Category: Polhukam
Pengamat Hukum Nilai Gugatan Dinasti Politik Bukan Obyek dan Kompetensi Pengadilan TUN
Jakarta – Pengamat sekaligus Wakabid Hukum Partai Gelora Tina H. Tamher mempersoalkan gugatan para praktisi hukum dan Advokat Perekat Nusantara mengenai perbuatan melarang hukum praktik ... Selengkapnya
Menguak Praperadilan dan Politik Peradilan di Indonesia
Jakarta - Siapapun dinegeri ini yang sedang berurusan dengan hukum utamanya para pemangku kekuasaan dan tidak terkecuali aparat penegak hukum sekalipun dengan dalil asas praduga ... Selengkapnya
MAHUPIKI Siap Rentangkan Sayap Organisasi Hingga Pelosok Negeri
Jakarta – Organisasi Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) siap memperluas jejaring organisasi hingga ke daerah-daerah. Hal itu disampaikan pemerhati MAHUPIKI Yakub F. Ismail ... Selengkapnya
Korban Asuransi Wanaartha Meninggal Dunia, Peradin Mohon Presiden Beri Perlindungan Hukum
Jakarta - Seorang nasabah korban asuransi Wanaartha Dedy Wijaya meninggal dunia setelah terlibat cekcok dengan para tergugat yakni, pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Keuangan ... Selengkapnya
Perizinan Sebagai Pilar Utama: Fondasi Hukum dan Penyempurnaan Pelayanan Publik
BN - Perizinan merupakan suatu instrumen yuridis yang memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi kegiatan pelayanan publik. Dalam konteks ini, perizinan tidak hanya sekadar ... Selengkapnya
Pengurus Pusat MAHUPIKI Periode 2023-2028 Resmi Dilantik
Jakarta – Struktur kepengurusan pusat organisasi Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) yang baru untuk periode 2023-2028 resmi dilantik hari ini, Kamis (14/12/23). Proses ... Selengkapnya
Komentar LSAK Soal Penetapan Tersangka SYL: Korupsi Ya Korupsi, Tangkap dan Adili
Jakarta - Penetapan eks Menteri Pertanian (Mentan RI) Syahrul Yasin Limpo alias SYL menjadi satu langkah pengusutan kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) di Kementan. ... Selengkapnya