Kapolres Bojonegoro Hadiri Rapat Pembahasan Pengelolaan Proyek Gas Jambaran Tiung Biru (JTB)
Bojonegoro – Kapolres Bojonegoro AKBP Wahyu S. Bintoro, SH., SIK., M.Si pagi tadi, Selasa (17/10/2017) sekira pukul 10.30 WIB bertempat di Productive room lantai VII gedung Pemerintah Kabupaten Bojonegoro mengikuti rapat pembahasan pengelolaan proyek gas Jambaran Tiung Biru (JTB) guna Optimalisasi Pelaksanaan Perda No. 23 Tahun 2011. Dalam rapat yang dipimpin oleh Bupati Bojonegoro Doktor Suyoto, M.Si, Kapolres menyampaikan situasi kamtibmas yang ada di Kabupaten Bojonegoro.
“Untuk mendukung terciptanya kamtibmas, agar dalam pelaksanaan proyek pengelolaan migas berjalan dengan aman, Polres Bojonegoro memiliki Tim Phanter yang siap 1×24 jam digerakkan”, ucap Kapolres kepada seluruh undangan yang hadir.
Selain dihadiri oleh Kapolres, Rapat juga dihadiri oleh Dandim 0813 Bojonegoro Letkol Inf. M. Herry Subagyo, Wakil Ketua DPRD Syukur Priyanto, SE, Ketua Komisi B DPRD Sigit Kushariyanto dan 4 anggotanya, Dirut Pertamina EP Cepu (PEPC) Ardiansyah, Dirut PT. Rekind Qomaruzaman, Kadis Perindustrian dan Tenaga Kerja Bojonegoro Agus Supriyanto, SH, Perwakilan PT. BBS, Perwakilan KADIN Bojonegoro dan Perwakilan KADIN Paradigma Baru Bojonegoro.
Selain menyampaikan situasi kamtibmas di Bojonegoro, Kapolres juga berharap dalam komunikasi jangan hanya dilakukan pada saat terjadi permasalahan, namun dilakukan secara rutin sehingga jika terjadi permasalahan dapat diselesaikan sedini mungkin dan tidak sampai berdampak besar. Saat ini ada beberapa permasalahan yang terjadi terkait dengan Proyek JTB, untuk itu PEPC dan PT. REKIND agar melakukan komunikasi dengan Muspika dan Pemerintah supaya dapat diselesaikan sebelum dimulai pekerjaan.
“Polres Bojonegoro berkomitmen mendukung berjalannya proyek Nasional di Kabupaten Bojonegoro”, imbuh Kapolres.
Lebih lanjut juga Kapolres menambahkan bahwa Forpimda Bojonegoro sangat konsekuen mendukung berjalannya proyek Nasional yang ada di Kabupaten Bojonegoro. Selain itu juga menyarankan supaya Sub Kontraktor yang dulu tidak bekerja dengan bagus agar tidak dipekerjakan lagi, sebab akan dapat memberi dampak pada situasi Kamtibmas.
“Polres akan bekerjasama dengan tiga pilar kamtibmas plus dalam menjamin situasi keamanan di sekitar proyek JTB tetap aman dan kondusif”, ungkap Kapolres
Sementara itu, Bupati Bojonegoro yang memimpin jalannya rapar menuturkan bahwa Peraturan Daerah No. 23 Tahun 2011 tentang Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dalam Pelaksanaan Eksplorasi dan Eksploitasi serta Pengolahan Minyak dan Gas Bumi di Kabupaten Bojonegoro adalah sebagai panduan untuk pembagian pekerjaan dari segi Sumber Daya Manusia maupun kontraktor lokal. Pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh kontraktor dan tenaga kerja lokal agar diberikan kesempatan, silahkan jika para tenaga ahli yang dipekerjakan dalam proyek nanti didatangkan dari daerah luar Bojonegoro.
“Pengusaha lokal harus bekerja dengan sebaik mungkin jangan sampai kejadian yang lalu terulang lagi yaitu banyak kontraktor lokal gulung tikar”, tutur Bupati.
Setelah Bupati menyampaikan sambutannya, mendengarkan rencana dan agenda yang akan dikerjakan oleh PEPC dan PT. REKIND, Bupati Bojonegoro mengambil kesimpulan bahwa Forpimda sangat mengapresiasi dan ingin proyek gas JTB ini berjalan dengan aman, lancar, tertib dan tepat waktu. Banyak kepentingan dari lapangan pekerjaan, bisnis, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan kontraktor lokal serta kepercayaan masyarakat akan diselaraskan dengan semangat keterbukaan, kejujuran dan komunikasi yang baik.
“Untuk itu Perda No. 23 Tahun 2011 akan dijadikan panduan guna mengawal proyek gas Jambaran Tiung Biru”, ucap Bupati
Proyek pengelolaan gas ini direncanakan akan dimulai pada bulan Desember nanti, sehingga kepada PEPC dan PT. Rekind, Bupati meminta perkantoran pendukung dapat diaktifkan di Bojonegoro dan dibentuk tim suporting untuk mendukung penyelesaian setiap permasalahan yang timbul. Selain itu juga, Bupati meminta update semua tahapan dan diberita melalui media lokal secara rutin.
“Sehingga tidak ada komplain dari masyarakat atau kontraktor lokal yang ketinggalan informasi”, pungkas Bupati. (Humas/Heri)