JAKARTA — Kursi Wakil Presiden Republik Indonesia kini kosong. Gibran Rakabuming Raka resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada Kamis, 12 November 2026. Ketua MPR Ahmad Muzani pun mengungkap isi surat tersebut sekaligus tahapan pemilihan wakil presiden pengganti.
Pertemuan 20 Menit di Senayan. Gibran datang ke Gedung MPR, Senayan, Jakarta, dan disambut langsung oleh Muzani bersama para Wakil Ketua MPR. Pertemuan itu berlangsung sekitar 20 menit. Menurut Muzani, Gibran tidak banyak berbicara. Ia hanya menyampaikan maksud kedatangannya, yakni menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan wakil presiden, sekaligus meminta agar surat itu segera diproses.
Muzani menyebut surat serupa juga telah diserahkan Gibran kepada Presiden Prabowo Subianto.
Sehari sebelumnya, Rabu malam, 11 November 2026, Muzani sempat mengaku belum mendengar maupun melihat surat pengunduran diri tersebut ketika ditanya wartawan. Isi Surat: Mundur atas Permintaan Sendiri Muzani mengungkapkan, dalam suratnya Gibran tidak menuliskan alasan pengunduran diri.
Gibran hanya menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia masa jabatan 2024–2029 atas permintaan sendiri.
Dalam surat itu, Gibran juga menyampaikan keyakinannya bahwa negara dan masyarakat Indonesia perlu dijaga melebihi dirinya sendiri. Melalui MPR, Gibran turut menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Indonesia. Dengan diterimanya surat tersebut, Muzani menyatakan jabatan wakil presiden mengalami kekosongan terhitung sejak Kamis, 12 November 2026.
Jadwal Pemilihan Bergeser ke 9 Desember. Sesuai konstitusi, MPR memiliki waktu paling lambat 60 hari untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden.
MPR semula menjadwalkan sidang paripurna pemilihan, pengesahan, dan pelantikan wapres baru pada Rabu, 2 Desember 2026. Namun, jadwal itu kemudian digeser sepekan. Presiden Prabowo melalui surat balasannya meminta waktu tambahan karena perlu berkoordinasi dengan partai politik pengusung dan sejumlah tokoh dalam menentukan dua nama calon. MPR pun menyepakati sidang paripurna digelar pada Rabu, 9 Desember 2026.
Berdasarkan Tata Tertib MPR, Presiden wajib menyerahkan dua nama calon wakil presiden paling lambat 14 hari sebelum sidang paripurna. Dengan jadwal baru, tenggat penyerahan dua nama itu jatuh pada 25 November 2026.
MPR juga membentuk dua tim untuk mengawal proses ini. Tim ad hoc pemilihan wakil presiden dipimpin Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto. Sementara Tim Verifikasi Calon Wakil Presiden dikoordinasikan oleh Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat, yang bertugas memeriksa seluruh persyaratan calon begitu Presiden menyerahkan dua nama.
Di sisi lain, Presiden Prabowo telah mengumpulkan ketua umum partai koalisi di Istana Bogor pada Jumat, 13 November 2026, dan memberi waktu satu pekan bagi setiap partai untuk mengusulkan nama calon.
Mekanisme pengisian kekosongan wakil presiden diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945. Presiden mengusulkan dua nama calon, lalu MPR memilih salah satunya dalam sidang paripurna.
Sebelum sampai ke tahap pemilihan, kedua calon akan lebih dulu diperiksa oleh tim verifikasi untuk memastikan seluruh persyaratan terpenuhi, mulai dari dokumen pendidikan, kesehatan, hingga syarat administratif lainnya. Setelah dinyatakan memenuhi syarat, nama calon dibawa ke sidang paripurna.
Dalam sidang itu, anggota MPR yang terdiri atas seluruh anggota DPR dan DPD akan menentukan pilihan. Calon terpilih kemudian langsung disahkan dan dilantik sebagai wakil presiden, lalu mengucapkan sumpah jabatan di hadapan sidang MPR.
Pemerintahan Tetap Berjalan, selama kursi wakil presiden kosong, roda pemerintahan tetap berjalan seperti biasa di bawah kendali Presiden. Konstitusi tidak mewajibkan adanya pejabat sementara untuk posisi wakil presiden, sehingga tugas-tugas yang selama ini dijalankan wapres dapat diatur langsung oleh Presiden. Karena itu, meski menjadi peristiwa politik besar, kekosongan jabatan ini tidak menghentikan jalannya pemerintahan. Yang paling dinantikan publik justru sosok yang akan mendampingi Presiden hingga akhir masa jabatan 2029.
Sejak Gibran menyerahkan surat pengunduran diri, berbagai nama mulai beredar di ruang publik sebagai kandidat pengganti. Namun hingga kini, Presiden belum mengumumkan dua nama yang akan diajukan ke MPR.
Proses penjaringan nama melibatkan komunikasi intensif antara Presiden dengan partai-partai koalisi pendukung pemerintahan. Setiap partai diberi kesempatan mengusulkan kandidat, sebelum Presiden menetapkan dua nama final.
Menanti Dua Nama. Muzani menegaskan, UUD 1945 tidak mengatur secara spesifik asal calon wakil presiden yang dapat diusulkan Presiden. Karena itu, siapa dua nama yang akan diajukan Prabowo kini menjadi pertanyaan terbesar publik.
Dengan tenggat 25 November yang kian dekat, peta politik nasional dipastikan akan bergerak cepat dalam beberapa hari ke depan, hingga MPR menetapkan satu nama sebagai wakil presiden baru pada 9 Desember mendatang.

