Presiden Jokowi hadiri Rapim Polri-TNI Di PTIK

Jakarta, berantasnews.com Di acara Rapat Pimpinan (Rapim) Tentara Nasional Indonesia ( TNI ) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Tahun Anggaran 2016 Presiden Jokowi menyampaikan arahan kepada Pimpinan TNI dan Polri di Auditorium Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) dan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolsian (PTIK), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat ( 29-01-2016 ).

Presiden menyampaikan beberapa arahan yaitu mengenai Profesionalisme, Produktifitas,  Etos kerja, Daya saing dan Efisiensi aturan.

Presiden menekankan bahwa dalam rangka efisiensi dan flesibelitas aturan yang diterapkan. Ada 3000 perda. Karenanya, aturan digunakan untuk mempercepat birokrasi, sehingga kinerja meningkat dan biaya operasional bisa ditekan. Kecepatan itu akan menjadi percepatan pembangunan ekonomi.

Respon cepat atas kinerja Polri dalam menangani kasus teror bekerjasama dengan TNI adalah hal yang patut didukung oleh semua unsur Masyarakat, dan harus mendapat apresiasi dari dari negara.

kewaspadaan seluruh unsur keamanan harus ditingkatkan. Setiap ada info sekecil apapun segera direspon secepatnya. Polri, TNI Bergerak cepat merespon situasi apakah itu Bencana, kebakaran hutan, tanah longsor dan apa saja yang akan mengancam persatuan dan kesatuan Negara.

“Karena yang paling cepat digerakkan TNI dan Polri,” kata Presiden.
“Panglima TNI denganKapolri harus rukun, sehingga akan menjaga kondusifitas anggota atau bawahan”.

Terkait dengan Teknologi Informasi, Presiden mengatakan bahwa di kantor atau di lapangan agar diperbaiki, diupgrade. Karena perubahan Informasi Teknologi sangat cepat. Peredaran HP  di Indonesia saat ini ada 308,2 juta dan pengguna medsos 72 juta.

“Oleh karena itu harus diawasi. Juga terkait penggunaan. Berikan pendidikan sopan santun berkomunikasi di media atau etika di media, agar tidak melanggar hukum (hate speech),” kata Presiden.

TNI dan Polri harus aktif berperan untuk melakukan pembenahan dan pengawasan Teknologi Informasi.

Seluruh anggota TNI dan Polri harus turun ke lapangan, agar bisa kontrol langsung kegiatan atau aktifitas sehingga kualitas pekerjaan bisa terkontrol.   “Masalah itu ada di lapangan, jangan memberi perintah dari kantor, tapi di lapangan. Karena kondisi di lapangan sangat dinamis,” kata Presiden.

“Pekerja akan merasa diawasi, aktifitas fungsi pengawasan dalam manajemen kontrol dilakukan di semua level agar hasil bisa maksimal dan minim penyimpangan. Sekaligus mampu memberi solusi yang cepat di lapangan,” demikian Presiden Jokowi. ( BN )