IPW : Kenapa Presiden Harus Minta Maaf Kepada Pemudik Lebaran 2016

Jakarta ( berantasnews ) – Jadi pertanyaan Indonesia Police Watch ( IPW ), kenapa Presiden Jokowi tak kunjung mau minta maaf ke publik, khususnya kepada pemudik yang menjadi korban “neraka macet” di Jalan Tol Brebes.

Anehnya, yang minta maaf justru pejabat yang tidak berkaitan dengan urusan mudik, seperti Mendagri dan Menko Polhukam.

Sebab itu, Ketua Presidium Ind Police Watch (IPW) melalui keterangan tertulisnya mendesak, presiden mau minta maaf akibat kemacetan parah di tol Brebes yang menyebabkan belasan orang tewas.
“Ada dua alasan, kenapa presiden harus minta maaf? Pertama, saat meresmikan Tol Pejagan-Pemalang pada 16 Juni 2016, Jokowi mengatakan, “bagi saudaraku yang akan mudik saat Lebaran, perjalanan menuju kampung halaman akan bisa lebih cepat melalui jalan tol ini”. Faktanya, pemudik terjebak macet selama 25 jam di tol ini. Kedua, instansi yang bertanggung jawab, seperti Menteri Perhubungan, Polri, Kakorlantas, dan Kapolda Jateng tak kunjung mau minta maaf ke masyarakat” jelas Neta

Dari pantauan IPW, penyebab “neraka macet” ada beberapa hal, yakni jalan rusak di Pantura dan lampu traffic yang berdampak ke Tol Brebes, volume kendaraan membludak, kurang sigapnya petugas (setelah macet baru diatur), fasilitas rest area kurang memadai dengan kebutuhan, pemudik kurang mendapat informasi soal kemacetan di Brebes, keberadaan jalan alternatif kurang diinformasikan, Polri tidak melakukan pantauan udara, koordinasi antar aparat di lapangan sangat buruk, tidak ada pejabat berwenang yang turun ke lapangan saat terjadi stagnasi 25 jam tsb, dll.
Korban meninggal terjadi karena korban tidak dapat mencapai pertolongan medik pada waktunya. Sementara petugas medis/paramedis tidak mampu mencapai korban secepatnya (terbatasnya batas waktu/golden time reversibilitas kedaruratan medik).
“Sebenarnya, jajaran bawah Polri pernah menyarankan agar adanya keterlibatan dan keterpaduan stakeholders terkait, seperti Korlantas, Kementerian Kesehatan, Polisi Udara, Kedokteran Polri, dan Jasa Raharja, untuk dapat mendekatkan pelayanan medik di jalur mudik. Sehingga bisa mendekatkan Polri dengan pemudik atau korban untuk kemudian membawanya ke pusat pelayanan medik terdekat (evakuasi medik) melalui pelayanan “ambulans udara”. Tapi saran ini tidak pernah ditanggapi” ucap Neta

Neta S Pane menambahkan
“Padahal, saat ini Dokpol Pusdokkes Polri di bawah kendali Subbidang Kesehatan Kamtibmas (Keskamtibmas) memiliki dua orang Dokter Spesialis Kedokteran Penerbangan, yang mempunyai kemampuan untuk mengkoordinasikan kegiatan evakuasi udara. Selain itu, Polri memiliki beberapa paramedik dan petugas lapangan yang pernah dilatih untuk melakukan evakuasi medik udara dan beberapa RS Bhayangkara memiliki heliped untuk menerima evakuasi udara. Tapi kenapa semua itu tidak dikerahkan. Ini disebabkan elit-elit di kepolisian tidak peka, tidak memiliki kepedulian, tidak paham dengan tugas-tugas profesionalnya, dan tidak serius melayani masyarakat. Para elit itu terlalu asyik berada di zona nyaman hingga tidak lagi peka dan kreatif. Terbukti hingga kini mereka tidak mau minta maaf dan malah cenderung menyalahkan pemudik. Inilah yang harus segera dibongkar Jokowi dengan revolusi mental dan ini akan menjadi tugas berat bagi Kapolri baru, Tito Karnavian. Sehingga libur Natal dan mudik Lebaran ke depan tidak lagi menjadi “neraka” bagi pemudik” tutur Neta