ANALISIS SEMIOTIKA HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN PROFESI GURU DAN DOSEN

Oleh : Tengku Mulia Dilaga Turiman Fachturahman Fachturahman Nur,SH,MHum

(Dosen Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak & Staf Ahli   Khusus Senator Syarif Melvin Alkadrie, SH DPD RI Kalimantan Barat)

BN – Guru memegang peran strategis dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Sebagai pendidik, mereka memiliki tanggung jawab besar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, dalam pelaksanaan tugasnya, guru sering menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tekanan sosial, ancaman fisik maupun psikis, hingga persoalan hukum. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi guru menjadi aspek penting untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas proses pendidikan.
A.Analisis Kategorisasi Hukum
1.Dasar Hukum Perlindungan Guru
Perlindungan hukum bagi guru di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan pemerintah, di antaranya:
1.1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
Pasal 39 UU ini menyebutkan bahwa guru berhak mendapatkan perlindungan hukum, profesi, dan keselamatan kerja dalam melaksanakan tugasnya. Perlindungan tersebut mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, diskriminasi, serta ancaman dari pihak lain yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas mereka.
1.2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
PP ini memberikan rincian mengenai perlindungan hukum, terutama terkait tindak kekerasan dan kriminalisasi. Pasal 40 PP 74/2008 menegaskan bahwa guru memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum jika terlibat dalam permasalahan hukum akibat tugas profesinya.
1.3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
UU ini mengatur perlindungan tenaga kerja, termasuk guru, terkait hak atas keselamatan dan kesehatan kerja, serta jaminan perlindungan terhadap hak-hak dasar tenaga kerja.

1.4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Permen ini mengatur mekanisme perlindungan hukum, mulai dari pendampingan, advokasi, hingga pemberian bantuan hukum bagi guru yang menghadapi ancaman, intimidasi, atau tuntutan hukum.
B.Analisis Klarifikasi Hukum
1.1.Pentingnya Perlindungan Hukum bagi Guru
Perlindungan hukum penting untuk memberikan rasa aman bagi guru dalam melaksanakan tugasnya. Guru sering kali menghadapi potensi kriminalisasi akibat kesalahpahaman dalam interaksi dengan siswa, orang tua, atau masyarakat. Tanpa perlindungan hukum yang memadai, guru dapat kehilangan motivasi untuk menjalankan tugasnya secara profesional.
Perlindungan ini juga bertujuan untuk menjaga martabat profesi guru sebagai bagian dari elemen masyarakat yang berkontribusi besar terhadap pembangunan bangsa. Dengan adanya kepastian hukum, guru dapat bekerja dengan tenang tanpa khawatir akan ancaman fisik maupun psikis.
1.2.Tantangan dalam Implementasi Perlindungan Hukum
Meski regulasi terkait perlindungan guru sudah ada, pelaksanaannya masih menghadapi kendala. Beberapa tantangan utama meliputi:
Kurangnya pemahaman hukum di kalangan guru, yang membuat mereka ragu untuk memperjuangkan hak-haknya.
Minimnya pendampingan hukum dari pemerintah daerah atau organisasi profesi, terutama bagi guru di daerah terpencil.
Stigma masyarakat terhadap guru yang sering kali menyalahkan mereka dalam konflik dengan siswa atau orang tua
Dengan demikian menjadi urgen terhadap perlindungan hukum bagi guru adalah aspek penting untuk mendukung profesionalisme mereka dalam menjalankan tugas mendidik. Dengan regulasi yang telah ada, diperlukan upaya lebih lanjut untuk memastikan implementasi perlindungan ini berjalan optimal. Pemerintah, organisasi profesi, dan masyarakat perlu bersinergi untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi guru, sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya tanpa rasa takut dan tekanan.
Pemberdayaan guru melalui edukasi hukum dan pendampingan yang intensif juga menjadi kunci untuk mewujudkan perlindungan yang lebih efektif. Dengan demikian, pendidikan yang berkualitas dapat terwujud sebagai bagian dari pembangunan bangsa yang berkelanjutan.
C.Analisis Verifikasi Hukum
Faktor Penyebab Guru Serba Salah dalam Konteks HAM
Guru sering kali menghadapi dilema dalam menjalankan tugas mendidik siswa karena posisi mereka yang rentan terhadap tuntutan hukum dan isu hak asasi manusia (HAM). Berikut adalah penjelasan detail mengenai faktor-faktor penyebabnya:
1. Ketidakseimbangan antara Kewajiban dan Hak Guru dengan Hak Siswa
Guru bertanggung jawab tidak hanya mendidik tetapi juga menjaga ketertiban dan disiplin siswa. Namun, ketika tindakan disipliner dilakukan, sering kali guru dianggap melanggar HAM siswa. Contohnya:
1.1.Tindakan Teguran atau Hukuman Disiplin
Jika seorang guru memberikan hukuman seperti mengurangi nilai atau teguran keras untuk mendisiplinkan siswa, tindakan ini dapat dipandang sebagai pelanggaran HAM, khususnya hak anak untuk tidak mengalami kekerasan verbal.
1.2. Konteks Kebebasan Ekspresi
Dalam situasi tertentu, siswa mungkin menggunakan alasan kebebasan berpendapat untuk melawan nasihat atau instruksi guru, sementara guru tetap diwajibkan menjaga tatanan kelas. Hal ini membuat guru merasa terjebak antara menjalankan tugas dan berpotensi dianggap melanggar HAM siswa.
2. Ketidakjelasan Batasan HAM dalam Pendidikan
2.1.Minimnya Sosialisasi tentang HAM
Guru sering tidak memiliki panduan yang jelas mengenai batasan HAM dalam konteks pendidikan. Mereka tidak selalu tahu tindakan mana yang dianggap melanggar hak anak atau yang masih termasuk dalam koridor pembinaan. Hal ini mengakibatkan ketakutan berlebih dalam bertindak, terutama di hadapan siswa yang mengetahui hak mereka secara luas.
2.2.Kurangnya Standar Operasional untuk Penegakan Disiplin
Tidak semua sekolah memiliki aturan disiplin yang jelas dan terstandarisasi, sehingga keputusan dibiarkan bergantung pada kebijaksanaan masing-masing guru. Akibatnya, ada potensi kesalahpahaman yang mengarah pada tuntutan hukum.
3. Peran Orang Tua yang Sering Salah Persepsi
3.1.Proteksi Berlebihan dari Orang Tua
Banyak orang tua yang cenderung melindungi anak mereka tanpa mempertimbangkan konteks tindakan guru. Teguran atau hukuman oleh guru sering dianggap sebagai kekerasan atau pelecehan, sehingga mereka melaporkan guru ke pihak berwajib.
3.2.Minimnya Kerjasama Orang Tua dengan Guru
Dalam beberapa kasus, orang tua lebih memihak pada anak tanpa memahami sudut pandang guru. Hal ini menciptakan hubungan yang tegang antara guru dan pihak keluarga siswa.
4. Eksploitasi oleh Pihak Ketiga
4.1.Keterlibatan Media Sosial
Dengan maraknya penggunaan media sosial, insiden kecil di sekolah dapat dengan mudah direkam dan dipublikasikan tanpa konteks yang jelas. Guru yang bertindak tegas bisa langsung “diadili” oleh masyarakat melalui media sosial, meskipun tindakannya sesuai dengan tugasnya.
4.2.Pemanfaatan HAM sebagai Alat Tekanan
Sebagian pihak, termasuk siswa atau orang tua, kadang menggunakan isu HAM untuk menekan guru demi keuntungan pribadi. Guru sering kali tidak memiliki dukungan yang cukup untuk melindungi diri dalam situasi ini.
5. Ancaman Kriminalisasi terhadap Guru
5.1.Kasus Kesalahpahaman Hukum
Beberapa guru telah menghadapi tuntutan pidana atas tindakan yang sebenarnya dilakukan dalam konteks mendidik. Misalnya, mencubit siswa untuk mendisiplinkan mereka, tetapi tindakan tersebut dilaporkan sebagai kekerasan fisik.

5.2.Kurangnya Perlindungan Hukum yang Kuat
Walaupun ada aturan hukum seperti UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, implementasinya sering kali tidak berjalan efektif. Guru merasa tidak memiliki perlindungan yang cukup jika menghadapi kasus hukum, sehingga mereka lebih memilih untuk tidak bertindak sama sekali.
6. Minimnya Pemahaman Siswa tentang Tanggung Jawab HAM
HAM sering kali dipahami oleh siswa hanya sebagai hak mereka, tanpa menyadari bahwa mereka juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap lingkungannya. Contohnya:
Siswa menuntut kebebasan berbicara tanpa memahami pentingnya etika berbicara di kelas.
Mereka menuntut perlakuan yang baik dari guru tetapi tidak menghormati guru sebagai otoritas di lingkungan pendidikan.
7. Tekanan Sosial dan Lingkungan
7.1.Stigma Negatif terhadap Guru
Guru sering kali dianggap pihak yang harus bertanggung jawab atas setiap permasalahan siswa, baik di sekolah maupun di luar sekolah.
7.2.Kurangnya Dukungan Institusi
Beberapa sekolah lebih memilih untuk menyalahkan guru ketimbang melindungi mereka, demi menjaga citra sekolah di mata masyarakat. Hal ini membuat guru merasa sendirian dalam menghadapi permasalahan.
D.Analisi Validasi Hukum
Kondisi ini menjadikan guru berada dalam posisi yang serba salah. Di satu sisi, mereka wajib menjalankan tugas mendidik dan menjaga disiplin. Di sisi lain, mereka harus berhati-hati agar tidak melanggar HAM siswa atau menghadapi kriminalisasi.
Untuk mengatasi hal ini, diperlukan:
1. Sosialisasi dan pelatihan HAM bagi guru, agar mereka memahami batasan yang jelas dalam menjalankan tugas.
2. Dukungan institusional yang kuat, seperti advokasi hukum dan pendampingan dalam kasus terkait HAM.
3. Kerjasama antara guru, orang tua, dan siswa untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang saling memahami hak dan kewajiban masing-masing.
Dengan langkah ini, diharapkan guru dapat menjalankan tugasnya dengan rasa aman tanpa khawatir melanggar HAM atau menghadapi tuntutan hukum yang tidak adil.
Validasi Data Peristiwa hukumnya.
Pada tahun 2023, sejumlah kasus kriminalisasi guru di Indonesia mencuat ke publik, menyoroti masalah yang dihadapi tenaga pendidik dalam menjalankan tugas mereka. Salah satu kasus yang menonjol adalah kasus Supriyani, seorang guru honorer di SDN 4 Baito, Konawe Selatan. Ia dilaporkan oleh orang tua siswa yang merupakan anggota polisi atas tuduhan penganiayaan setelah memberikan hukuman edukatif. Proses hukumnya menuai kontroversi karena adanya dugaan konflik kepentingan dan pelanggaran etik dalam penyidikan​​​​.
Kasus-kasus ini sering dipicu oleh perbedaan persepsi mengenai hukuman edukatif dan penanganan siswa. Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyebutkan bahwa kriminalisasi guru bisa membahayakan sistem pendidikan karena guru menjadi takut untuk mendisiplinkan siswa. PGRI mengusulkan perlunya edukasi bagi orang tua dan guru serta payung hukum untuk melindungi tenaga pendidik​​​​.
Kriminalisasi terhadap guru mencerminkan perlunya keseimbangan antara perlindungan siswa dan penguatan kompetensi guru, seperti pelatihan terkait pendekatan mendidik yang sesuai dengan psikologi anak​​.
Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) memberikan perlindungan hukum bagi guru yang mendisiplinkan siswa. Salah satu kasus yang menjadi dasar yurisprudensi ini adalah kasus Aop Saopudin, seorang guru dari Majalengka, Jawa Barat. Pada tahun 2012, ia mencukur rambut beberapa siswa yang dianggap melanggar aturan sekolah. Meski awalnya didakwa dengan sejumlah pasal, termasuk Pasal 77 dan 80 UU Perlindungan Anak, Mahkamah Agung pada akhirnya membebaskannya dengan vonis bebas murni pada 6 Mei 2014.
Mahkamah Agung memutuskan bahwa tindakan Aop merupakan bagian dari tugasnya sebagai pendidik untuk mendisiplinkan siswa, sehingga tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana. Putusan ini menegaskan bahwa tindakan disiplin yang dilakukan oleh guru, selama berada dalam koridor pendidikan, tidak seharusnya dikriminalisasi​​​​.
Sebagai tambahan, perlindungan terhadap guru juga dijamin oleh berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008. Regulasi ini mengakui bahwa guru berhak memberikan sanksi yang bersifat mendidik dan mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan kekerasan atau intimidasi​​​​.
Nomor putusan Mahkamah Agung (MA) yang membebaskan guru Aop Saopudin dari Majalengka adalah Nomor 1550 K/Pid/2013. Putusan ini dijatuhkan pada 6 Mei 2014. MA menyatakan bahwa tindakan pendisiplinan siswa yang dilakukan Aop adalah bagian dari tugasnya sebagai pendidik dan tidak bisa dianggap sebagai tindak pidana​​​​.
Kasus Aop Saopudin, yang berakhir dengan vonis bebas oleh Mahkamah Agung (MA), merupakan contoh penting dalam diskursus kriminalisasi guru. Berikut adalah analisis detail dari kasus ini:
1. Kronologi Kasus
Konteks: Pada Maret 2012, Aop Saopudin, guru di Majalengka, mencukur rambut empat siswa yang dianggap melanggar aturan sekolah terkait kerapian. Tindakan ini adalah bagian dari upaya pendisiplinan.
Respon: Salah satu siswa merasa tidak terima, melaporkan Aop ke pihak berwajib dengan tuduhan penganiayaan.
Proses Hukum: Aop didakwa dengan pasal-pasal dalam UU Perlindungan Anak dan KUHP, termasuk Pasal 77 dan Pasal 80 tentang penganiayaan anak.
2. Keputusan Mahkamah Agung
Putusan: Pada 6 Mei 2014, MA dalam Putusan Nomor 1550 K/Pid/2013 memutuskan Aop bebas murni dari semua dakwaan.
Alasan: Tindakan Aop dinyatakan sebagai bagian dari tugas profesionalnya sebagai pendidik untuk mendisiplinkan siswa, bukan sebagai tindak pidana. MA menegaskan bahwa tindakan tersebut bertujuan mendidik siswa agar menjadi individu yang baik dan disiplin​​​​.
3. Analisis Hukum
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memberikan perlindungan kepada guru dalam melaksanakan tugas profesionalnya.
Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 mengakui bahwa guru dapat memberikan sanksi edukatif kepada siswa yang melanggar aturan​​.
Pertimbangan MA:
Guru memiliki peran tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga pendidik yang harus mendisiplinkan siswa.
Tindakan Aop dianggap sesuai dengan tugas profesinya, tanpa niat untuk mencederai siswa​​.
4. Implikasi Sosial
Kriminalisasi Guru: Kasus ini menyoroti risiko kriminalisasi terhadap tindakan disiplin yang dilakukan oleh guru, yang dapat mengganggu proses pendidikan.
Perlindungan Guru: Putusan ini menjadi yurisprudensi penting untuk melindungi guru dari tuntutan hukum yang tidak proporsional, selama tindakan mereka tetap dalam koridor pendidikan dan etika profesi.
5. Rekomendasi
Sosialisasi Regulasi: Penting untuk memperluas pemahaman guru, orang tua, dan masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pendidikan.
Penguatan Kebijakan: Pemerintah perlu memperkuat payung hukum untuk melindungi guru dari kriminalisasi serupa.
Kasus ini menjadi contoh penting tentang keseimbangan antara perlindungan anak dan perlindungan profesi guru, serta pentingnya pendekatan yang bijaksana dalam menyelesaikan konflik di dunia pendidikan
E.Analisis Falsifikasi Hukum
Teori perlindungan hukum terhadap profesi guru berakar pada konsep bahwa guru sebagai pendidik profesional memiliki hak dan kewajiban yang perlu dilindungi secara hukum untuk menjamin mereka dapat melaksanakan tugasnya tanpa ancaman atau tekanan yang tidak adil. Berikut adalah teori dan kerangka perlindungan hukum untuk profesi guru:
1. Teori Perlindungan Hukum
Perlindungan hukum untuk guru dapat dijelaskan melalui beberapa pendekatan:
Teori Keadilan (Aristoteles): Guru harus diperlakukan secara adil sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Jika tindakan guru dilakukan dalam koridor profesionalisme, maka mereka tidak seharusnya menjadi subjek tindakan hukum yang tidak adil.
Teori Keseimbangan: Ada kebutuhan untuk menyeimbangkan perlindungan terhadap guru sebagai pendidik dengan perlindungan terhadap siswa sebagai peserta didik. Pendekatan ini memastikan bahwa hak kedua belah pihak dihormati.
Teori Negara Hukum: Dalam negara hukum, perlindungan terhadap guru diatur melalui peraturan perundang-undangan yang memberikan kejelasan terhadap hak dan kewajiban guru dalam menjalankan tugasnya.
2. Kerangka Hukum di Indonesia
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen: Pasal 39 dan 40 mengatur hak guru untuk mendapat perlindungan hukum, profesi, keselamatan kerja, dan rasa aman selama menjalankan tugasnya.
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru: Pasal 39 dan 41 mengatur hak guru untuk memberikan sanksi edukatif kepada siswa sesuai norma pendidikan, sekaligus melindungi guru dari tindakan kekerasan, ancaman, dan diskriminasi​​​​.
Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017: Mengatur perlindungan hukum bagi guru dan tenaga pendidik dari ancaman yang mungkin timbul selama pelaksanaan tugas.
3. Implementasi Perlindungan Hukum
Preventif: Memberikan pelatihan dan sosialisasi kepada guru tentang batasan tindakan disiplin dan hak-hak mereka dalam menjalankan tugas.
Represif: Memberikan pendampingan hukum kepada guru yang menghadapi masalah hukum terkait pelaksanaan tugas profesional mereka.
4. Prinsip-Prinsip Perlindungan
Non-Kriminalisasi: Guru tidak dapat dipidana atas tindakan pendisiplinan yang sesuai dengan kode etik pendidikan.
Hak untuk Mendapat Perlindungan: Pemerintah dan organisasi profesi wajib memberikan perlindungan hukum terhadap guru dalam konflik hukum.

5. Studi Kasus Relevan
Kasus seperti Aop Saopudin di Majalengka menunjukkan pentingnya yurisprudensi untuk menegaskan bahwa tindakan pendisiplinan guru yang dilakukan dalam koridor pendidikan bukanlah tindak pidana​​​​.
6. Rekomendasi
Penguatan Regulasi: Memperkuat aturan perlindungan hukum yang memberikan kejelasan lebih besar tentang tindakan disiplin.
Edukasi Masyarakat: Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang tugas guru dan batas-batas tindakan disiplin yang diperbolehkan.
Teori perlindungan hukum ini memastikan bahwa profesi guru dapat menjalankan tugas dengan rasa aman sambil tetap menjaga hak-hak siswa.
Analisis Semiotika Hukum Perlindungan Guru dan Dosen dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan
Semiotika hukum adalah pendekatan yang menganalisis simbol, tanda, dan makna dalam hukum. Dalam konteks perlindungan guru dan dosen, semiotika membantu memahami bagaimana simbol hukum mencerminkan nilai-nilai pendidikan kewarganegaraan seperti keadilan, hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Berikut adalah analisisnya
1. Dimensi Semiotika Hukum
Tanda (Sign): Regulasi seperti UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Permendikbud Nomor 10 Tahun 2017 adalah tanda yang menunjukkan komitmen negara terhadap perlindungan profesi guru dan dosen.
Makna dalam Pendidikan Kewarganegaraan: Tanda ini menegaskan bahwa profesi pendidik dihormati sebagai elemen penting dalam membentuk warga negara yang baik.
Penanda (Signifier): Ketentuan hukum seperti “perlindungan hukum” dan “kesejahteraan” merepresentasikan upaya negara untuk menciptakan lingkungan kerja aman bagi guru dan dosen.
Dalam konteks kewarganegaraan, hal ini mencerminkan tanggung jawab negara untuk mendukung pendidikan berkualitas.
2. Kode Hukum dan Makna Simbolik
Kode Edukatif: Guru dan dosen dilindungi dalam melaksanakan tugas mendidik. Perlindungan ini adalah simbol penghormatan atas peran mereka dalam mencetak generasi yang sadar hak dan kewajibannya sebagai warga negara.
Kode Keadilan: Prinsip “non-kriminalisasi” terhadap tindakan disiplin mendidik adalah simbol keseimbangan antara hak guru sebagai pendidik dan hak siswa sebagai peserta didik.
3. Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perlindungan Guru dan Dosen
Hak Asasi: Regulasi melindungi guru sebagai manusia dengan hak asasi, seperti perlindungan dari intimidasi atau diskriminasi.
Kewajiban Negara: Hukum yang melindungi guru menunjukkan kewajiban negara untuk menciptakan sistem pendidikan yang adil dan aman.
Tanggung Jawab Warga Negara: Guru, sebagai warga negara yang mendidik, memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai kewarganegaraan kepada siswa.
4. Makna Teks Hukum dalam Perspektif Pendidikan
Normatif: Hukum memuat aturan jelas bahwa tindakan mendidik tidak boleh dikriminalisasi jika dilakukan sesuai norma pendidikan.
Kontekstual: Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, perlindungan guru adalah simbol bahwa pendidikan adalah pilar demokrasi yang dilindungi hukum.
5. Implikasi Semiotika Hukum
Simbol Negara Peduli: Regulasi yang melindungi guru menggambarkan citra negara yang mendukung pendidikan sebagai hak dasar.
Pembangunan Karakter Bangsa: Dengan melindungi guru, negara berkomitmen pada pembentukan warga negara yang kritis, bertanggung jawab, dan berintegritas.
Rekomendasi
Peningkatan Kesadaran Hukum: Guru dan masyarakat harus memahami simbol dan makna hukum perlindungan sehingga dapat mencegah konflik hukum.
Penguatan Pendidikan Kewarganegaraan: Menanamkan pemahaman tentang pentingnya pendidikan sebagai hak bersama yang dijaga oleh hukum
Pendekatan semiotika menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat aturan, tetapi juga sebagai representasi nilai kewarganegaraan. Perlindungan terhadap guru menjadi simbol penting dalam membangun bangsa yang berbasis pendidikan.
Pakar pendidikan mengungkapkan bahwa perlindungan hukum bagi guru sangat penting untuk menjaga martabat profesi dan mencegah ketakutan berlebih dalam menjalankan tugas. Banyak kasus kriminalisasi terhadap guru di Indonesia, seperti hukuman akibat tindakan mendisiplinkan siswa, menunjukkan bahwa sistem hukum sering kali belum melindungi guru secara proporsional. Di negara maju, otoritas guru lebih dihormati dengan regulasi yang memberikan ruang bagi penegakan disiplin secara adil. Perlindungan hukum yang lebih tegas diperlukan untuk memungkinkan guru mendidik tanpa tekanan atau ancaman hukum yang tidak adil, menjaga kualitas pendidikan dan karakter siswa​​.
Beberapa pasal yang sering dikaitkan dengan kasus yang melibatkan anak dan guru di Indonesia antara lain:
1. Pasal 80 UU Perlindungan Anak (UU No. 35/2014): Mengatur perlindungan terhadap anak dari kekerasan fisik, termasuk di sekolah.
2. Pasal 76B UU No. 35/2014: Melarang tindakan kekerasan terhadap anak, baik fisik maupun mental.
3. Pasal 351 KUHP: Mengatur tindak pidana penganiayaan, yang bisa terlibat jika seorang guru dituduh melakukan kekerasan terhadap siswa.
4. Pasal 312 UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: Mengatur kewajiban guru dalam mendidik dan mendisiplinkan siswa dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai pendidikan.
Pasal-pasal ini sering digunakan untuk melindungi hak anak serta memberikan kejelasan dalam kasus yang melibatkan guru dan siswa
Perlindungan hak anak di Indonesia diatur dalam beberapa pasal di berbagai peraturan perundang-undangan, di antaranya:
1. Pasal 28B UUD 1945: Menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang.
2. Pasal 9 UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak (sekarang UU No. 35/2014): Mengatur hak anak untuk dilindungi dari kekerasan fisik dan mental.
3. Pasal 26 UU No. 39/1999 tentang HAM: Menyatakan hak anak untuk hidup bebas dari diskriminasi dan kekerasan.
Pasal-pasal ini menjamin hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk dalam konteks pendidikan.
Kesimpulan mengenai perlindungan hukum bagi guru dan anak didik menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak. Guru harus mendapatkan perlindungan hukum agar dapat melaksanakan tugas pendidikan dengan aman, tanpa takut akan kriminalisasi akibat tindakan pendisiplinan yang sesuai. Di sisi lain, anak didik harus dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi, dengan hak untuk mendapatkan pendidikan yang aman dan berkualitas. Oleh karena itu, regulasi yang jelas sangat dibutuhkan untuk melindungi kedua pihak dalam sistem pendidikan.
Berikut adalah beberapa buku referensi yang relevan dengan perlindungan hukum guru dan dosen:
1. “Perlindungan Hukum Guru dalam Perspektif Hukum dan Pendidikan” oleh E. Suharnan
Buku ini membahas peraturan perundang-undangan yang melindungi profesi guru di Indonesia, serta memberikan contoh kasus nyata untuk analisis.
2. “Hukum Pendidikan: Teori dan Praktik” oleh Made Warka
Buku ini menyoroti hak dan kewajiban tenaga pendidik dalam konteks hukum, termasuk aspek perlindungan dan implementasinya di lapangan
3. “Hukum Perlindungan Anak dan Peran Guru” oleh R. Sitompul
Fokus pada keseimbangan perlindungan terhadap siswa dan guru dalam proses pendidikan, mencakup analisis yurisprudensi.
4. “Etika dan Profesi Pendidikan” oleh S. Gultom
Membahas kode etik guru dan bagaimana sistem hukum dapat mendukung profesi pendidik dalam membentuk karakter bangsa.
Buku-buku ini dapat menjadi landasan akademis untuk memahami lebih dalam tentang isu-isu perlindungan hukum bagi guru. ( Red )