Nyumarno: ”Persoalan Gizi Buruk, Pemkab. Bekasi Tidak Boleh Bungkam”
Bekasi – Sungguh memprihatinkan nasib yang dialami Haikal warga Desa Cijengkol Kecamatan Setu, yang mengalami gizi buruk. Pemerintah Kab. Bekasi tidak boleh bungkam, dinas Kesehatan harus memiliki program yang jelas jangan sampai kejadian penanganan gizi buruk terlantar kembali seperti kasus gizi buruk yang dialami Haikal, demikian ditegaskan Nyumarno, anggota Komisi lV DPRD Kab. Bekasi dari Fraksi PDIP.
Nyumarno meminta, ke depan tidak boleh saling lempar tanggung jawab, tidak boleh tidak punya data tentang warga gizi buruk.
”Dinas Kesehatan harus memiliki data mana warga miskin tidak mampu atau warga Kabupaten Bekasi yang tergolong gizi buruk,” tegas Nyumarno Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bekasi.
Menurut Nyumarno, dengan adanya kasus gizi buruk di Kab. Bekasi, seharusnya ada upaya dari Kepala Bidang (Kabid) Sarana Farmasi.
”Bidang sarana farmasi seharusnya berupaya melakukan pembelian entah obat vaksin atau imunisasi buat calon bayi melalui ibu hamil, yang disalurkan ke Puskesmas untuk menghindari gizi buruk terulang lagi di Kabupaten Bekasi,” tegasnya.
Dengan demikian lanjut Nyumarno, maka ke depan harus bisa dianggarkan atau diantisipasi agar ini tidak terjadi kembali, kepada masyarakat Kabupaten Bekasi. Dimulai dari program Preventif, seperti sosialisasi oleh Puskesmas ke masyarakat terhadap Ibu Hamil, menumbuhkan budaya pentingnya hidup sehat pada Ibu Hamil, pemberian vitamin atau asupan gizi pada calon bayi melalui ibu hamil. Sampai dengan pemberian bermacam vitamin atau imunisasi pada bayi yang sudah lahir, beber Nyumarno yang juga Sekretaris Fraksi PDIP.
Nyumarno berharap, peran serta Puskesmas dan pemerintah desa berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk aktif melaporkan tatkala ada usia-usia ibu hamil, agar dapat dilakukan tindakan preventif dari setiap calon bayi semasa dikandungan Ibunya, saat lahir, sampai dengan nanti si bayi itu lahir perlu asupan gizi kepada calon bayi sejak dalam kandungan, hal mana harus disupport oleh pemerintah daerah.
“Program khusus untuk gizi buruk itu harus ada dan jelas. Sebenarnya bisa kalau dilihat dari sisi anggarannya, tergantung kemauan dan kepedulian pihak-pihak di pemerintah Kabupaten Bekasi sendiri,” sindirnya.
Nyumarno berpesan, mohon peran serta masyarakat untuk menumbuh kembangkan budaya hidup sehat dan pola makanan yang bergizi, minimal 4 (empat) sehat 5 (lima) sempurna. Juga untuk Ibu hamil agar rutin memeriksakan kandungan ke Puskesmas atau ke Dokter.
”Saya berpesan jaga asupan gizi calon bayi sejak dalam kandungan. Mari bersama-sama kita perangi “Gizi buruk” yang ada di Kabupaten Bekasi, dan itu perlu peran aktif kita bersama,” pungkasnya.