Statemen BPI KNPA RI Tentang Pilkada Tahun 2018

Jakarta – Dinamika politik saat ini, Ketua Umum BPI KPNPA RI Bapak Drs H Tubagus Rahmad Sukendar SH, MH menyatakan bahwa persoalan muncul ketika salah satu petinggi partai politik yang ketua umumnya memberikan statement yang mengejutkan di waktu menjelang pencoblosan kepala daerah yang mana ada dugaan oknum aparat penegak hukum yaitu TNI, Polri, BIN terlibat dalam memenangkan calon kepala daerah tertentu merupakan informasi yang belum tentu benar kebenarannya. Namun, informasi yang bergulir tersebut harus segera disikapi oleh pemerintah jokowi dengan jelas dan transparan.

Hal ini bertujuan untuk menjawab kegelisahan publik akan keneteralan aparat penegak hukum.
Ketua Umum BPI KPNPA RI Bapak Drs H Tubagus Rahmad Sukendar SH, MH mengemukakan “bahwa hal tersebut sangat disesalkan dimana adanya pemberitaan seolah di goreng habis yang diduga merupakan pesanan salah satu parpol tertentu kepada LSM IPW untuk menghancurkan kredibilitas salah satu paslon yang diusung oleh PDIP di beberapa daerah. Informasi tersebut kalau pun betul ada LSM seperti itu sangat merusak citra lembaga swadaya masyarakat yg berfungsi sebgai sosial kontrol terhadap jalannya penyelenggaraan pesta demokrasi dan ini sudah jelas bisa membangun opini yang tidak baik yang berakibat bagi kelangsungan ikilm demokrasi yg sedang kita jalankan sehingga pesanan seperti itu harus kita hindari,” tegas Ketua Umum BPI KPNPA RI,

Selain itu, “fungsi LSM juga harus ikut aktif dalam memelihara dan menciptakan suasana yang kondusif di dalam kehidupan masyarakat bukan sebaliknya justru membuat keadaan semakin kacau dengan adanya isu atau berita yang belum tentu kebenarannya sehingga meresahkan masyarakat,” tegas Bapak Bapak Drs H Tubagus Rahmad Sukendar SH, MH
Dalam hal ini, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian sudah mengingatkan jajaran kepolisian agar menjaga netralitas pada saat pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Tito mengungkapkan, pihaknyapun telah menyiapkan sanksi bagi jajaran kepolisian yang terbukti tidak netral. Menurut Tito, ia sudah membuat telegram sejak lama terkait netralitas Polri berikut dengan sanksinya. Sanksi yang dimaksud berupa sanksi ringan hingga berat.

“Saya sudah sampaikan telegram berikut sanksi, di antaranya sanksi ringan, teguran, mutasi, sampai PTDH (pemberhentian tidak dengan hormat),” kata Tito dalam rapat koordinasi lintas sektor dalam rangka pengamanan Pilkada 2018 di Mabes Polri, Senin (25/6/2018).
Tito menegaskan, apabila ada jajaran Polri yang berpihak kepada salah satu pasangan calon dalam Pilkada, maka ia tak segan-segan akan mengganti oknum tersebut.
Melalui konferensi video, Tito pun telah menyampaikan kepada seluruh jajaran kepolisian di daerah untuk menjaga netralitas.
Menurut Tito, salah satu hal yang diungkapkan Tito dalam telegramnya adalah terkait dokumentasi data-data.
Ia menyebut, data-data tidak boleh didokumentasi dan dipublikasikan untuk menghindari keberpihakan.
“Saya sudah membuat telegram berikut sanksinya. Item-item yang cukup jelas diantaranya mengenai dokumentasi data-data. Tidak boleh dokumentasikan dan dipublikasikan,” ujar Tito
Lebih lanjut, Bapak H Tubagus Rahmad Sukendar SH, MH selaku Ketua Umum BPI KPNPA RI menegaskan bahwa relawan BPI KPNPA RI turut membantu dalam memonitor jalannya pencoblosan kepala daerah di beberapa tempat sehingga pesta demokrasi yang dilakukan secara serentak berjalan aman, langsung, umum, bebas dan rahasia.

“Relawan kami tetap melakukan pengawasan penyelenggaraan pilkada di beberapa tempat agar langsung, umum, bebas dan rahasia,” tegas Ketua Umum BPI KPNPA RI.( SUTARNO & SASTRA)