JAKARTA — Tak ada lagi ruang bagi preman yang meresahkan warga. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto mengeluarkan perintah tegas kepada seluruh jajaran kepolisian untuk memberantas premanisme dan kejahatan jalanan hingga ke akar-akarnya, bukan hanya di kota besar, tetapi juga sampai ke pelosok desa. Arahan itu disampaikan Kapolri dalam Rapat Kerja Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.
Perusahaan Masih Dipalak Preman. Kapolri secara khusus menyoroti masih adanya perusahaan yang diganggu dan dipalak oleh kelompok preman. Menurutnya, praktik semacam itu tidak hanya merugikan dunia usaha, tetapi juga menciptakan keresahan dan mengancam rasa aman masyarakat. Ia pun meminta jajaran Reserse Kriminal Umum (Reskrimum) di seluruh Indonesia untuk mendata sekaligus memberantas premanisme dan kejahatan jalanan secara tuntas.
Tiga Penekanan Kapolri.Dari arahan tersebut, setidaknya ada tiga penekanan utama Kapolri.
Pertama, tidak boleh ada pembiaran terhadap aksi pemalakan, intimidasi, dan kejahatan jalanan yang meresahkan warga.
Kedua, kehadiran polisi harus dirasakan oleh seluruh masyarakat, termasuk warga yang tinggal jauh dari pusat kota. Pemberantasan kejahatan tidak boleh hanya terpusat di perkotaan.
Ketiga, masyarakat dan dunia usaha harus dilindungi. Tidak boleh ada warga maupun perusahaan yang menjadi korban ancaman, pemerasan, dan gangguan keamanan.
Selain premanisme, Kapolri menaruh perhatian serius pada perlindungan anak. Ia mengingatkan bahwa anak-anak yang kini masih duduk di bangku sekolah adalah generasi yang kelak akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa, sehingga harus dijaga dan dirawat dari berbagai ancaman kejahatan, termasuk kejahatan seksual.
Kapolri juga menyoroti ancaman pedofilia dengan berbagai modus, termasuk penyalahgunaan kepercayaan masyarakat oleh oknum berlatar belakang tokoh agama maupun kalangan intelektual. Ia menegaskan, kejahatan terhadap anak harus ditangani serius tanpa memandang status sosial, jabatan, maupun latar belakang pelakunya.
Love Scam dari Balik Penjara. Dalam rapat itu, Kapolri turut menyinggung praktik penipuan berkedok hubungan asmara atau love scam, yang disebut dapat dikendalikan dari dalam lembaga pemasyarakatan.
Untuk mengungkap kejahatan ini, Kapolri mendorong koordinasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ia juga menyatakan dukungannya kepada Kabareskrim untuk mengembangkan aplikasi terpadu, agar pemantauan dan penanganan berbagai bentuk kejahatan bisa dilakukan lebih luas di seluruh Indonesia.
Mengapa Premanisme Harus Diberantas Tuntas? Premanisme bukan sekadar gangguan kecil. Pemalakan di pasar, terminal, kawasan industri, hingga proyek pembangunan bisa menimbulkan biaya tambahan yang pada akhirnya ditanggung masyarakat. Pengusaha yang terus dipalak bisa menaikkan harga, menunda ekspansi, atau bahkan enggan berinvestasi di daerah tersebut.
Dampaknya merembet ke lapangan kerja. Ketika iklim usaha tidak aman, peluang kerja bagi warga sekitar ikut tertutup. Karena itu, pemberantasan premanisme sejatinya juga merupakan upaya menjaga perekonomian rakyat.
Di sisi lain, premanisme yang dibiarkan dapat menumbuhkan rasa takut berkepanjangan. Warga enggan melapor karena khawatir menjadi sasaran balasan, sehingga pelaku semakin leluasa beraksi.
Masyarakat Diharapkan Berani Melapor. Perintah Kapolri akan lebih efektif bila didukung keberanian masyarakat untuk melapor. Warga yang menjadi korban atau mengetahui adanya pemalakan, intimidasi, maupun kejahatan jalanan dapat menghubungi layanan darurat kepolisian di nomor 110 atau mendatangi kantor polisi terdekat.
Kepolisian juga dituntut menjamin keamanan pelapor, agar warga tidak lagi takut untuk bersuara. Dengan kerja sama antara aparat dan masyarakat, ruang gerak para preman dapat dipersempit hingga benar-benar hilang.
Rasa Aman hingga ke Desa. Arahan ini menjadi penegasan bahwa negara harus hadir dari kota hingga desa. Tidak boleh ada warga yang takut di kampung halamannya sendiri, tidak boleh ada pengusaha yang terus dihantui pemalakan, dan tidak boleh ada warga desa yang merasa tak terlindungi karena jauh dari pusat pemerintahan.
Kini, masyarakat menanti langkah nyata di lapangan. Sebab ukuran keberhasilan perintah ini adalah berkurangnya aksi premanisme yang benar-benar dirasakan warga sehari-hari.

