JAKARTA — Kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto terus bergulir dan kian serius. Dalam hitungan hari, jumlah tersangka bertambah menjadi empat orang.
Pemerintah pun menyebut pendalaman perkara kini mulai mengarah pada dugaan makar. Di Senayan, suara-suara keras bermunculan. Para politisi menilai penyadapan terhadap kepala negara mustahil dilakukan tanpa motif besar, dan mendesak penyidik membongkar siapa yang berada di balik perintah tersebut.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, menilai ada upaya politis bermotif kekuasaan di balik penyadapan ilegal terhadap Presiden.
Menurut Benny, tindakan para tersangka, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, tidak mungkin berangkat dari inisiatif pribadi. Ia mendesak Polri menyelidiki lebih dalam atas perintah siapa penyadapan itu dilakukan, dan apa sebenarnya motif seorang Kapolri menyadap lingkungan Istana dan Presiden.
Penilaian lebih keras datang dari partai Presiden sendiri. Juru bicara Partai Gerindra, Kamrussamad, meyakini penyadapan ini merupakan tindakan sangat serius yang berpotensi menjadi upaya mencari celah untuk mengganti kepemimpinan nasional.
Caranya, menurut Kamrussamad, adalah dengan mengumpulkan informasi terkini dari ring satu di lingkungan Presiden. Karena itu, ia menegaskan tindakan tersebut bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga membahayakan keselamatan bangsa dan negara.
Yusril Luruskan Soal Makar. Perkembangan paling signifikan datang dari Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra. Sebelumnya, pernyataannya bahwa tidak ada indikasi makar dalam kasus ini sempat ramai dikutip dan dipertentangkan dengan sikap Istana.
Yusril kini meluruskan hal tersebut. Ia menjelaskan, pernyataan itu hanya berlaku pada saat ia menyampaikannya, ketika proses penyidikan masih berjalan dan belum ada pasal makar yang digunakan.
Namun, keesokan harinya ia menerima perkembangan terbaru. Hasil pemeriksaan dan pendalaman lanjutan, kata Yusril, sudah mulai mengarah pada perbuatan makar, dengan rujukan Pasal 191 dan Pasal 193 KUHP baru yang mengatur tindak pidana makar.
Menurut Yusril, tidak ada pernyataan yang saling bertentangan. Perbedaan itu muncul semata-mata karena proses penyidikan terus berkembang dari hari ke hari.
Perubahan arah ini membuat bobot perkara jauh lebih berat. Jika sebelumnya para tersangka hanya dijerat pasal penyadapan dan akses ilegal, kini penyidik mulai menelusuri kemungkinan adanya upaya terhadap Presiden dan pemerintahan yang sah.
Tersangka Keempat: Pemegang Kunci Izin Sadap. Di saat bersamaan, Bareskrim Polri menetapkan tersangka keempat, yakni Irjen Slamet Uliandi (SU). Penetapan itu diumumkan Direktur Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri Brigjen Suhermanto di Mabes Polri, Kamis, 5 November 2026. Slamet, mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi Polri, sebelumnya berstatus saksi. Statusnya naik menjadi tersangka setelah penyidik menemukan unsur perbuatan pidana yang diduga ia lakukan.
Perannya disebut sangat strategis. Slamet menjabat sebagai dewan pembina Monitoring Center Bareskrim Polri, sehingga setiap kegiatan penyadapan yang dilakukan dua tersangka lain, Irjen Ahrie Sonta Nasution dan Irjen Eko Hadi Santoso, harus mendapat izinnya lebih dulu. Ia juga diduga mengakses dan menghapus file hasil penyadapan.
Dengan begitu, daftar tersangka kini berisi empat perwira tinggi: Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Teka-Teki yang Makin Besar Bertambahnya tersangka dan bergesernya arah penyidikan ke dugaan makar membuat publik makin bertanya-tanya.
Siapa sebenarnya yang memberi perintah? Untuk siapa informasi hasil sadapan itu dikumpulkan? Dan apakah masih ada nama lain, termasuk dari luar kepolisian, yang terlibat?
Tim khusus yang dibentuk Kapolri dan dipimpin Kabareskrim kini memikul tugas berat untuk menjawab semua pertanyaan itu.
Sesuai asas praduga tak bersalah, keempat tersangka belum dapat dinyatakan bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
