Polda Metro Jaya Ungkap Penyelundupan Kosmetik Milyaran Rupiah
Jakarta – Subdit I Indag Ditreskrimsus Polda Metro Jaya melakukan operasi pengungkapan penyeludupan kosmetik selama 1 minggu capai Rp 67 miliar lebih. Kerugian negara yang dihitung berdasarkan penghitungan bea impor, akibat tidak membayar pajak mencapai Rp 17 miliar per minggu.
Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Edi Pramono mengatakan polisi menangkap 4 tersangka dalam kasus penyeludupan kosmetik tersebut, yaitu PL (63), H (30), EK (44) dan AH (40) di Pelabuhan Tegar Bekasi dan Perumahan Dadap Tangerang.
“Dari 4 tersangka yang ditangkap, ada yang sudah 8 tahun melakukan penyeludupan kosmetik. Bayangkan sudah berapa banyak kerugian negara, akibat penyedupan kosmetik tanpa membayar pajak,” ujar Gatot di Polda Metro Jaya di Jakarta, Rabu (14/8/2019).
Pelaku sengaja menyeludupkan kosmetik ke Indonesia dari luar negeri Malaysia, secara melawan hukum melalui pelabuhan Pasir Gudang Johor. Kemudian barang dikirim ke pelabuhan Kuching Serawak.
“Selanjutnya kosmetik dibawa menggunakan truk ke perbatasan wilayah Indonesia, kemudian diselundupkan melalui jalan darat (jalan tikus) ke wilayah Jagoi Babang, Kalimantan Barat. Barang selundupan diangkut menggunakan truk kecil, setelah melewati perbatasan dikumpulkan dengan menggunakan truk besar (Fuso) di Pontianak melalui pelabuhan Dwikora dikirim menggunakan kapal angkut, kemudian masuk ke pelabuhan Tegar (Marunda Center) Kabupaten Bekasi,” terang Kapolda.
Dampak penyeludupan kosmetik dapat menghambat pembangunan nasional dengan tidak terpungutnya pajak (pajak dalam rangka impor). Kemudian menimbulkan kerugian Negara akibat tidak menbayar bea masuk barang impor.
Selanjutnya, akibat komestik seludupan dapat merugikan kesehatan masyarakat selaku konsumen, sebab barang-barang tersebut tidak diketahui isi kandungan, khasiat dan manfaat penggunaannya, karena barang tersebut belum diuji sehingga belum ada ijin edar dari BPOM RI.
Tersangka dikenakan pasal 197 UU No.36 tahun 2014 tentang Kesehatan, pasal 140 UU No.18 tahun 2012 tentang Pangan, pasal 104 UU No.7 tahun 2014 tentang Perdagangan, pasal 62 UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. ( sri )