Menteri PPN Lakukan Kunjungan Kerja Ke Tasikmalaya, Kami Akan Selalu berikan Dukungan
BN – Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah di Jawa barat Bagian selatan, daerah pertama yang dikunjungai ialah Tasikmalaya yakni di Kecamatan Cipatujah dan Kecamatan Pameungpeuk, Kabupaten Garut pada Jumat, 23 Oktober 2020.
Agenda Menteri di Kecamatan Cipatujah ialah mengadakan dialog dengan masyarakat dan penduduk dengan pengeluaran di bawah garis kemiskinan. Turut hadir dalam dialog ini Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati Tasikmalaya, BNPB, Bappeda, pewakilan nelayan, dan instansi terkait lainnya.
Dalam dialog ini Menteri ingin mengetahui perkembangan di daerah apakah sudah sesuai dengan yang direncanakan, jika terdapat kendala maka akan dicarikan solusi yang terbaik.
“Kunjungan dari Bappenas ini bertujuan untuk meninjau kembali mengenai perkembangan di wilayah Jawa Barat Bagian Selatan, terutama di Kabupaten Tasikmalaya, laporan kunjungan ini akan kami sampaikan kepada Gubernur saat melakukan pertemuan nanti di tanggal 27 Oktober 2020 di Garut. Kami akan memberitahukan reportnya, ini lho begini Jawa Barat, dari mana kendala yang bisa kita bantu, dan kegiatan apa yang bisa kita dukung,” ujar Menteri usai mengikuti dialog.
Terdapat 5 laporan yang akan ditinjau oleh Kementerian PPN/Bappenas, yang pertama soal kedisiplinan, kedua mengenai top infrastruktur, ketiga mengenai kebencanaan, keempat mengenai UMKM, dan terakhir mengenai SDGs atau pembangunan berkelanjutan.
Menteri juga menyampaikan akan pentingnya penggunaan monograf desa di daerah Tasikmalaya dan juga memanfaatkan kembali untuk menampilkan data-data mengenai jumlah penduduk, sosial ekonomi, dan untuk mengetahui siapa saja yang sudah memperoleh bantuan sosial dari pemerintah.
Usai mengunjungi Kecamatan Cipatujah, Menteri dan rombongan bertolak ke Kecamatan Pameungpeuk. Salah satu desa yang juga menjadi perhatian dari pemerintah. Menteri juga melakukan dialog dengan para pemangku kepentingan di Kecamatan Pameungpeuk yang berlangsung di Kantor LAPAN.
Ada beberapa hal yang menjadi bahan diskusi yakni terkait dengan kemiskinan di Kecamatan Pameungpeuk. Sejauh ini masih banyak masyarakat di Kecamatan Pameungpeuk masih ‘miskin’ informasi hal ini karena tidak adanya sarana informasi yang memadai dan tidak adanya keterbukaan informasi dari birokrasi maupun pasar.
Kemudian desa ini juga masih minim ketahanan pangannya, dimana hasil panen tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup, terbatasnya lahan yang dimiliki oleh petani, cadangan pangan dipakai untuk memenuhi kebutuhan yang lain, produktifitas lahan rendah, dan tidak dimilikinya keterampilan dalam mengolah hasil panen.
Selain itu, bentuk kemiskinan lain di desa ini ialah ‘miskin’ mental. Masyakarat masih sulit atau tidak berani mengeluarkan pendapat, kurang percaya diri dalam pergaulan, dan selama ini pendapatnya tidak pernah dihargai.
Menteri akan terus memberi dukungan kepada semua daerah agar dapat berkembang lebih baik. Menteri juga akan melaporkan hasil temuan yang terjadi di lapangan dan mencarikan solusinya, diharapkan dengan dukungan ini maka akan ada perkembangan yang lebih baik lagi kedepannya. ( red )