KPK Apresiasi Menteri Amran dengan Penghargaan Anti Gratifikasi
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penghargaan kepada 10 institusi kementerian/Lembaga termasuk Kementerian Pertanian (Kementan) untuk kategori Kementerian dengan Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik.
Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Saut Situmorang mengatakan bahwa penghargaan ini diberikan atas kinerja kementerian/Lembaga dalam pencegahan korupsi di instansinya masing-masing. “Penghargaan KPK ini sesuatu nilai yang tidak bisa diukur walau cuma sertifikat tapi mudah-mudahan ini bisa jadi pendorong bagi mereka (penerima penghargaan) untuk berlomba-lomba memenangkan kebaikan, memenangkan anti korupsi, memenangkan rakyat. Yang mereka lakukan itukan memenangkan rakyat dan KPK harus apresiasi sesuai dengan tema kita menuju masyarakat sejahtera,” kata Saut disela-sela Peringatan Hari Anti Korupsi Se-Dunia Tahun 2017 di Jakarta, kemarin.
Selain Kementan, penghargaan pengendalian gratifikasi terbaik juga diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Agama, Bank Mandiri, PT Pertamina (Persero), Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BPD Jabar-Banten.
Saut mengatakan, Kementerian Pertanian (Kementan) meraih penghargaan ini karena hasil penilaian evaluasi KPK, termasuk kementerian yang konsisten dan patuh dalam pelaporan harta kekayaan pejabat negara, mencegah gratifikasi, dan telah membuat unit pencegahan untuk itu. Kementan, sambung dia, termasuk kementerian yang disasar KPK karena mengurus banyak hal utamanya kebutuhan logistik nasional yang memang selalu jadi sorotan nasional. Makanya, petugas KPK seringkali hilir-mudik melakukan pemantauan di Kementan.
“Jadi sudah hampir dua tahun dari periode kita karena ini bagian dari koordinasi supervisi kita. Mereka bolak balik tapi nggak permanen disitu. Ketika mereka ada inovasi tapi supervisi karena kadang-kadang ada rencana bagus, tapi mungkin ragu atau tidak pas nah kita akan berada di posisi yang betul-betul egaliter menilai kepatuhannya tata kelolanya seperti apa. Memang banyak yang dinilai tentang undang-undangnya, kelembagaannya dan tata kelolanya. Tapi biasanya pencegahan itu akan jadi lebih baik, lebih efisien, lebih efektif, seperti Menteri Pertanian sekarang ini sudah bagus sih,” jelasnya.
Mengenai gratifikasi atau dugaan korupsi di Kementan, dia memastikan sampai saat ini belum ada hal yang signifikan untuk ditindaklanjuti. Adapun mengenai berbagai program KPK seperti distribusi alsintan, pupuk dan benih, dipastikan dia, KPK masih dalam taraf membantu management di Kementan untuk memastikan pengadaan bagi petani itu sesuai ketentuan dan aturan hukum yang berlaku. Sejauh ini pun dia melihat, program Kementan cukup berkontribusi dalam pembangunan nasional.
“Saya lihat harga stabil yak, untuk swasembada komoditas kita kayak jagung pelan-pelan sudah mulai bisa, beras bisa, gula juga, kan tidak ada yang signifikan bergejolak. Waktu lebaran kemarin kan kita lihat gimana dan kita bersyukur ada Kapolri yang keren bisa bekerjasama dengan baik untuk mengawasi pangan itu. Jadi memang (Kementan) tidak bisa kerjasama sendiri, dengan KPK iya, jaksa iya, kepolisian iya, harus sama juga. Kalau tidak banyak yang tarik-tarikan,” ujarnya.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memang sudah banyak membuat gebrakan dan memperoleh berbagai penghargaan sehubungan dengan prestasinya memperbaiki tata kelola membangun pertanian. Sebut saja berbagai terobosan pada aspek hulu-hilir dan program yang fokus komoditas, sehingga menghantarkan prestasi swasembada beras, cabai dan bawang merah sejak 2016 serta swasembada jagung pada 2017.
Terpisah, Anggota Komisi IV DPR RI Firman Soebagyo mengapresiasi atas penghargaan yang diterima Kementan dari KPK. Apalagi sejak awal, Menteri Amran termasuk sosok yang sangat anti korupsi. “Saya melihat Mentan sejak pertama kali dilantik, sudah punya road map yang jelas dalam pencegahan korupsi dan gratifikasi,” katanya.
Menurutnya, cukup banyak kebijakan Menteri Amran yang berpengaruh signifikan pada langkah pencegahan korupsi. Diantaranya, pengadaan barang dan jasa secara terbuka dan transparan. Begitu juga dengan pengisian jabatan melalui lelang jabatan sehingga pejabat yang terpilih betul-betul profesional, tidak lagi berdasarkan pesanan atau KKN. “Sehingga profesionalisme kerja di Kementan betul-betul terjamin,” katanya.
Dia pun berharap, kinerja Mentan mencegah korupsi di lembaganya ini bisa ditiru oleh kementerian lain. Dan yang lebih penting, penghargaan ini juga bisa menambah motivasi kerja Kementan dan jajarannya bekerja lebih keras.
Hal senada dilontarkan Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba. Menurutnya, adanya penghargaan ini menunjukkan bahwa korupsi dan gratifikasi di Kementan sudah turun jauh signifikan dari periode-periode sebelumnya. “Saya kira tidak ada kebijakan subjektif, sehingga Kementan memang pantas menerima penghargaan dari KPK,” katanya.
Dia pun yakin adanya lonjakan produksi pangan tahun ini buah dari kerja keras Menteri Amran melakukan pencegahan korupsi di institusinya. “Artinya ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah betul-betul pro kepada petani, pro pada produk pangan dlm negeri. Bahkan kebijakan Kementan berdampak dalam negeri dimana kebutuhan impor pangan bisa dikurangi bahkan ada komoditas yang sebagian sudah ekspor,” jelasnya.
Prestasi swasembada pangan khususnya beras diapresiasi FAO (Badan Pangan Dunia) di Jakarta pada Minggu 12 Maret 2017, yang diwakili oleh Asisten Director General FAO Kundhavi Kadiresan. Menurutnya, capaian ini hasil dari kebijakan investasi membangun infrastruktur dan penyediaan sarana pertanian.
Berbagai kebijakan Menteri Amran termasuk membangun infrastruktur air, embung dan pompanisasi pada tahun 2015, telah mampu menyelamatkan dampak dari El-nino 2015 tertinggi dalam 20 tahun terakhir dan La-Nina 2016. Demikian pula terobosan solusi permanen mengatasi paceklik dengan menanam dua kali lipat pada bulan Juli-September, menanam jagung integrasi kebun dan hutan, serta solusi shortage cabai dan bawang merah dengan menanam pada off-season.
Hasil evaluasi Economist Intelegence Unit/EIU pada Global Food Security Index (GFSI) Juni 2016, Ketahanan Pangan Indonesia peringkat 71 dari 113 negara dengan skor 50,6 atau naik 2,7 poin merupakan lompatan peningkatan tertinggi di dunia dan selanjutnya pada GFSI September 2017 naik peringkat lagi menjadi 69.
Hasil evaluasi EIU terhadap Food Sustainability Index, Indonesia peringkat 21 dari 25 negara. Khusus untuk sustainable agriculture, Indonesia di rangking 16 (skor 53,87) berada di atas Cina, Ethiopia, Amerika Serikat, Nigeria, Arab Saudi, Afrika Selatan, Mesir, Uni Emirat Arab dan India.
Berkaitan dengan tata kelola pertanian, Andi Amran Sulaiman melakukan revolusi mental pada pegawai Kementan melalui, pertama, menempatkan Satgas KPK, Polri dan Kejagung guna mengawal program dan anggaran. Kedua Bersama Menteri Perdagangan, Kapolri, Kabulog, KPPU membentuk Satgas Pangan. Ketiga lelang jabatan secara profesional dan transparan. Keempat, mendidik disiplin bekerja full-time perhari dan terjun langsung di lapangan. Kelima, merancang dan mengerjakan program secara fokus dan terukur. Keenam, monitoring program secara harian atau mingguan dan ketujuh menerapkan pola reward and punishment secara ketat dan berbagai kebijakan lainnya.
Akademisi dari Universitas Paramadina Hendri satrio mengatakan ”tidak heran Amran memperoleh berbagai penghargaan karena prestasinya. Dalam hal pangan, Amran dicitrakan tidak pernah kompromi memberantas mafia dan kartel pangan”. “Amran tidak pandang bulu. Lihat saja lebih dari 40 kasus pengoplos pupuk diproses hukum, kartel daging, bawang, ayam dan lainnya kena sanksi KPPU dan lebih dari 200 kasus pangan diproses hukum oleh Satgas Pangan”, ungkapnya.
Penghargaan terkait tata kelola pemerintahan antara lain: penilaian laporan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pertama kali selama ini oleh BPK-RI, penghargaan TOP IT Implementation on Ministry 2017 dan TOP Leader in IT Leadership 2017, Penghargaan Pengelolaan Kepegawaian Terbaik Tingkat Kementerian Besar oleh BKN, penghargaan atas keberhasilan stabilisasi harga pada hari raya Idul Fitri 2017 oleh UKP-PIP. Berbagai ucapan apresiasi pun sering dilontarkan dari kalangan DPR-RI, DPD-RI, akademisi, pengamat, praktisi, budayawan, negara sahabat dan lainnya.
Suwandi Plt Kepala Biro Humas dan Informasi Publik, Kementan menyebutkan terkait penertiban aparatur selama tiga tahun yaitu: Pertama Amran telah melakukan demosi dan mutasi 1.293 pegawai Kementan, termasuk diantaranya 435 pegawai pada Badan Karantina Pertanian. Kedua, bekerja cepat memproses kasus, yakni pada jam 10 pagi terima laporan salah satu oknum pegawainya melakukan pungli dan terkonfirmasi kebenarannya, maka jam 11 sudah ditandatangani SK Pemecatannya. Ketiga, dalam sehari pernah mencopot lima orang pejabat pada satu direktorat jenderal yaitu satu pejabat Eselon-I dan empat direkturnya. Bahkan ada yang mengatakan Mentan ini terlalu cepat memecat orang, andai tidak dipecat lebih awal kemungkinan besar oknum yang dipecat ini akan bermasalah hukum.
Keempat, pertama kali diterapkan lelang jabatan, pernah ada sahabat dekat Amran mendaftar dan memperoleh nilai terbaik, namun untuk menghindari persepsi nepotisme, maka Amran sendiri yang mencoretnya, Kelima, pernah ada pejabat Eselon-II ikut lelang seleksi Eselon-I lulus, pada saat akan diusulkan ke Presiden RI untuk diproses lebih lanjut, ternyata diperoleh informasi bahwa yang bersangkutan merupakan “titipan seseorang”, sehingga yang bersangkutan langsung dicoret Amran untuk menghindari dualisme loyalitas dalam bekerja.
Keenam, pada saat adik iparnya mendaftar CPNS tahun 20117 tidak lulus, Andi Amran justru memberi apresiasi kepada Tim Seleksi CPNS, Ketujuh, Amran juga memberikan apresiasi kepada Panitia STPP yang tidak meloloskan familinya yang sejak kecil tinggal di rumahnya ikut seleksi mendaftar sebagai mahasiswa STPP, padahal kalaupun ingin nepotisme pasti bisa diterima karena proses seleksi berada dibawah kendalinya.
Kedelapan, pernah ada sahabatnya minta proyek pupuk di Kementan senilai Rp 100 miliar, berdiskusi dengan Mentan dan menyatakan maksud minta dimenangkan tender, setelah dikasih tahu bahwa di ruang kerja Menteri itu juga disadap Satgas KPK, maka yang bersangkutan langsung pucat dan mengundurkan diri dari tender.
Sejak menjadi pengusaha, Andi Amran sudah biasa melakukan SIDAK kepada bawahannya. Setelah menjadi Menteri dengan memakai baju kaos, celana jeans dan sepatu kets, naik taxi sendiri ke Karantina Tanjung Priok, juga ke Tanjung Perak Surabaya maupun ke Pelabuhan Makassar menyamar ikut antri mengurus perizinan karantina dan dipungli oleh oknum petugas karantina, sehingga Amran langsung memberikan sanksi. Hasilnya kini dwelling time UPT Karantia per November 2017 berkisar 9-15 jam, dalam hitungan jam saja, bukan hari lagi” jelasnya.
Sudah menjadi tradisi Andi Amran tidak mau menerima bingkisan dalam bentuk apapun baik di rumah maupun di kantor. Bila ada yang mengirim bingkisan, langsung dilaporkan ke KPK. Dari beberapa kisah tersebut maka wajarlah bila Amran memperoleh penghargaan tersebut”, ungkapnya
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan “sesungguhnya aparat pemerintah itu adalah bagian dari KPK, karena dalam sumpahnya setiap pegawai tidak boleh melakukan KKN. Korupsi harus diberantas karena merupakan musuh bersama”, pungkasnya.