Firli Bahuri: Momentum Harkodia 2022 Menguatkan Partisipasi Masyarakat Berantas Korupsi
SURABAYA – Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang harus dihadapi dengan cara yang luar biasa salah satunya dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat sebagai bentuk penyadaran publik bahwa tindak pidana korupsi merupakan musuh bersama yang harus dilawan dan dihilangkan.
Demikian antara lain disampaikan Ketua KPK RI Firli Bahuri mengawali sambutannya dalam Road to Harkodia 2022 yang mengusung tema “Indonesia Pulih, Bersatu Berantas Korupsi” di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (1/12).
Road to Harkodia 2022 juga digelar di lima ibukota Provinsi sesuai dengan wilayah I sampai Wilayah V Kedeputian Koordinasi dan supervisi. Khusus wilayah III dilaksanakan di Surabaya yang masuk ke dalam wilayah kerja Direktorat Koordinasi dan Supervisi III KPK. Turut hadir dalam acara ini Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Wakil Gubernur DIY, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan dan para Gubernur yang masuk dalam wilayah Korsup III, para Bupati dan Walikota se-Jawa Timur.
Tema “Indonesia Pulih, Bersatu Berantas Korupsi” yang diusung pada rangkaian Road To Harkodia 2022 ini, kata Firli sesuai dengan tema G20 Recover Together, Recover Stronger dan tema kemerdekaan RI ke-77 Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat.
Adapun filosofi tema yang diusung, Firli menjelaskan, kata Pulih menjadi tujuan yang sangat kontekstual karena sesuai dengan kondisi saat ini. Yaitu pulih pasca pandemi, dan pulih dari keterpurukan karena korupsi yang selama ini terjadi di Indonesia.
Sementara kata Bersatu, memiliki makna kolaboratif yang melibatkan partisipsi seluruh pihak dalam memberantas korupsi, dan mengandung makna optimisme Indonesia untuk bersinergi memberantas korupsi.
Lalu kata Berantas di dalam tema bermakna daya juang, kebangkitan dan tidak permisif terhadap korupsi.
“Melalui Harkodia (hari antikorupsi dunia) 2022, momentum pulihnya Indonesia dari Covid-19. Diharapkan dapat menguatkan partisipasi masyarakat dalam memberantas korupsi, sehingga Indonesia maju dan siap menghadapi tantangan global,” tegas Firli.
Firli menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang berkenan menjadi tuan rumah Road to Harkodia untuk wilayah kerja Direktorat Korsup III KPK, Jawa Timur, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
Dan komitmen Pemprov Jawa Timur untuk bersama-sama memberantas korupsi salah satunya dengan melakukan pengelolaan dan pengamanan aset daerah, bukan hanya sekedar adminitratif saja, tetapi bagaimana meningkatkan efisiensi, efektifitas dan menciptakan nilai tambah dalam mengelola aset demi kemaslahatan masyarakat.
Dalam kesempatan itu, Firli menyampaikan dalam rangka mewujudkan Indonesia bebas korupsi, KPK memiliki visi yaitu bersama masyarakat menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju.
Untuk merealisasikan visi tersebut, disampaikan Firli, KPK menetapkan misi yaitu dengan meningkatkan upaya pencegahan melalui perbaikan sistem pengelolaan adminitrasi lembaga negara dan pemerintah yang antikorupsi. Kemudian meningkatkan upaya pencegahan melalui pendidikan antikorupsi yang komperhensif. Lalu pemberantasan korupsi yang efektif, akuntabel, profesional, dan sesuai dengan hukum.
Segenap insan KPK, kata Firli terus berkomitmen bekerja keras melakukan pemberantasan korupsi dan fokus terhadap korupsi yang menjadi perhatian publik. Melalui program priotitas KPK yaitu Survei Penilaian Integritas (SPI), Asset Recovery, Stranas PK dan Sistem Penanganan Perkara Terintegrasi.
“KPK berharap dengan mengerjakan program-programnya maka pemberantasan korupsi akan semakin berhasil dan berdaya guna untuk menurunkan angka korupsi,” tekan Firli.
Firli mengatakan, dari kajian dan pengalaman empiris terkait dengan sebab terjadinya korupsi, KPK di bawah komandonya bersama pimpinan lainnya merumuskan strategi pemberantasan korupsi melalui 3 stategi pendekatan yaitu pendekatan pendidikan masyarakat, pendekatan pencegahan atau preventif approach dan pendekatan penindakan law enforcement approach.
“Pendekatan pendidikan masyarakat dilaksanakan agar masyarakat paham tentang tindak pidana korupsi dan menimbulkan perilaku masyarakat yang tidak ingin melakukan korupsi,” beber Firli.
Pendidikan masyarakat yang dilakukan oleh KPK ini dengan menciptakan ahli pembangun integritas dan penyuluh antikorupsi dengan tujuan mewujudkan budaya antikorupsi. Pendidikan masyarakat juha menyasar pada jenjang pendidikan formal dan informal mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi.
Penyelenggara negara dan partai politik sampai kepda Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta pihak swasta.
“Mari kita wujudkan tujuan mulia bangsa Indonesia yaitu Indonesia bebas dan bersih dari korupsi. Saya sungguh berharap suatu saat korupsi merupakan satu hal di masa lalu dan kita berada pada peradaban dunia yang bebas dari korupsi (zero corruption),” ujarnya.
“Kita tdk boleh berhenti untuk mengayuh semangat untuk mewujudkan tujuan mulia Indonesia bebas dan bersih dari korupsi,” demikian Firli menandaskan. ( red )