IPW : DI Negara Maju SIM, STNK, BPKB dan TNKB Seumur Hidup

BN, Jakarta – Indonesia Police Watch (IPW) mendukung gebrakan Presiden Jokowi dalam memberantas pungli. Namun tidak mudah melakukannya, jika sasarannya hanya pungli di tingkat bawah, sementara di tingkat atas dibiarkan. Solusi untuk memberantas pungli di jajaran lalulintas Polri misalnya, pemerintah harus memberlakukan SIM, STNK, BPKB dan TNKB seumur hidup. Sebab pengurusan perpanjangan adalah biang kerok terjadinya pungli.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch ( IPW ) melihat, di banyak negara maju, masa berlaku SIM, STNK, BPKB, dan TNKB sudah seumur hidup. Pergantian hanya terjadi saat terjadi kerusakan atau hilang. Sementara pembayaran pajaknya cukup lewat bank. Namun untuk mendapatkan SIM harus diperketat lewat lembaga pendidikan yang terakreditasi dan sanksi bagi pengendara yang melanggar diperberat serta diperketat.

Gebrakan ini perlu dilakukan karena publik sdh mengidentikkan, terutama pelayanan di kepolisian, sarat dgn pratek pungli. Stigma negatif ini menjadi tantangan berat bagi Kapolri Tito Karnavian, terutama saat Polri melakukan OTT di institusi lain dan menjadi beban berat di saat presiden menggalang gerakan anti pungli. Sebab selama ini publik sangat merasakan fakta2 dan praktek2 pungli di pusat pelayanan kepolisian.

Neta mengatakan, “Dlm pengurusan SIM misalnya, biaya resminya hanya Rp 125 ribu, faktanya masyarakat hrs membayar Rp 500 ribu hingga Rp 750 ribu lewat calo. tanpa calo jgn harap bisa lolos ujian mendapatkan SIM.
Propam, irwasum dan irwasda sdh berkali kali melakukan operasi, tapi pungli tetap saja terjadi. Hal ini karena praktek pungli sdh mengakar dan melibatkan banyak pihak serta menyangkut banyak kepentingan sehingga sulit untuk memberantasnya,” ucapnya

“Sistem yg ada sngt mendukung. Akibatnya praktek pungli sulit dibasmi. Untuk itu sistemnya hrs diubah dan tdk dibuka peluang untuk pungli. Dlm pengurusan SIM, STNK,BPKB dan TNKB misalnya, masa berlakunya hrs seumur hidup dan tdk perlu ada perpanjangan. SIM, STNK,BPKB dan TNKB diurus ulang jilka rusak atau hilang. Jika hal ini diterapkan akan ada dua hal yg hilang. Pertama, praktek pungli dan percaloan hilang dlm proses perpanjangan. Kedua, praktek mafia proyek dlm perebutan pengadaan SIM, STNK,BPKB dan TNKB akan hilang. Selama ini, selain praktek pungli, praktek mafia proyek dlm proyek pengadaan di Polri sngt kental dan tdk pernah tersentuh. Dlm praktek mafia proyek pengadaan SIM, STNK, BPKB dan TNKB setiap tahun rata rata RP 2 triliiun nilainya dan ini tdk pernah disentuh,” tuturnya

Ia menambahkan, “Jika presiden memang serius memberantas pungli, praktek2 mafia proyek pengadaan di bidang pengadaan SIM, STNK, BPKB dan TNKB Polri khususnya dan proyek pengadaan di berbagai instansi lainnya, harus pula dibersihkan dan diperangi serta di OTT. Sehingga yg menjadi sasaran OTT dan pemberantasan pungli tidak hanya jajaran bawah tapi jajaran atas juga hrs menjadi target. Apalah artinya jika yg di OTT hanya jajaran bawah, sementara yg di atas enak2an bermain dgn mafia proyek. Jadi presiden hrs benar2 serius dan simultan dlm melakukan OTT dan perang terhadap pungli yg mencakup kalangan bawah maupun atas. Sebab disinyalir praktek pungli di jajaran bawah tdk hanya dinikmati jajaran bawah saja tapi diduga juga mengalir ke atas,” tutupnya