Jakarta – Pengamat hukum Hibnu Nugroho mengatakan kebijakan penanggulangan perkara tindak pidana korupsi dibutuhkan adanya pemikiran progresif. “Pemikiran progresif itu tidak hanya dari sisi
Berita Baru:
- BUKAN MAHASISWA! SOSOK SARI BERJAKET ALMAMATER UBSI DI DEKLARASI SUMPAH PEMUDA AKHIRNYA MINTA MAAF.
- POLRI LARANG PENGGUNAAN VAPE BAGI PERSONEL, POLDA KEPRI TEKANKAN DISIPLIN DAN PROFESIONALISME
- Pangkas Ekspor Gas 8 Persen, Bahlil: Tak Ada Kontrak yang Dilanggar
- Selamat Ulang Tahun Ke 75 Humas Polri
- SOBAT JABAR Audiensi dengan Komisi V DPRD Jawa Barat, Dorong Perda Pelarangan Total Minuman Beralkohol