Jokowi Disarankan Buat “MoU” dengan Golkar

JAKARTA, berantasnews.com Presiden Joko Widodo diminta tidak begitu saja menerima deklarasi dukungan yang disampaikan Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie dan memberikan “jatah” kursi untuk partai tersebut.

Presiden harus melihat kemungkinan ada kepentingan politik di balik dukungan itu. Apalagi selama ini merupakan pemimpin Koalisi Merah Putih. “Harus ada MoU antara Presiden Jokowi dengan partai yang bergabung ke koalisi,” kata pengamat politik Indostrategi Pangi Syarwi Chaniago, Rabu (27/1/2016).

Salah satu poin MoU, dalam konteks apa saja Partai akan mendukung kebijakan politik di parlemen. Misalnya, selama program dan kebijakan pemerintah tidak melanggar UUD 1945 dan konstitusi akan selalu mendukung. Dengan begitu, Partai Golkar akan mempunyai batasan yang jelas dalam mengambil sikapnya di parlemen.

“Diberikan kursi menteri adalah salah satu langkah untuk mengikat. Kalau tidak ada kursi menteri ya kuat dugaan saya berbalik dan berputar ke KMP karena sudah mendapatkan SK Kemenkumham,” ujar pengajar di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Namun, lanjut dia, Presiden juga harus tetap mewaspadai reaksi dari parpol pendukung lainnya. Masuknya ke kabinet, menurut Pangi, sebaiknya tidak mengurangi jatah parpol pendukung yang sudah “berdarah-darah” memenangkan Jokowi saat pilpres. “Saat ini pasti muncul kecurigaan dan rasa tidak nyaman dari partai utama pendukung pemerintah, jatah menteri dari parpol tentu bisa berkurang,” kata Pangi.

Deklarasi dukungan kubu Aburizal terhadap pemerintah disampaikan dalam penutupan Rapat Pimpinan Nasional di JCC Senayan, Jakarta, Senin (25/1/2016) malam.

Pernyataan dukungan diserahkan Aburizal kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang hadir dalam acara tersebut. Wakil Presiden Jusuf Kalla turut menyaksikan deklarasi dukungan itu.

Selain mengubah haluan politik, Rapimnas yang digelar selama tiga hari ini juga mengambil satu keputusan penting lainnya, yakni menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub). Namun, kubu Aburizal meminta pengesahan terlebih dahulu dari pemerintah sehingga mempunyai legalitas untuk menyelenggarakan munaslub.

Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz usai menghadiri rapimnas tersebut juga mengatakan akan membawa partainya mendukung pemerintahan Jokowi-JK. (BN)