasus dana off budget Ahok yg tidak dimasukan dalam APBD,” pungkasnya. (Elwan)