Diduga Ada Pemalsuan’ Tanda Tangan SPJ APBDes Mekar Jaya TH 2017

Bekasi – Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Mekar Jaya Kecamatan Kedungwaringin Kab.Bekasi tahap pertama tahun 2017 ada kejanggalan terkait tanda tangan para pelaksana kegiatan yang sudah di SPJ kan.

Nama kegiatan tersebut yaitu, pembangunan Jalan Rabat Beton yang berlokasi di Kampung Babakan Jaya Rt. 001/04 Dusun II, dengan Nomor. 0027/12.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 dengan nilai anggaran Rp143.862.000.

Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dengan Nomor. 0026/SPP/12.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 dengan nilai anggaran 6.200.000 pelaksana kegiatan yaitu H. Junaedi.

Kegiatan Pemberdayaan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan dengan Nomor 0014/SPP/12.04/2017 tanggal 14 Juni 2017 dengan nilai anggaran 29.550.000 pelaksana kegiatan SM sebagai Pelaksana kegiatan yang tercatat di SPJ pada tahap pertama tahun 2017.

Menurut H. Junaedi salah satu pelaksana kegiatan, dirinya mengaku tidak pernah merasa jadi pelaksana kegiatan dan tidak pernah merasa tanda tangan.

“Saya tidak pernah melakukan atau menjadi pelaksana kegiatan itu, dan saya juga tidak pernah tanda tanggan di SPJ itu. Yang jelas ini bukan tanda tangan saya,” tegas H. Junaedi, seraya memperlihatkan tanda tangan dirinya di KK (kartu keluarga) dan KTP yang di bawa oleh istrinya untuk memastikan bahwa yang ada di SPJ itu bukan tanda tangan dirinya.

Hal yang sama dikatakan SM selaku staf Desa Mekar Jaya dan di SPJ tercatat sebagai pelaksana kegiatan Pemberdayaan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan yang mengaku tidak pernah tanda tangan di SPJ.

“Di SPJ itu bukan tanda tangan saya pak, saya tidak pernah dapat anggaran sebesar Rp 29.550.000, itu gede banget bisa kaya saya pak, jangan bawa-bawa saya, saya tidak tahu menau,” jelasnya, pada saat dirinya mengurus pembuatan KK dan KTP di Kecamatan Kedungwaringin pekan lalu.

Sementara itu Kades Mekar Jaya H. Apendi menjelaskan terkait kegiatan Pemberdayan Kebersihan dan Keindahan Lingkunggan, itu anggarannya sebesar Rp 29.550.000.

“Kegiatan itu semacam gorol saluran-saluran air dalam satu tahun. Dan semua sudah ada di SPJ pak dan sudah dibentuk kepanitiannya. Kalau H. Junaedi hanya sebagai Ketua LPM saja dan tidak ada di struktur pemerintahan Desa,” katanya seakan ada keraguan untuk menjelaskannya. (Budi H)