Menelisik Wacana Jabatan Presiden 3 Periode

Jerry Massie (Direktur Eksekutif Political and Public Policy )

BN – Jabatan 3 periode ini dipopulerkan oleh presiden ke-32 AS Franklin Delano Roosevelt saat dia mengamandemen UU ke-20 Amerika.

Dia sukses membawa Amerika Serikat keluar dari “great depresion” dengan programnya “New deal”. Franklin pun menang telak pada pilpres 1936 saat berhadapan dengan Gubernur Kansas wakil Partai Republik Alf Landon dia menang telak 523-8 atas Landon.

Nah, UUD 45 Pasal 7 jelas masa jabatan presiden hanya 2 periode selama 10 tahun.

Jadi bagi saya sungguh irasional dan inkonstitusi jika UUD diamandemen. Tak perlu mengutak-atik konstitusi kita, patenkan saja hal itu.

Bagi saya ini hukum primer bukan sekunder. Memang partai tak punya calon paling ngotot atau masih menjagokan Jokowi untuk 3 periode.

Begitu pula dengan relawan fanatik masih menginginkannya berkuasa lagi. Adapula usulan 7 tahun memimpin, tapi lupakan niat inkonstitusional tersebut.

Kalau Gerindra tak akan bergabung lantaran mereka punya capres yakni Prabowo. Tapi Golkar masih abu-abu pasalnya mereka tak punya capres.

Bisa jadi wacana Jokowi 3 periode akan didukung PPP, PKB, maupun Nasdem. Serta PKPI dan Hanura.

Penggorengan isu liar ini sempat muncul pada tahun 2019 dan 2020 lalu. Memang, Jokowi menolak secara mentah-mentah, tapi ingat politik tak kekal dalam 1 detik bisa berubah.

Nah, bola panas ini ada di tangan DPR apakah UU jika dibuat akan disahkan atau sudah RUU-nya akan ditolak.

Memang kalau jabatan ditambahkan maka sistem demokrasi dan reformasi akan rusak atau ternoda. Ikuti saja regulasi konstitusi yang ada

Usulan tiga periode sekali lagi bagi saya Irasional dan kalau kita merunut pada sistem pemerintahan kita bukan Republik sebetulnya Indonesia menganut sistem monarki. Alasannya Indonesia sejak awal dikelilingi kerajaan-kerajaan. Contoh, abad ke-4 Kerajaan Hindu Kutai Kartanegara, Abad ke-7 Kerajaan Budha Sriwijaya abad ke12- 16 Muncul Kerajaan Islam Samudera Pasai. ( red )