Seminar Sespimti Polri Pendidikan Reguler Angkatan ke-26 Tahun Ajaran 2017
Jakarta – Seminar Sespimti Polri Pendidikan Reguler angkatan ke-26 Tahun Ajaran 2017, di Gedung PTIk Jakarta, Jumat (20/10) Berlangsung khitmat.
Hadir Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menko Maritim Jend (purn) Luhut B. Panjaitan dan Kapolri Jendral pol. Tito Karnavian.
Sri Mulayani mengatakan, peran Polri ke depat tidak saja dituntut untuk optimal menegakkan Kamtibmas, tetapi juga dibutuhkan untuk mengawal pengamanan dan kelancaran perekonomian nasional. Karena itu, Polri perlu mengimbanginya dengan peningkatan pelayanan masyarakat.
Demikian diungkapkan Menteri Sri Mulyani di sela-sela seminar Sespimti Polri Pendidikan Reguler angkatan ke-26 Tahun Ajaran 2017, di Gedung PTIk Jakarta, Jumat (20/10). Menurut Sri Mulyani, posisi Indonesia semakin strategis pada tahun 2040 dimana Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar kelima di dunia dengan pendapatan per kapita US$ 29.300.
Dengan perekonomian RI yang besar, kata Sri Mulyani, maka aktivitas masyarakat juga akan bergerak cepat, sehingga mulai dari saat ini dibutuhkan investasi yang besar. Investasi yang besar ini mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, hingga investasi di bidang kelembagaan atau institusi.
“Semua ini hanya bisa ditopang oleh lembaga yang menjamin keamanan dan kepastian hukum di Indonesia. Sangat mustahil kita mau memperbaiki perekonomian Indonesia tanpa keamanan dan kepastian hukum,” tegas dia.
Dia menyebutkan, perekonomian Indonesia juga masih dihadapkan oleh banyak tantangan dari situasi global, mulai dari perkembangan Tiongkok yang mengalami penyesuaian, rendahnya harga komoditas, situasi geopolitik di semenanjung Korea yang masih goyah, hingga peredaran narkoba antarnegara.
Oleh karena itu, Sri Mulyani mengungkapkan, ekonomi bukan hanya sekadar menjaga pertumbuhan, melainkan juga perlu melibatkan keamanan dan kepastian hukum. Apalagi, ekonomi juga diharapkan mampu menurunkan ketimpangan, angka kemiskinan, dan menciptakan kesempatan kerja.
“Infrastruktur pemerintah membangun tidak hanya untuk urusan ekonomi tapi juga geopolitik dan security (keamanan). Karena negara ini adalah negara kepulauan,” ungkap dia.
Sebab, keamanan menjadi salah satu faktor yang membuat para lembaga pemeringkat memberikan peringkat layak investasi atau tidak terhadap Indonesia.
“Yang jadi concern dari rating agencyadalah politik, keamanan, dan kepastian hukum,” kata Sri Mulyani.
Sementara itu, untuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018, Polri mendapat porsi paling besar ketiga, setelah Kempupera dan Kementerian Pertahanan. Polri akan menerima Rp 98 triliun dari uang belanja negara.
Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengapresiasi besarnya jumlah uanggaran dari pemerintah yang dialokasian untuk lembaganya. Menurutnya, jumlah dana untuk 2018 tidak turun terlampau banyak ketimbang tahun ini.
“Tahun 2014 itu masih Rp 43 triliun, kemudian naik ke Rp 57 triliun lalu ke Rp 73 triliun di 2016, sekarang Rp 98 triliun dan tahun depan sudah adabaseline Rp 95 triliun,” kata Tito saat memberikan sambutan dalam Seminar Nasional peserta Sespimti Polri di Auditorium PTIK, Jakarta Selatan ini.
Kapolri pun mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani yang juga hadir dalam seminar tersebut. “Bu Sri Mulyani terima kasih atas kehadirannya, terima kasih juga atas anggarannya,” ujarnya.
Soal pertanggungjawaban penggunaan anggaran dari APBN, Tito mengklaim tidak ada permasalahan pertanggungjawabannya. Selama tiga tahun terakhir, sebutnya, Polri selalu mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.
Selain menerima anggaran belanja besar dari APBN, Tito mengaku Polri juga telah membantu penerimaan negara. Dia menyatakan telah membantu aparat Pajak serta Bea dan Cukai.(Sri S)