GMBI : KPK Harus Buktikan Dalam Pemeriksaan Walikota Tasikmalaya

Jakarta – Ketidakpuasan akan informasi terkait kejelasan kasus Walikota Tasikmalaya, terkait proposal dana Perimbangan sampai saat ini belum ada kepastian hukum.

Ormas Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan ratusan masa dari berbagai daerah, kedatangannya untuk bertemu dengan Ketua KPK Agus Raharjo, tujuan massa mendatangi gedung KPK menuntut kejelasan status Walikota Tasikmalaya Drs H. Budi Budiman yang diperiksa oleh KPK terkait Kasus dana Perimbangan yang melibatkan Staf Menteri Keuangan yang telah di OTT oleh KPK.

Ketua Distrik LSM GMBI Tasikmalaya, Dede Sukmajaya dalam orasinya di Gedung KPK menuntut, “pengembangan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang melibatkan Walikota Tasik sebagai saksi dalam kasus dana Perimbangan Itu, GMBI Meminta KPK memberantas siapa saja pejabat yang diduga korupsi harus ditindaklanjuti sehingga tidak menimbulkan kerugian negara,” tegas Dede, Kamis (27/09/18).

Kami menutut KPK bekerja optimal dalam penyelidikan kasus dana Perimbangan yang melibatkan beberapa pejabat di Pemkot Tasikmalaya, kami mohon KPK tegas dalam bertindak, tidak pandang bulu, bahkan diharapkan KPK meningkatkan status hukum Walikota Tasik H.Budiman dari penyelidikan menjadi penyidikan.

“KPK adalah sebuah institusi yang bergerak di bidang tindak pidana korupsi, maka kami sebagai anak bangsa mengecam keras kepada institusi manapun yang bermain-main dengan hukum, kami menekankan bahwa kasus dugaan tindak pidana korupsi ini harus segera diselesaikan, jangan pernah pandang bulu dan buktikan kepada kami masyarakat bawah, bahwa hukum itu bukan hanya tajam ke bawah tapi tajam juga ke atas,” tutupnya. ( ewn )