Warga Pemilik Lahan Korban Adaro Akan Lakukan Aksi Demo

PARINGIN TANJUNG – Bertahun-tahun lamanya permasalahan konflik lahan di Kabupaten Tabalong dan Balangan Kalsel yang tak kunjung selesai sampai saat ini. Yang mana PT. Adaro Indonesia diduga melakukan penguasaan dan perampasan dengan sewnang-wenang atas hak tanah milik masyarakat tanpa dibebaskan dan dibayar kepada pemilik yang sah. Sehingga warga akan melakukan aksi demo dengan kedatangan Menteri ATR/BPN ke daerah Tabalong dan Balangan ini Selasa 17 Oktober 2017 ini.

Menurut pernyataan warga pemilik tanah baik di daerah Kabupaten Tabalong maupun di Balangan menyebutkan kepada media ini. Bahwa kami warga pemilik tanah akan melakukan aksi demo keberbagai tempat dimana Menteri ATR/BPN yang dikunjungi itu baik di Kabupaten Tabalong maupun di Balangan. Hal ini kami ingin menyampaikan aspirasi permasalahan sengketa konflik tanah milik masyarakat vs PT. Adaro Indonesia yang sebenarnya. Karna selama ini tak kunjung ada penyelesaiannya dan hanya janji-janji saja yang dijanjikan oleh Pemerintah dan DPR maupun PT. Adaro Indonesia, sejak jaman Presiden SBY sampai dengan Presiden Jokowi, ucapnya.

Kami warga pemilik tanah ingin minta kepastian saja dari Pemerintah, DPR dan PT. Adaro Indonesia, apakah permasalahan sengketa konflik tanah ini mau diselesaikan secara musyarawah mufakat dan damai atau diselesaikan secara apa dan bagaimana ?. Kalau Pemerintah dan DPR sudah tidak mampu membantu mengatasi penyelesian permasalahan lahan ini, khususnya terhadap PT. Adaro Indonesia. Maka seharusnya Pemerintah dan DPR memberikan jawabannya kepastian dan buat surat pernyataan, bahwa sudah tidak sanggup dan tidak mampu lagi.

Sehingga masyarakat pemilik lahan ini berfikir dan sudah tidak lagi berurusan dengan Pemerintah maupun DPR, dan masyarakat yang akan menyelesaikan dengan cara kami sendiri terhadap konflik sengketa tanah tersebut. Tapi kalau sudah terjadi sesuatu nantinya, maka Pemerintah dan DPR serta semua elemen jangan saling menyalahkan masyarakat. Karena hal kejadian itu yang di cipktakan dan yang di inginkan oleh Pemerintah dan DPR serta PT. Adaro Indonesia.

Terkait dengan rencana aksi demo warga pemilih tanah di Kabupaten Tabalong dan Balangan yang bertepatan dengan kedatangan Menteri ATR/BPN beserta rombongannya itu. Tim penerima kuasa dari warga pemilik tanah itu mengatakan. Setelah kami koordinasi dan berkomunikasi ke berbagai pihak, khususnya warga pemilik lahan itu, dan kami sarankan terkait rencana aksi demo tersebut di urungkan dan dibatalkan saja. Karena berpotensi dan di kwatirkan menimbulkan kerusuhan dalam aksi itu, karena info yang kami peroleh, bakalan terjadi rusuh jika terus dilakukan aksi demo ini, karena dikwatirkan ada warga penyusup nantinya.

Demi situasi kondisi keamanan yang sudah kondusip daerah Kabupaten Balangan dan Tabalong Kalsel ini, maka Tim penerima kuasa dari warga pemilik tanah meminta kepada warga tersebut, urungkan dan batalkan rencana aksi demo ini. Akhirnya warga pemilik tanah mau menerima dengan saran dan himbauan dari Tim Penerima Kuasa tanah milik warga itu untuk memutuskan dan membatalkan rencana aksi demo tersebut.

Sehingga Tim Penerima Kuasa dari warga pemilik tanah lebih mengedapankan untuk berdialog dengan pihak Pemerintah dan DPR untuk mencari solusi penyelesaiannya secara musyawarah mufakat dan damai, sebagaimana himbauan Presiden Joko Widodo.

Menurut Ketua DPRD Balangan Abdul Hadi mengatakan, DPRD Balangan kini sedang loby-loby dengan managemen PT. Adaro Indonesia terkait Rapat Dengar Pendapat (RDP) berikutnya sebgaimana yang diajukan oleh Tim Penerima Kuasa dari warga pemilik tanah tersebut. Karena PT. Adaro Indonesia sudah pernah kita undang untuk hadir dalam Hearing itu, namun dari PT. Adaro Indonesia tidak ada datang, sehingga warga pemilik lahan marah dan kessel saat itu. Jadi DPRD Balangan sedang konfirmasi kepada PT. Adaro Indonesia dan kapan kesediannya yang bisa hadir dalam hearing tersebut, dan baru DPRD menjadwalkan untuk Hearing berikutnya ini, tegas Hadi. (Udin).