Sarasehan HCC Kalbar, Bawaslu Akui Tren Peningkatan Jelang Pemilu 2019

Pontianak – Badan Pengawas Pemilu Kalimantan Barat menilai tren kampanye Pemilu 2019 sudah mulai meningkat. Ada tiga pola yang sudah dipetakan Bawaslu. Pertama berkaitan bahwa pemilu tidak lepas dari politisasi yang berbau SARA.

“Bentuknya seperti berita hoaks dan ujaran kebencian yang beredar di media sosial,” kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Kalbar Faisal Riza dalam Sarasehan Bersama Hoax Crisis Center (HCC) Kalbar dengan tema Hoaks dan Ujaran Kebencian Ancaman Keberagaman di Kalimantan Barat, Rabu (29/8/2018).

Kedua, pola yang muncul adalah meningkatnya kampanye hitam. Isu yang diangkat mengenai kualitas dan sejauhmana kinerja kandidat yang akan maju dalam Pemilu 2019. “Jika itu kampanye hitam maka bisa dilaporkan ke Bawaslu sesuai mekanisme yang ada,” ujar Faisal.

Ketiga, lanjut Faisal, meningkatnya aktivitas media sosial sebagai sarana untuk mempromosikan kandidat yang akan maju. “Pola ketiga ini masih belum jelas bahasanya, apakah ini masuk dalam kampanye di media medsos,” katanya.

Faisal menyatakan Bawaslu sudah melaporkan dua akun media sosial yang diduga Hate Speech.

“Keterangan polisi dari laporan harus dicek lagi. Disini kami bingung, kenapa akun teroris mudah sekali dicek,” jelasnya.

Kendati begitu, Faisal memastikan Bawaslu terus bekerja memantau aktivitas kampanye di media sosial. Sebab diakui Faisal pengawasan sulit dilakukan walaupun diatur di dalam PKPU bahwa kandidat yang maju harus mendaftarkan akun-akun media sosialnya.

“Sebenarnya akun yang non resmi atas nama relawan dan lainnya itu juga harus diawasi. Jadi ini tantangan ke depan bagi kami. Bawaslu sudah membentuk pokja dan ada dua akun yang dilaporkan. Ke depan kami akan kolaborasi untuk pengawasan partisipatif dan melibatkan Hoax Crisis Center,” tandasnya.

Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kalbar Ismail Ruslan mengakui provinsi ini rawan konflik, apalagi menjelang konstestasi pemilu. Ini sesuai dengan kajian yang dilakukan Polri dan Bawaslu.

Menurut Ismail, FKUB juga punya peran untuk mencegah konflik terjadi. Kekuatan FKUB yakni mengharapkan peran tokoh agama sekaligus tokoh masyarakat/etnisnya yang memiliki jejaring untuk menjangkau masyarakat.

“Dalam pilkada kemarin, FKUB juga melakukan kontra narasi. Kami menyadari peran tokoh agama sangat penting, mereka punya jejaring media dan punya media sendiri,” jelasnya.

Dalam menetralisir hoaks maupun ujaran kebencian, FUKB menyampaikan narasi perdamaian melalui khutbah. FKUB menggunakan pendekatan budaya melalui organisasi kemasyarakat. Ismail menegaskan dua hal ini harus berjalan seiringan.

“Kerjasama dengan institusi pemerintah dan elemen masyarakat lainnya juga diperlukan. Satu contoh, kerjasama dengan Polda Kalbar dan Kodam XII/Tanjungpura melalui deklarasi damai dengan melibatkan seluruh masyarakat. FKUB juga mendatangkan tokoh agama nasional untuk menjaga persatuan dan kedamaian,” tukasnya.

As Inteldam XII/TPR Kolonel TNI Wulang mengatakan bahwa informasi yang beredar mempunyai tujuan tertentu. Lazimnya, berita benar punya tujuan positif. Sementara itu, berita tidak benar punya tujuan negatif.

Kolonel TNI Wulang menegaskan sama seperti kepolisian, Kodam XII/Tanjungpura juga memiliki satuan siber guna mengantisipasi hoaks. Ia mengajak masyarakat bersama-sama galang semangat meluruskan informasi-informasi yang tidak benar di era teknologi saat ini.
“Jadikan gadget kita sumber kekuatan melawan hoaks dan ujaran kebencian. Sadarkan juga teman-teman dan keluarga kita untuk tidak menyebar hoaks dan ujaran kebencian,” ungkapnya.
Ia mengimbau masyarakat untuk tidak sebar hoaks dan ujaran kebencian. Pasalnya, penggunaan teknologi yang canggih saat ini memudahkan pelacakan para pelaku-pelakunya.
“Bisa dikejar dan ditindak. Jadi, jangan sampai menyebar hoaks. Sebagai pemeluk agama, saya percaya Tuhan tidak pernah tidur. Ketika kita sebarkan berita bohong, Tuhan pasti membalas dan dosanya ditanggung masing-masing. Balasannya bukan di dunia, tapi di akhirat nanti,” jelasnya.
Rektor Universitas Tanjungpura, Prof Dr Thamrin Usman mengatakan hoaks adalah fitnah. Ketika manusia lahir di muka bumi ini, fitnah sudah ada.
Saat ini, perkembangan teknologi dan informasi masih jadi bahan evaluasi di Indonesia, apakah ke arah postif atau negatif.
“Apakah teknologi membawa manfaat atau mudarat. Generasi millennial adalah generasi harapan dan Indonesia akan memasuki usia emas. Teknologi diharapkan bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kemaslahatan masyarakat, bukan untuk adu domba,” terangnya.
Hoaks, kata Rektor, tersebar melalui aliran informasi. Konten hoaks dibuat dengan teknik hypnowriting. Cara menguliknya dengan mendesain narasi-narasi dan gambar-gambar yang disisipi pesan subliminal (pesan tersembunyi).
“Melalui pendidikan tinggi, kami memberikan kesempatan untuk membentuk dan membiasakan pola pikir kritis dan rasional,” katanya.
Pilar utama pembangunan sumber daya manusia pada jenjang pendidikan tinggi dicapai pertama, melalui sistem pendidikan berkualitas serta relevan terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.
Kedua, pembangunan karakter baik aspek spiritual atau keagamaan serta hubungan sosial terkait etika dan moral. Ketiga, peningkatan softskill untuk menghasilkan generasi kreatif dan berdaya saing tinggi.
“Solusi menangkal hoaks adalah dengan membiasakan untuk klasifikasi (tabayyun) dan menganalisis informasi. Harapannya agar mendapatkan hasil kesimpulan yang lebih bijak dan arif sesuai fakta,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua HCC Kalbar Edho Sinaga mengatakansarasehan merupakan program pamungkas HCC Kalbar dari berbagai rangkaian kegiatan yang digelar sepanjang Juli-Agustus 2018.
“HCC Kalbar menjadi percontohan beberapa negara di dunia dalam upaya melawan hoaks dan mengklarifikasi informasi yang beredar di era pesatnya teknologi dan informasi, khususnya media sosial. Sebab, sudah ada kasus-kasus di dunia maupun Indonesia, hoaks memakan korban jiwa,” ungkapnya.
Edo menimpali KPU dan Bawaslu mendapat apresiasi tinggi di dunia internasional pasca penyelenggaraan Pilkada Kalbar Tahun 2018. Padahal, sebelumnya Kalbar menjadi daerah indeks kerawanan Pemilu versi Bawaslu dan Polri.
“Apresiasi juga diberikan kepada Pangdam dan Kapolda yang telah mewujudkan situasi dan keamanan di Kalbar,” terangnya.
Kalbar diakui dunia dalam hal melawan hoaks. HCC Kalbar berterimakasih kepada masyarakat Kalbar yang telah membantu perangi hoaks guna menjaga keamanan dan kedamaian.
Ia menambahkan melalui website kalbar.turnbackhoax.id , masyarakat bisa ketahui apakah informasi yang beredar di media sosial merupakan hoaks atau tidak. Masyarakat juga bisa memanfaatkan aplikasi Hoax Buster Tools (HBT) yang bisa digunakan untuk cek fakta.
“Menghadapi Pilpres 2019, HCC Kalbar akan buka grup Whats App (WA) untuk verifikasi apakah informasi berkembang adalah hoaks atau tidak, Akhir September 2019 akan dilaunching.  Informasi harus tepat, terukur dan benar. Walaupun berbeda agama dan pilihan, mari rawat keberagaman. Rawat akal sehat kita, mari jaga bangsa dan negara ini. Mari perangi hoaks,” pungkasnya.
Kegiatan HCC dihadiri oleh berbagai unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompinda) Kalbar, KPU, Bawaslu, Kesultanan Pontianak, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Tokoh Budayawan, Tokoh Sejarawan, Pemimpin-Pemimpin Redaksi media lokal Kalbar, Jurnalis, organisasi kemahasiswaan dan komunitas-komunitas yang ada di Kota Pontianak.(TIM.Ismail)