Kasus Ahok, Bahwa Penahanan Itu Tindakan Diskresi Dari Penyidik

Jakarta – Diskusi yang diadakan di Radio Sindo Trijaya FM, di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (19/11/2016). Yang bertemakan “Ahok Effect”.

Diskusi dihadiri Tim sukses dan relawan Ahokers, Ivan Hoe Semen, Wasekjen MUI Muhammad Zaitun Rasmin, Ketua Bidang Kominfo DPP Projo Candi Sinaga, pakar hukum pemilukada, Heru Widodo, Direktur Puspol Indonesia Ubedilah Badrun, dan Founder Kedai Kopi Hendri Satrio.

Wasekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI) Muhammad Zaitun Rasmin membantah aksi unjuk rasa terhadap Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terkait kasus dugaan penistaan agama bernuansa politis jelang Pilkada DKI 2017.

Namun, Zaitun mengakui, sulit untuk menghindari penilaian itu karena kasus yang menjerat Ahok bertepatan dengan momen Pilkada DKI.

“Memang sulit untuk dihindari karena kejadian di masa-masa ini (pilkada),” kata Zaitun dalam diskusi di Radio Sindo Trijaya FM, di Warung Daun, Jalan Cikini Raya, Jakarta Pusat, Sabtu (19/11/2016). Diskusi itu sendiri bertema “Ahok Effect”.

“Karena dalam tuntutan kami, enggak ada meminta dibatalkan pencalonan,” kata Zaitun.
Zaitun menyatakan, jika ada yang mengatakan unjuk rasa itu bermuatan politis bahkan aksi dibayar, itu merupakan tuduhan tidak mendasar.

Zaitun menyebut, “Ahok bahkan memberi pernyataan bahwa Presiden tahu isu pendemo dibayar Rp 500.000 per orang. Ia menantang jika benar demikian, Ahok bisa melaporkan ke penegak hukum,” tegasnya

“Kalau tahu ada (yang dibayar), tinggal tunjuk, dan laporkan,” kata Zaitun.

Menurut pakar hukum pemilukada Heru Widodo, alasan tidak di tahannya Ahok,” ada alasan subjektif, melarikan diri, tidak, karena sudah dicekal, menghilangkan barang bukti, tidak, karena sudah jelas fokusnya kepada para ahli, apakah penistaan agama apa bukan. apakah berpotensi mengulangi lagi perbuatannya, mengulangi lagi omongan,” jelas Heru

Dikatakan Heru bahwa “penahanan itu tindakan diskresi dari penyidik, apakah perlu menahan atau tidak, tentunya penahanan itu memperhatikan faktor sosiologi, dan betul betul kewenangan penyidik, peri hal penahanan juga memperhatikan faktor lainnya seperti faktor diluar yuridis,” ucap Heru

Direktur Pusat Studi Sosial dan Politik (Puspol) Indonesia, Ubedilah Badrun mengatakan calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) berkaitan sejumlah survei elektabilitas terus menurun dalam beberapa waktu terakhir.
Ahok harus memahami pemetaan sosial masyarakat Jakarta yang berasal berbagai jenis suku dan agama.

“Saya kira Ahok dalam dua bulan ini harus membangun komunikasi yang konstruktif, bagaimana komunikasi yang dibangun rasional, gaya komunikasi itu jauh lebih baik ketimbang Ahok mengeluarkan pernyataan yang sensitif,” jelas Ubedilah

“Penting orang diterima di Jakarta itu dengan melakukan social mapping, misalnya Pak Jokowi mampu memberi dahaga masyarakat Jakarta, karena itu yang membuat Jokowi menang. Pak Ahok juga harus sadar. Apa yang ia ungkapkan itu akan memberikan efek,” katanya.

Tim sukses dan relawan Ahokers, Ivan Hoe Semen mengatakan tentunya kasus dugaan penistaan menjadi pelajaran Ahok dan Tim sukses Ahok-Djarot ke depannya dalam berkomunikasi. Ia pun mengungkap, tim telah menyarankan Ahok untuk mengendalikan pernyatannya ke publik.

“Tentu kamu beri saran ke Pak Ahok hati-hati, saat ini juga Pak Ahok sudah berusaha memperbaiki pola komunikasinya,” kata Ivan. ( Sri S )