Kejutan Bakal Terjadi Saat Cawapres Diumumkan
Jakarta – Penetapan calon presiden dan wakil presiden sudah di ambang pintu. Prabowo dengan strategi the power of lobbying dan approaching political (pendekatan politik) tapi belum ada titik terang. Apalagi dalam pidatonya bisa jadi dia berikan ke calon yang lebih baik.
Ada sebuah question mark atau question tags? Dimana keputusan final terkait siapa capres dari ketiga partai yang bakal berkoalisi PKS, Gerindra dan PAN belum final.
Awal pekan depan saya nilai sudah harus ada keputusan siapa bakal calon presiden dan wakilnya. Lebih baik lebih cepat seperti kata JK.
Jokowi memang sudah punya nama dari 5 lalu mengerucut menjadi tiga. Tapi apakah Jokowi menunggu Jusuf Kalla yang menggugat di Mahkamah Konstitusi. Dia mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam gugatan uji materi Pasal 169 huruf n UU Pemilu yang membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden selama dua periode.
Nah bisa jadi Jokowi menunggu keputusan tersebut. Kedua kubu masih takut menyampaikan cawapresnya baik Prabowo maupun Jokowi. Saya ini seperti world cup di Rusia kemarin akan ada suprise yakni dimana Kroasia bisa lolos ke final. Dan hal demikian bisa terjadi di pilpres.
Dengan keputusan Jokowi setiap kepala daerah mencalonkan sebagai maju capres maka harus izin ke presiden. Maka peluang Anies Baswedan tipis.
Memang saya lihat hanya ada dua koalisi seperti pilpres 2014 lalu Indonesia Hebat vs Koalisi Merah Putih (KMP). Tapi Demokrat bisa menggantung. Dengan ngototnya SBY memajukan AHY sebagai pendamping Jokowi maka akan ada jalan terjal. Apalagi PAN sudah menyebut salah satu cawapres mereka Rizal Ramli. Belum lagi ada nama Aher jagoan PKS. Saya melihat Zulkifli tidak akan maju.
Apabila koalisi Prabowo mengumumkan pasangannya pasti ada kejutan begitu pula Jokowi.
Apakah sengaja politik ulur waktu dalam menentukan pasangan politiknya? Saya kira ada nama di luar yang masuk lembaga survei yang bakal di pilih baik Jokowi maupun Prabowo jika ketum ini terpilih jadi capres.
Jerry Massie
(Pengamat Politik Indonesian Public Institute)