Oleh : Tengku Mulia Dilaga Turiman Fachturahman Nur, S.H., M.Hum
Catatan Pembuka: Analisis berikut bersifat kajian teoritis-akademis atas narasi publik yang beredar dan rilis resmi per 3 November 2026; bukan putusan pengadilan. Status perkara masih dalam tahap penyidikan dan dapat berubah sesuai perkembangan penyidik. Praduga tak bersalah tetap berlaku.
Nama-nama dalam narasi: Listyo Sigit Prabowo (LSP), Irjen Pol Ahrie Sonta (Kadivkum Polri), Irjen Pol Eko Hadi Santoso (Widyaiswara Kepolisian Utama Tk. 1 Sespim Lemdiklat Polri), Kombes Pol Ferly Hediyat (mantan ajudan/Korspripim Kapolri). Dugaan utama: penyadapan tanpa prosedur termasuk terhadap Istana/Presiden Prabowo Subianto, pernyataan Ahrie Sonta bahwa diperintah LSP, dan dugaan penghapusan data sistem LIMS (Lawful Intercept Management System).
1. ANALISIS KATEGORISASI HUKUM
Tujuan: Menempatkan peristiwa dan norma pada kelompok hukum yang tepat.
Kategori Peristiwa: Perkara Pidana Umum + Pidana Teknologi Elektronik + aspek Hukum Administrasi Negara (penyalahgunaan wewenang jabatan Polri). Bukan perkara perdata semata.
Kategori Norma Utama:
Pidana: Pasal 258 UU No. 1/2023 KUHP (penyadapan/penangkapan transmisi elektronik tanpa hak), Pasal 332 KUHP (akses sistem elektronik tanpa hak), Pasal 32 UU ITE (penghapusan data elektronik).
Prosedur: KUHAP terkait izin penyadapan (Pasal 83 KUHAP tentang izin Hakim Pemeriksa Pendahuluan), Perkap No. 5/2010 tentang tata-cara penyadapan Polri (hanya untuk kepentingan penyelidikan/penyidikan tindak pidana tertentu).
Administrasi-Kedinasan: Peraturan Disiplin Anggota Polri terkait pelanggaran kewenangan jabatan Kadivkum, Widyaiswara, dan mantan ajudan Kapolri.
Kategori Subjek: Pejabat Negara aktif/mantan, sehingga dapat juga masuk ranah tindak pidana korupsi-penyalahgunaan wewenang jika terbukti ada unsur keuntungan pribadi (masih belum terverifikasi penuh).
Yurisdiksi: Bareskrim Polri sebagai penyidik awal; selanjutnya masuk ranah Kejaksaan Agung dan Pengadilan Negeri jika penuntutan dilanjutkan.
2. ANALISIS KLARIFIKASI HUKUM
Tujuan: Menghilangkan ambiguitas istilah-narasi publik agar sesuai makna hukum positif.
Narasi “diambil paksa ke Mabes Polri”: Dalam hukum acara tidak dikenal istilah “diambil paksa” sebagai kategori tersendiri. Dapat berarti: panggilan penyelidikan, pemeriksaan saksi, atau penahanan tersangka sesuai KUHAP. Berdasarkan rilis resmi, LSP, Ahrie Sonta, Eko Hadi berstatus tersangka dan ditahan di Rutan Mabes Polri (bukan Mako Brimob sebagaimana narasi awal beredar).
“Klarifikasi penyadapan terhadap Istana”: Klarifikasi dalam bahasa penyelidikan ≠ prosedur hukum baku. Merupakan tahap pengumpulan keterangan awal untuk mengetahui apakah ada tindak pidana — bukan berarti sudah terbukti atau sudah dinyatakan bersalah.
“Ahrie Sonta mengaku diperintah LSP”: Pengakuan saja bukan bukti lengkap. KUHAP mensyaratkan pengakuan harus didasari bukti-bukti pendukung untuk dapat dijadikan dasar putusan. Perlu diperjelas apakah pernyataan itu disampaikan di bawah pemeriksaan resmi dengan advokat atau hanya pernyataan informal di luar berkas penyidikan.
“Mantan ajudan polisi 08”: Istilah ini bukan istilah resmi; kemungkinan merujuk pada latar belakang Kombes Ferly Hediyat sebagai mantan Korspripim Kapolri (ajudan utama mantan Kapolri Listyo Sigit). Statusnya: sampai rilis resmi 3-11-2026 belum ditetapkan sebagai tersangka (masih saksi/objek klarifikasi). Bukan otomatis tersangka hanya karena jabatan sebelumnya.
3. ANALISIS VERIFIKASI HUKUM
Tujuan: Memeriksa kesesuaian fakta-bukti yang disebut narasi dengan data-dokumen resmi yang diketahui saat ini. Bukan pembuktian sidang, hanya pemeriksaan ketersediaan bukti awal, bukan penilaian kebenaran mutlak.
Terverifikasi (berdasarkan konferensi pers Bareskrim 3-11-2026):
LSP (Listyo Sigit Prabowo), Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso resmi ditetapkan tersangka dan ditahan.
Diduga melakukan penyadapan tanpa prosedur melalui sistem LIMS periode 2025–2026.
Diduga ada upaya penghapusan rekaman pada Oktober 2026.
Pasal yang disangkakan sudah diumumkan resmi.
Saksi dan barang-bukti seperti perangkat elektronik telah disita.
Belum terverifikasi secara resmi oleh penyidik sampai saat ini:
Apakah benar Ahrie Sonta secara resmi dalam berkas penyidikan mengakui diperintah langsung LSP.
Daftar seluruh nomor telepon yang dinyadap, termasuk konfirmasi apakah nomor Prabowo Subianto termasuk.
Peran dan status resmi Kombes Ferly Hediyat.
Apakah ada surat-perintah tertulis penyadapan atau hanya perintah lisan.
Apakah ada unsur penyalahgunaan wewenang tambahan di luar pasal penyadapan.
Belum terverifikasi sama sekali dari sumber resmi: narasi “diambil paksa ke Mabes Polri secara kasar”, “ditahan di Mako Brimob” — berlawanan dengan pernyataan resmi bahwa penahanan di Rutan Mabes Polri.
4. ANALISIS VALIDASI HUKUM
Tujuan: Menguji apakah tindakan proses hukum yang sedang berjalan sesuai aturan positif yang berlaku. Bukan menilai bersalah-tidaknya tersangka.
Validitas penetapan tersangka & penahanan: Dalam batas prosedur KUHAP jika penyidik memiliki bukti permulaan cukup dan surat-perintah penahanan yang benar. Masih dapat diuji melalui mekanisme praperadilan jika ada kelalaian prosedur.
Catatan khusus: Penyadapan menurut KUHAP harus memiliki izin tertulis Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Jika terbukti tidak ada izin, maka tindakan penyadapan itu dari awal tidak valid secara prosedur.
Validitas pernyataan “diperintah LSP”: Hanya dapat dinyatakan sah sebagai bukti jika disampaikan dalam pemeriksaan resmi dengan kehadiran penasihat hukum dan didukung bukti lain (rekaman, surat-perintah, catatan sistem LIMS). Pernyataan luar proses penyidikan belum dapat dinyatakan valid secara hukum.
5. ANALISIS FALSIFIKASI HUKUM
Tujuan: Mengidentifikasi klaim-narasi publik yang bertentangan dengan norma hukum positif atau data resmi yang sudah diketahui. Tidak berarti membuktikan tersangka tidak bersalah; hanya memisahkan informasi yang tidak dapat dipertahankan dari sudut pandang hukum-prosedur.
Klaim yang dapat difalsifikasi berdasarkan aturan & rilis resmi sampai saat ini:
“Ahrie Sonta ditahan di Mako Brimob” → Falsifikasi: Konferensi pers Bareskrim menyatakan penahanan di Rutan Mabes Polri. Mako Brimob adalah markas satuan operasi, bukan tempat penahanan tersangka kasus ini sesuai prosedur KUHAP.
“Diambil paksa secara kasar tanpa surat perintah resmi ke Mabes” → Falsifikasi: Rilis resmi menyatakan proses penyerahan-pemeriksaan didasari surat perintah penyidikan dan penahanan; tidak ada konfirmasi resmi tindakan kekerasan dalam penjemputan. Apabila nanti ada bukti kekerasan, dapat menjadi perkara tersendiri terpisah dari kasus penyadapan.
“Karena Ahrie mengaku diperintah LSP maka LSP pasti bersalah” → Falsifikasi: Menurut Pasal 185 KUHAP, pengakuan satu orang tidak cukup menjadi bukti tunggal; harus didukung bukti lain. Klaim kesalahan mutlak hanya dari satu pengakuan bertentangan dengan prinsip praduga tak bersalah.
“Kombes Ferly Hediyat sudah pasti tersangka” → Falsifikasi: Sampai rilis resmi terakhir belum ada penetapan tersangka terhadapnya; status masih saksi-objek klarifikasi. Narasi yang menyatakan dia pasti tersangka merupakan kesimpulan prematur.
Klaim yang belum dapat difalsifikasi maupun diverifikasi (masih terbuka):
Apakah benar nomor komunikasi Presiden Prabowo termasuk sasaran penyadapan.
Apakah ada surat perintah tertulis atau hanya perintah lisan.
Apakah ada motif tambahan di luar dugaan penyadapan tanpa izin.
Apakah seluruh data sistem LIMS benar-benar sudah berhasil dihapus atau masih dapat dipulihkan oleh tim forensik digital Polri/BSSN.
6. RINGKASAN KERANGKA LIMA-ANALISIS
Kategorisasi: Perkara pidana umum + pidana elektronik + aspek hukum administrasi kedinasan Polri; penyidik awal = Bareskrim Polri.
Klarifikasi: Banyak istilah media tidak sesuai istilah hukum acara; “diambil paksa”, “klarifikasi” bukan istilah baku KUHAP. Perlu merujuk pada surat-surat resmi penyidikan.
Verifikasi: Sudah terverifikasi: penetapan tersangka terhadap LSP, Ahrie Sonta, Eko Hadi Santoso. Banyak detail inti dugaan masih belum dikonfirmasi secara resmi.
Validasi: Proses penetapan-penahanan dapat valid jika memenuhi syarat bukti permulaan cukup & surat perintah sah. Namun validitas perbuatan penyadapan bergantung pada ada-tidaknya izin Hakim PP sesuai Pasal 83 KUHAP.
Falsifikasi: Beberapa narasi media-sosial dapat dibantah dari sudut pandang prosedur hukum dan rilis resmi awal. Beberapa klaim utama masih belum dapat dipastikan salah atau benar.
7. CATATAN TERBUKA (KAJIAN AKADEMIK, BUKAN KESIMPULAN PUTUSAN)
Praduga tak bersalah tetap berlaku selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Jika terbukti penyadapan tanpa izin Hakim PP, selain pasal pidana juga dapat menjadi dasar pemeriksaan etik-kedinasan terhadap anggota Polri terkait.
Ada kemungkinan nanti muncul jalur praperadilan untuk menguji validitas surat perintah penahanan atau prosedur penyidikan.
Peran BSSN dan tim forensik digital sangat penting untuk memulihkan data LIMS sebagai bukti elektronik utama.
8. ANALISIS SEMIOTIKA PENEGAKAN HUKUM
Tujuan: Membaca perkara ini bukan hanya sebagai rangkaian fakta hukum, melainkan sebagai lanskap tanda di mana berbagai aktor (Polri, media, publik, elit politik) berlomba memproduksi makna. Semiotika penegakan hukum mempertanyakan: tanda apa yang dimainkan, siapa yang berhak menamai peristiwa, dan simbol apa yang membuat proses ini “terlihat sah” di mata publik.
8.1 Analisis Tanda (Signifier — Signified, Saussure)
Setiap istilah dalam kasus ini adalah penanda (signifier) yang membawa lapisan makna (petanda/signified) jauh melampaui arti harfiah:
“LSP / Listyo Sigit Prabowo” — bukan sekadar nama orang, melainkan tanda dari otoritas Kapolri era sebelumnya. Saat mantan pemimpin tertinggi institusi menjadi tersangka di institusi yang sama, tanda itu berbalik: dari simbol kewenangan menjadi simbol pengkhianatan institusi.
“Penyadapan” — dalam semiotika hukum Indonesia, kata ini bukan netral. Ia membawa konotasi sejarah: kasus penyadapan KPK, skandal Cicak vs Buaya, dan ketakutan publik akan “mata-mata negara”. Kata “penyadapan” langsung mengaktifkan memori kolektif tentang penyalahgunaan kekuasaan.
“Istana / Presiden Prabowo” — tanda tertinggi kedaulatan. Menyadap Istana bukan sekadar menyadap seseorang, melainkan menyadap simbol negara. Inilah yang membuat skala kasus ini terasa berbeda: yang diserang bukan individu, melainkan lambang supremasi negara.
“Mabes Polri” vs “Mako Brimob” — dua tanda tempat dengan muatan berbeda. Rutan Mabes Polri menandakan prosedur, administrasi, ke dalam institusi. Mako Brimob menandakan kekerasan, ops tempur, penindakan fisik. Narasi awal yang menyebut Mako Brimob adalah pilihan tanda yang sengaja atau tidak membingkai peristiwa sebagai aksi represif, bukan proses hukum biasa.
“LIMS (Lawful Intercept Management System)” — tanda teknologi yang ironis: kata “Lawful” (sah) ada di dalam namanya, tapi justru diduga digunakan untuk tindakan unlawful (tidak sah). Ini adalah paradoks semiotik: sistem yang dirancang untuk melegalkan penyadapan menjadi bukti penyadapan ilegal.
“Penghapusan data” — tanda upaya menghapus jejak makna. Dalam era digital, data adalah bukti sekaligus narasi; menghapus data berarti berusaha membungkam tanda agar tidak dapat dibaca oleh penyidik.
8.2 Analisis Wacana (Foucault) — Siapa yang Berhak Menamai?
Semiotika penegakan hukum melihat penamaan (naming) sebagai bentuk kekuasaan. Dalam kasus ini terjadi pertarungan wacana:
Wacana Resmi (Bareskrim/Polri): menggunakan istilah “tersangka”, “bukti permulaan cukup”, “penahanan”, “penyidikan”. Wacana ini menempatkan Polri sebagai subjek pengetahuan hukum yang berhak mendefinisikan realita.
Wacana Media Sosial/Oposisi: menggunakan istilah “diambil paksa”, “diamankan”, “pertunjukan kekuasaan”, “reset politik”. Wacana ini menantang monopoli makna resmi dan membingkai peristiwa sebagai aksi politik berbalut hukum.
Wacana “Pengakuan Ahrie Sonta”: pernyataan “diperintah LSP” adalah tanda kunci yang langsung mengubah struktur makna — dari kasus penyadapan teknis menjadi konspirasi terstruktur. Siapa yang mengeluarkan pernyataan ini, kapan, dan melalui saluran apa, menentukan bobot maknanya.
Temuan semiotik: Hukum bukan hanya bekerja melalui putusan, tapi melalui penguasaan kosakata. Pihak yang berhasil membuat istilahnya dipakai publik (mis. “tersangka” vs “korban kudeta”) memenangkan setengah pertarungan makna sebelum sidang dimulai.
8.3 Analisis Mitos dan Konotasi (Roland Barthes)
Barthes mengatakan bahwa tanda tingkat pertama (denotasi) membawa mitos tingkat kedua (konotasi) yang menyembunyikan ideologi. Dalam kasus ini:
Mitos “Polri Membersihkan Diri Sendiri” — penangkapan mantan Kapolri oleh institusinya sendiri dibingkai sebagai bukti netralitas dan keberanian institusi. Di baliknya ada ideologi: Polri mampu mengadili ownernya, sehingga institusi tidak perlu direformasi dari luar.
Mitos “Pahlawan yang Jatuh” — LSP yang dulu dibangun citranya sebagai Kapolri reformis, kini ditampilkan sebagai figur yang terkorupsi oleh kekuasaan. Mitos ini menguatkan narasi bahwa kekuasaan selalu merusak — dan penegakan hukum adalah satu-satunya penyeimbang.
Mitos “Keadilan Tidak Memandang Jabatan” — penangkapan jenderal tinggi dijadikan tanda bahwa hukum “tajam ke atas”. Mitos ini berfungsi melegitimasi sistem meskipun banyak kasus lain menunjukkan sebaliknya.
Mitos “Ada yang Ditutupi” — narasi penghapusan data LIMS memunculkan konotasi konspirasi tingkat tinggi. Publik diasumsikan hanya melihat “puncak gunung es”; yang lebih besar masih tersembunyi. Mitos ini membuat publik terus menunggu dan memberi makna pada setiap perkembangan.
8.4 Analisis Simbol dan Ritual Penegakan Hukum
Proses hukum adalah teater simbol. Setiap tahapan adalah ritual yang menegaskan kekuasaan negara:
Konferensi Pers Bareskrim — bukan sekadar pengumuman, melainkan ritual penamaan resmi. Di hadapan kamera, jenderal penyidik membacakan pasal-pasal; tindakan ini mentransformasi rumor menjadi fakta hukum yang sah secara simbolik.
Penahanan — adalah tindakan simbolik paling kuat: negara secara fisik menahan tubuh seseorang, menandakan kekuasaan atas kebebasan individu. Lokasi penahanan (Rutan Mabes) adalah bagian dari simbol ini.
Penyitaan perangkat elektronik — ritual pengambilalihan tanda. HP, server, dan perangkat adalah wadah makna; penyitaan menandakan negara mengambil alih kendali atas narasi yang tersimpan di dalamnya.
Baju tahanan / proses persidangan nanti — jika sampai tahap itu, baju oranye adalah simbol deindividuasi: orang yang tadinya jenderal dengan seragam dan pangkat, kini disamakan dengan semua tahanan lain. Ini adalah penelanjangan simbolik.
8.5 Analisis Kekuasaan Simbolik (Bourdieu)
Bourdieu berbicara tentang symbolic violence: kekuasaan yang bekerja bukan melalui paksaan fisik, tapi melalui penerimaan publik terhadap makna yang didefinisikan penguasa.
Polri memiliki modal simbolik sebagai satu-satunya institusi yang sah menamai tindak pidana. Saat ia menyatakan LSP “tersangka”, sebagian publik menerima begitu saja — inilah kekerasan simbolik yang bekerja halus.
Namun karena tersangkanya adalah mantan pemilik modal simbolik yang sama (mantan Kapolri), maka terjadi benturan modal simbolik: dua kelompok dalam institusi yang sama saling mempertanyakan legitimasi satu sama lain. Inilah yang membuat kasus ini krisis makna — publik bingung: mana yang lebih sah?
Media dan elite politik berusaha mengakumulasi modal simbolik dengan mengambil posisi: mendukung penegakan hukum atau mendukung narasi “politik balas dendam”.
8.6 Analisis Oposisi Biner (Lévi-Strauss / Greimas)
Narasi kasus ini dibangun di atas pasangan oposisi biner yang memberi struktur makna:
Penegak hukum ↔ Pelanggar hukum — Ironi: mantan Kapolri berpindah sisi.
Sah (lawful) ↔ Tidak sah (unlawful) — Paradoks nama sistem LIMS.
Transparansi ↔ Penyembunyian (penghapusan data) — Pertarungan antara keterbukaan dan konspirasi.
Prosedur ↔ Sewenang-wenang — Izin Hakim PP vs perintah lisan.
Negara (Istana) ↔ Konspirator internal — Penyadapan terhadap simbol tertinggi.
Kebenaran (forensik digital) ↔ Lupa (data terhapus) — Tim forensik sebagai pahlawan pemulih makna.
Temuan: Publik memahami kasus ini melalui kacamata biner sederhana. Siapa pun yang berhasil memposisikan lawannya di sisi “negatif” dari oposisi biner (mis. “konspirator”, “sewenang-wenang”) memenangkan pertarungan makna.
8.7 Analisis Masyarakat Tontonan (Guy Debord — Spectacle)
Kasus ini adalah spectacle hukum: proses penegakan hukum yang diubah menjadi tontonan media.
Konferensi pers yang disiarkan langsung, analisis 24 jam di TV, trending topic di media sosial — semua mengubah penyidikan menjadi komoditas tontonan.
Dalam masyarakat tontonan, yang tampak lebih nyata daripada yang nyata. Citra penangkapan, narasi viral, dan statement pejabat menjadi “kebenaran” yang diterima publik, sementara berkas perkara yang sebenarnya hanya dibaca sedikit orang.
Bahaya semiotik: ketika hukum menjadi tontonan, keadilan diukur dari kepuasan penonton, bukan dari pembuktian di sidang. Proses hukum tertekan untuk memberi “ending” yang memuaskan publik.
8.8 Analisis Encoding-Decoding (Stuart Hall)
Publik tidak menerima makna resmi secara pasif. Ada tiga posisi decoding:
Dominant-Hegemonic: menerima penuh narasi resmi — “Polri profesional, LSP memang patut diselidiki, hukum berjalan adil.”
Negosiasi: menerima sebagian — “penyelidikan perlu, tapi saya curiga ada motif politik di baliknya; tunggu prosesnya.”
Oposisional: menolak seluruh kerangka resmi — “ini adalah kudeta simbolik terhadap LSP, penyadapan adalah alasan, targetnya adalah eliminasi politik.”
Narasi “diambil paksa” dan “ditahan di Mako Brimob” yang beredar di media sosial adalah contoh decoding oposisional: publik menolak frame resmi dan membangun makna tandingan.
8.9 Kesimpulan Semiotika Penegakan Hukum
Dari kacamata semiotika, kasus ini bukan hanya tentang apakah penyadapan terjadi atau tidak, tapi tentang siapa yang berhasil mendefinisikan realita. Lima titik kritis:
Pertarungan tanda berlangsung lebih dulu dan lebih menentukan daripada pembuktian di sidang.
Ironi institusional (Polri menyidik mantan Kapolri-nya sendiri) menciptakan krisis legitimasi simbolik yang membuat semua narasi rentan terhadap kecurigaan.
Paradoks LIMS (sistem “sah” untuk tindakan “tidak sah”) adalah tanda paling kuat yang dapat dimanfaatkan kedua belah pihak.
Ritual penegakan hukum (konferensi pers, penahanan, penyitaan) bekerja untuk memulihkan kepercayaan publik pada institusi — terlepas dari hasil akhirnya.
Publik sebagai pembaca makna terbelah dalam tiga posisi decoding; hingga ada putusan berkekuatan hukum tetap, makna kasus ini akan tetap terbuka dan diperebutkan. ( red )
