JAKARTA — Pagi hari ia masih mengenakan seragam dinas lengkap dengan dua bintang di pundak. Menjelang malam, seragam itu berganti baju tahanan. Karier Irjen Pol Eko Hadi Santoso di Korps Bhayangkara resmi berakhir setelah Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH), atau pemecatan, kepadanya.
Putusan itu dibacakan dalam sidang etik di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa, 17 November 2026. Sidang berlangsung panjang, sejak pagi hingga sore hari.
Majelis sidang menjatuhkan dua jenis sanksi kepada mantan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri tersebut. Pertama, sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatannya merupakan perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas kepolisian.
Majelis menilai Eko turut serta melakukan akses ilegal, yakni penyadapan menggunakan perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan menyalahi prosedur. Dalam sidang itu, Eko disebut sempat menyampaikan penyesalan di hadapan majelis. Meski demikian, ia menyatakan banding atas putusan tersebut, yang nantinya akan diperiksa melalui sidang komisi banding Polri.
Sekitar pukul 18.46 WIB, Eko digiring keluar dari Gedung Propam. Pemandangannya kontras dengan saat ia memasuki ruang sidang. Tak ada lagi seragam dinas dan tanda pangkat bintang dua. Ia kini mengenakan baju tahanan berwarna biru, kedua tangannya terikat kabel ties, dan separuh wajahnya tertutup masker hitam.
Personel Brimob dan Propam Polri mengawalnya dengan ketat. Sepanjang perjalanan menuju mobil tahanan, Eko tak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya tertunduk. Dari Gedung Propam, ia dibawa kembali ke tempat penahanannya di Markas Komando Brimob Polri, Kelapa Dua, Depok.
Jenderal Kedua yang Dipecat Eko bukan jenderal pertama yang kehilangan jabatannya dalam perkara ini. Sepekan sebelumnya, tepatnya 10 November 2026, KKEP Polri lebih dulu menjatuhkan sanksi PTDH kepada Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution. Ahrie juga langsung mengajukan banding atas putusan itu.
Dengan demikian, dalam waktu kurang dari dua pekan, dua perwira tinggi berpangkat bintang dua telah diberhentikan secara tidak hormat dari institusi kepolisian.
Berawal dari Penyadapan Presiden. Pemecatan ini berkaitan langsung dengan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya, yang diduga berlangsung sejak 2025. Dalam perkara pidananya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka.
Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri Irjen Slamet Uliandi. Keempatnya dijerat atas dugaan penyadapan, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR pada 12 November 2026, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyebut dugaan perintah penyadapan itu berasal dari Listyo. Polri juga tengah mengembangkan perkara ini ke arah dugaan tindak pidana makar.
Tiga Ditahan, Satu Masih Dirawat. Saat ini, tiga tersangka, yakni Listyo, Ahrie, dan Eko, ditahan di tempat khusus di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok. Sementara Irjen Slamet Uliandi belum ditahan karena masih menjalani pemulihan kesehatan, sehingga sidang etiknya pun belum dapat digelar.
Sorotan publik kini beralih ke Listyo Sigit Prabowo. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir memastikan sidang KKEP terhadap mantan Kapolri itu dijadwalkan pekan depan. Namun, tanggal pasti maupun susunan majelis sidangnya belum diumumkan.
Sidang ini akan menjadi sorotan besar. Seorang mantan pimpinan tertinggi Polri berpangkat jenderal bintang empat akan duduk sebagai terperiksa dalam sidang etik institusi yang pernah ia pimpin sendiri. Listyo sebelumnya juga telah diberhentikan dari jabatan Kepala Staf Kepresidenan oleh Presiden setelah ditetapkan sebagai tersangka.
Etik Selesai, Pidana Menunggu. Perlu dipahami, sidang etik dan proses pidana berjalan di jalur yang berbeda. Sidang etik menentukan nasib para tersangka sebagai anggota Polri, sedangkan proses pidana akan menentukan apakah mereka terbukti bersalah secara hukum dan layak dihukum penjara.
Pemecatan Eko dan Ahrie menunjukkan Polri bergerak cepat membersihkan internalnya. Namun, pertanyaan terbesar publik masih belum terjawab: untuk apa penyadapan itu dilakukan, dan siapa yang diuntungkan dari hasilnya. Jawaban atas pertanyaan itu kini dinanti dari proses hukum yang masih terus berjalan.

