JAKARTA — Polemik panjang seputar ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mendapat penegasan dari kepolisian. Polri menyatakan ijazah atas nama Joko Widodo telah diuji secara forensik oleh Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri, sehingga tidak diperlukan lagi pengujian baru terhadap dokumen tersebut. Penegasan itu disampaikan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko di Jakarta, Kamis, 12 November 2026.
Dituangkan dalam Berita Acara Pro Justitia Trunoyudo menjelaskan, pengujian forensik terhadap ijazah tersebut dilakukan di Puslabfor Polri. Hasilnya kemudian dituangkan dalam berita acara pro justitia oleh penyidik Polda Metro Jaya. Menurutnya, seluruh proses pengujian berjalan secara prosedural, profesional, dan proporsional.
Berita acara pro justitia sendiri merupakan dokumen resmi yang disusun penyidik untuk kepentingan penegakan hukum, sehingga memiliki kedudukan sebagai bagian dari alat bukti dalam proses peradilan.
Hasil uji forensik tersebut, kata Trunoyudo, merupakan bagian dari kelengkapan berkas perkara penyidikan. Berkas itu pun telah dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum.
Ia menilai hasil pengujian forensik terhadap ijazah atas nama Joko Widodo dapat dipergunakan untuk memberikan kepastian hukum dan demi keadilan.
Pernyataan Paling tegas dari pernyataan Polri adalah soal kemungkinan pengujian ulang. Trunoyudo menegaskan, karena pengujian forensik telah dilaksanakan oleh Puslabfor Polri, tidak diperlukan lagi pengujian forensik baru terhadap objek ijazah tersebut.
Pernyataan ini sekaligus menjawab berbagai desakan yang selama ini muncul di ruang publik agar ijazah Jokowi kembali diuji oleh pihak lain.
Seperti Apa Uji Forensik Dokumen?
Uji forensik terhadap dokumen seperti ijazah pada umumnya tidak hanya melihat tampilan luar. Para ahli laboratorium forensik biasanya memeriksa berbagai unsur fisik dokumen, mulai dari jenis kertas, tinta, cap atau stempel, tanda tangan, hingga teknik pencetakan yang digunakan.
Hasil pemeriksaan itu kemudian dibandingkan dengan dokumen pembanding dari periode dan lembaga penerbit yang sama. Dari perbandingan inilah ahli dapat menyimpulkan apakah sebuah dokumen sesuai dengan karakteristik dokumen asli yang diterbitkan pada masanya. Karena dilakukan oleh laboratorium resmi milik negara dan dituangkan dalam berita acara penyidik, hasil pemeriksaan semacam ini memiliki bobot penting dalam proses hukum.
Mengapa Penegasan Ini Penting? Polemik ijazah Jokowi telah bergulir selama bertahun-tahun dan berulang kali memicu perdebatan di ruang publik maupun media sosial. Setiap kali isu ini muncul, masyarakat kembali terbelah antara yang meyakini keaslian ijazah dan yang meragukannya.
Dengan adanya hasil uji forensik resmi yang sudah menjadi bagian dari berkas perkara, Polri berharap perdebatan dapat diarahkan ke jalur yang semestinya, yakni proses hukum.
Penegasan bahwa tidak diperlukan uji ulang juga dimaksudkan agar pemeriksaan tidak terus diulang tanpa ujung, yang justru bisa menimbulkan ketidakpastian. Bagi masyarakat, langkah paling bijak adalah menghormati proses yang sedang berjalan dan menunggu hasil persidangan, alih-alih menyimpulkan sendiri berdasarkan informasi yang belum tentu benar.
Babak Berikutnya di Pengadilan dengan berkas perkara yang sudah berada di tangan jaksa, pembuktian selanjutnya akan berlangsung di persidangan. Di sanalah hasil uji forensik Puslabfor akan diuji keabsahannya bersama alat bukti lain, dan majelis hakim yang akan memberikan penilaian akhir.
Polemik ijazah ini menjadi sorotan di tengah suasana politik yang memanas, termasuk polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berujung pada pengunduran dirinya.
Publik kini menanti bagaimana proses hukum di pengadilan akan menjawab perdebatan yang telah berlangsung bertahun-tahun ini.

