KPAK Kembali Beraksi Demo di Kejaksaan Tuntut Pengusutan Kasus Korupsi APBD Balangan

Banjarmasin – Rabu 28/03/2018 tepat setahun sudah penanganan kasus dugaan korupsi APBD Balangan TA 2016 senilai Rp.14,8 Milyar yang ditangani oleh penyidik Tipikor Kejati Kalsel dibawah kepemimpinan Abdul Muni kala itu. Namun kasus tersebut, kini sudah mulai ada titik terang dalam proses hukumnya dibawah kepemimpinan Ade Eddy Adhyaksa saat ini. Dalam waktu dekat ini Penyidik segera berkoordinasi dan menyerahkan dokumen kepada BPKP untuk melengkapi berkas sebagaimana yang diminta oleh BPKP terkait Audit Investigasi kasus APBD Balangan. Karena dalam kasus tersebut diduga ada keterlibatan Bupati ASR beserta 6 enam SKPD lainnya.

Tim Koalisi Penggiat Anti Korupsi (KPAK) yang terdiri dari beberapa gabungan LSM baik di Daerah maupun di Pusat, kembali melakukan aksi demonstran dan audiensi dengan petinggi-petinggi Kejati Kalsel Rabu 28/03/2018. Juru bicara Tim KPAK Rizal Lesmana mengatakan kepada media ini, dalam aksi demonstran dan audiensi kali ini untuk mempertanyakan tindaklanjut proses pengusutan kasus dugaaan korupsi APBD Balangan TA 2016 senilai Rp. 14,8 Milyar di 6 enam SKPD dan APBD TA 2017 senilai Rp. 14,5 Milyar di Dinas Kesehatan perkara limpahan dari Kejaksaan Agung, karena dalam kasus tersebut diduga ada keterlbatan Bupati ASR, sebutnya.

Selain itu Tim KPAK juga mempertanyakan penanganan kasus Pembangunan Gedung Sarana Rehabilitasi IPWL Kalsel Direktorat RSKP NAPZA Dirjen Rehabilitasi Kemensos TA 2016 senilai Rp. 5,9 Milyar dan kasus pengembangan Bantuan Sosial jilid II TA 2010 yang telah merugikan uang negara senilai Rp. 27,5 Milyar serta kasus lainnya. Namun sangat disayangkan Pimpinan Kejati baru Kalsel Ade Eddy Adhiyaksa tidak ada dalam forum pertemuan ini dan diwakili oleh Asisten Intelejen dan Asisten Pidana Khusus yang didampaingi oleh Kasi Penyidikan Pidsus, Kasi 1 Intelejen, Kasi Penkum dan beberapa Jaksa lainnya, ujarnya.

Asisten Pidana Khusus Kejati Kalsel Munaji, SH.MH menegaskan dalam forum itu menjawab atas pertanyaan Tim KPAK. Bahwa kasus APBD Balangan TA 2016 itu sedang dalam proses penanganan, dan hari ini Rabu 28/03/2018 rencana Tim Penyidik segera berkoordinasi dan menyerahkan kelengkapan berkas/dokumen kepada BPKP sebagaimana dimaksud oleh BPKP, terkait Audit Investigasi kasus APBD Balangan untuk mengetahui ada tidaknya kerugian uang negara. Jika mengenai pelimpahan kasus APBD Balangan TA 2017 senilai Rp. 14,5 Milyar di Dinas Kesehatan dari Kejaksaan Agung itu belum kami tangani dan sementara fokus dulu kepada kasus APBD Balangan TA 2016, ucap Munaji.

Lebih lanjut lagi ujar Asisten Pidana Khusus Munaji, SH.MH mengatakan dengan tegas dalam forum ini, bahwa Kejaksaan Tinggi Kalsel tidak akan mempeteiskan kasus dugaan korupsi APBD Balangan yang ia tangani itu dan proses hukumnya tetap berlanjut. Cuma saja Kejaksaan lagi nunggu hasil Audit dari BPKP saja untuk mengetahui ada tidaknya kerugian uang negara dalam kasus tersebut. Hal ini dikatakan oleh Aspidsus Kajati Kalsel Munaji, SH.MH untuk menjawab atas pertanyaan dari teman-teman KPAK yang mensinyalir akan dipeteiskannya Kasus APBD Balangan itu, tegas Munaji.

Menurut informasi dan narasumber media ini yang layak dipercaya menyebutkan, bahwa dengan adanya aksi Demonstran dan Audiensi Tim Koalisi Penggiat Anti Korupsi (KPAK) di Kejati Kalel Rabu 28/03/2018, itu telah membuat Bupati Balangan ASR tergoncang dan galau pikirannya. Bahkan konon katanya, Bupati ASR itu seolah-olah menyalahkan salah satu seseorang, dan mengapa kok masih ada aksi-aksi demonstran di Banjarmasin khususnya di Kajati Kalsel terkait masalah kasus APBD Balangan, tanya Bupati.

Masih ujar narasumber media ini mengatakan, Bupati Balangan ASR selain memprotes kepada salahsatu seseorang itu terkait adanya masalah aksi demonstran di Kejaksaan Tinggi Kalsel itu, juga Bupati sempat menyebutkan ada salahsatu LSM / Ormas minta bantuan. Dalam artiannya, bahwa LSM / Ormas tersebut telah dibantu oleh Bupati dan mengapa masih ada aksi demonstran di Kejaksaan Tinggi Kalsel terkait kasus APBD Balangan, ucapnya.

Anton F Sijabat, SH Ketua Umum DPP LSM Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang terlibat dalam Koalisi Penggiat Anti Korupsi (KPAK) mengatakan kepada media ini. Bahwa Tim KPAK dengan tegas proaktif untuk mengawal dalam penanganan kasus APBD Balangan sejak dari awal diusut olek Kejaksaan dan kami selalu pantau baik di Kejagung maupun di Kejati Kalsel. Bukan hanya Kejaksaan saja yang kami pantau, tapi Tim Audit Investigasi BPKP Kalsel juga kami selalu ikuti dan kami pantau, bahkan nantinya Tim KPAK ada rencana mau Audiensi kepada BPKP Kalsel secara resmi.

Jika nantinya, hasil Audit Investigasi BPKP dan hasil penyidik Kejaksaan itu tidak sesuai dengan fakta lapangan dan kasus tersebut dihentikan. Maka Tim KPAK tidak menutup kemungkinan akan mengajukan Supervisi Kasus dengan alat bukti baru yang kami miliki, dan apakah diajukan kepada Kejaksaan Agung/Bareskrim Mabes Polri / Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kita lihat nanti saja. Selain itu, Tim KPAK minta kasus dugaan korupsi APBD Balangan harus dituntaskan secepatnya dan jangan terpengaruh dengan janji-janji manis dari pihak yang berkepentingan dan lanjutkan proses hukumnya demi kepastian hukum yang benar, pintanya. (Udin).