JAKARTA — Suasana di depan Istana Wakil Presiden, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, memanas pada Senin, 9 November 2026. Sekelompok massa menggelar aksi dan mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka keluar dari Istana Wapres.
Pelaksana Tugas Sekretaris Wakil Presiden Al Muktabar keluar dari kompleks Istana dengan pengawalan aparat kepolisian. Ia mendekati massa di dekat pintu gerbang dan mengajak perwakilan mereka masuk untuk berdialog. Namun, tawaran itu ditolak mentah-mentah. Dari atas mobil komando, orator menegaskan massa tidak ingin bertemu perwakilan. Mereka justru meminta Gibran sendiri yang keluar dan menemui massa secara langsung.
Orator menyatakan, jika Gibran memang bersedia bertemu, seluruh massa harus diizinkan masuk sekaligus bersama mobil komando. Mereka mengaku tidak ingin terjebak trik yang mereka sebut sebagai manuver “Geng Solo”.
Al Muktabar akhirnya hanya bisa berdiri menyaksikan dari depan gerbang. Tak lama kemudian, ia kembali masuk ke dalam kompleks Istana.
Tuntutan massa tegas: Gibran mengundurkan diri atau dimakzulkan. Mereka berpijak pada dua putusan pengadilan. Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak menemukan bukti ijazah penyetaraan SMA Gibran. Kedua, putusan Mahkamah Agung yang menyatakan surat keterangan penyetaraan SMA Gibran tidak sah.
Dalam orasinya, massa menilai Gibran sudah diputus tidak memiliki ijazah yang sah, sehingga mereka memohon Wapres keluar dari Istana.
Polemik ini bermula dari surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang digunakan Gibran saat mendaftar sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2024. Karena menempuh pendidikan menengah di luar negeri, Gibran memerlukan surat penyetaraan sebagai pengganti ijazah SMA dalam negeri.
Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan tidak menemukan ijazah yang bisa menjadi dasar penerbitan surat tersebut. Mahkamah Agung lalu mengabulkan kasasi gugatan terhadap suket itu, menyatakannya tidak sah, dan memerintahkan penarikannya. Putusan MA ini kini memiliki tenggat pelaksanaan yang jatuh pada 18 November 2026.
Aksi di depan Istana Wapres bukan satu-satunya bentuk tekanan. Sehari sebelumnya, Minggu, 8 November 2026, digelar Aksi Rakyat Bela Indonesia di Lapangan Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan, yang juga dihadiri mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie. Dalam kesempatan itu, Jimly mendesak delapan pimpinan partai di DPR segera bersikap soal pemakzulan.
Di Senayan, dukungan terhadap hak menyatakan pendapat (HMP) terus bertambah. Puluhan, lalu lebih dari seratus anggota DPR dari berbagai fraksi menandatangani usulan HMP terkait polemik ijazah Gibran.
Sehari setelah aksi di Istana Wapres, tepatnya Selasa, 10 November 2026, Gibran menemui Presiden Prabowo dan menyampaikan niat untuk mengundurkan diri. Namun, ia juga meminta kesempatan membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya di PTUN, sehingga status jabatannya hingga kini belum berubah.
Aksi ini menjadi salah satu dari rangkaian desakan publik yang terus menguat sejak putusan MA keluar, di tengah bergulirnya wacana hak menyatakan pendapat di DPR.
