Kepala Bappenas: Langkah Konkrit Major Project Untuk Pemulihan Perekonomian Pasca Pandemi

Jakarta – Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa ekonomi Indonesia pada triwulan 1 tahun 2020 tumbuh 2,97 persen year on year (yoy). Angka tersebut turun dengan delta 2 persen lebih lambat dibandingkan angka pertumbuhan di kuartal 4 tahun 2019 yang tumbuh 4,97 persen. Namun, Presiden joko Widodo beranggapan angka tersebut bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lebih baik dibandingkan dengan beberapa negara lain yang juga terkena dampak Covid-19.

“Walaupun hanya tumbuh 2,97 persen, tapi kalau dibandingkan negara lain yang telah merilis angka pertumbuhannya, kinerja ekonomi negara kita relatif masih baik,” kata Presiden saat memimpin sidang kabinet paripurna membahas Pagu Indikatif RAPBN Tahun Anggaran 2021 yang dilaksanakan secara telekonferensi di Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 6 Mei 2020.

Sebagian besar negara mengalami kontraksi tumbuh negatif, Tiongkok misalnya yang turun dari +6 persen (yoy) menjadi minus 6,8 persen (yoy), atau delta 12,8 persen. Di Indonesia sendiri pada kuartal 1 tahun 2020 juga terdapat kontraksi, namun memasukin kuartal kedua tahun ini terlihat peningkatan sampai akhir tahun yang mencapai sekitar 3,5 persen pertumbuhan ekonomi.

Menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa krisis Covid-19 memerlukan Unprecedented Policies atau kebijakan yang belum pernah terjadi sebelumnya.  Dimana kebijakan pemutusan sebaran virus dikombinasikan dengan kebijakan ekonomi.

“Kecepatan pemulihan ekonomi tergantung kepada kombinasi kebijakan yang pas antara kebijakan pemutusan sebaran virus (virus containment secara maksimum) dan kebijakan ekonomi (intervensi kebijakan ekonomi yang maksimum),” ungkapnya seusai mengikuti siding kabinet paripurna di kediamannya di Jakarta.

Dalam outlook target pembangunan yang sudah disusun oleh Bappenas, pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 akan meningkat sebesar 5,3 persen. Begitu pula tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang sempat digambarkan menurun pada outlook 2020 maka akan terjadi perubahan di outlook 2021. Outlook inilah yang kemudian menjadi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2021.

RKP 2021 akan dilaksanakan dengan memberikan penekanan terhadap agenda pembangunan tertentu, yang relevan terhadap situasi yang dihadapi dan intervensi yang akan dilakukan pada tahun 2021. RKP ini mencakup tujuh prioritas nasional yang merupakan tujuh agenda pembangunan yang tertuang pada RPJMN 2020-2024.

“Ketujuh prioritas tersebut diantaranya memperkuat ketahanan ekonomi, mengembangkan wilayah, meningkatkan sumber daya manusia, revolusi mental, memperkuat infrastruktur, membangun lingkungan hidup, ketahanan bencana, dan perubahan iklim, serta memperkuat stabilitas polhukhankam dan pelayanan publik,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa seusai mengikuti sidang kabinet paripurna di kediamannya  di Jakarta.

Agar RKP 2021 dapat memberikan manfaat yang konkrit untuk masyarakat dan perekonomian negara, maka Proyek Prioritas Strategis (Major Project) dalam RPJMN 2020-2024 akan menjadi fokus dalam rencana dan anggaran RKP. Terdapat 41 major project untuk pemulihan ekonomi yang dianggarkan sebesar Rp 62,1 Triliun dan major proyek lainnya sebesar Rp 36,2 triliun.

“Major Project yang menjadi fokus pemulihan ekonomi seperti membangun 10 destinasi pariwisata prioritas, proyek 9 kawasan industri di luar Jawa dan 31 Smelter, Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas, Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0, Jaringan pelabuhan utama terpadu, integerasi pelabuhan perikanan dan fish market bertaraf internasional, kemudian penguatan Jaminan Usaha serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan,” ungkap Menteri.
(red)