Pencanangan Tanam Perdana Kedelai APBN-P Tahun 2017, Dilokasi LMDH Bagyomulyo

Grobogan – 6 oktober 2017, Pemerintah berupaya memenuhi kebutuhan pangan (termasuk kedelai) melalui peningkatan produksi dalam negeri demi terwujudnya swasembada dan kemandirian pangan sesuai cita-cita Nawacita dan amanat undang-undang No 18 tahun 2012 tentang Pangan. 

Pemerintah telah menargetkan percepatan swasembada kedelai dari yang direncanakan pada tahun 2020 menjadi tahun 2018. Percepatan ini diawali dengan pelaksanaan kegiatan kedelai APBN-P tahun 2017 yang tersebar di wilayah Sumatera 153.000 ha, Jawa 130.000 ha, Kalimantan 27.000 ha, Sulawesi 110.000 ha, dan Nusa Tenggara 80.000 ha, mencakup 20 provinsi dengan total areal 500.000 hektar.
Kegiatan kedelai APBN-P tahun 2017 dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan eks-Tambang, lahan perkebunan TBM, lahan kering, lahan bera, lahan tidur, lahan pasang surut serta lahan eks PATB Jagung.
Tanam perdana kedelai APBNP 2017 secara serentak dilaksanakan pada tanggal 6 Oktober 2017 di 20 Propinsi pelaksana kegiatan yang dipusatkan di lokasi LMDH Bagyomulyo, Desa Kalangbancar, Kecamatan Geyer Kabupaten Grobogan Jawa Tengah dan diikuti oleh Propinsi dan Kabupaten/Kota pelaksana kegiatan lainnya sampai pada tingkat Kecamatan.
Tanam serentak dimaksudkan untuk memantapkan pelaksanaan kegiatan APBN-P 2017 dalam rangka mensosialisasikan upaya Pemerintah menuju swasembada kedelai tahun 2018 serta memberikan keyakinan kepada masyarakat khususnya petani bahwa kedelai bisa ditanam di seluruh daerah pada berbagai tipologi lahan. Sehingga petani di wilayah masing-masing termotivasi untuk ikut serta mensukseskan swasembada kedelai 2018.
Upaya pencapaian swasembada kedelai membutuhkan komitmen dan kontribusi dari semua pihak yang terkait mulai dari hulu sampai dengan hilir (pemasaran). Oleh karena itu, dalam melaksanakan kegiatan kedelai APBNP 2017, Kementerian Pertanian melibatkan berbagai stakeholders terkait, seperti Kementerian BUMN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, BULOG, Perhutani/Inhutani, Perguruan Tinggi, TNI, BPKP, Gakoptindo dan instansi/stakeholders terkait lainnya.
Dalam melaksanakan kegiatan Kedelai APBN-P Tahun 2017, Kementerian Pertanian menerjunkan 5.000 penyuluh dan 5.000 mahasiswa/alumni Perguruan Tinggi untuk mendampingi kelompok tani mulai dari penyiapan lahan sampai panen dan pasca panen.
Untuk memberikan jaminan pasar bagi petani, Pemerintah berupaya mengatur tata niaga impor kedelai, mengupayakan pelaksanaan regulasi Harga Pembelian Pemerintah mengacu pada Permendag 27/M-DAG/PER/5/2017 sebesar Rp 8.500/kg dan mendorong Bulog untuk menyerap hasil kedelai ditingkat petani serta bekerjasama dengan Gakoptindo (Gabungan Koperasi Tahu Tempe Indonesia).