JAKARTA — Kabar baik bagi para pencari kerja di sektor pemerintahan yang usianya sudah tidak muda lagi. Pemerintah membuka peluang memberikan aturan khusus soal batas usia bagi profesi tertentu yang ingin mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Rencana itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangan pers usai rapat koordinasi bersama pimpinan DPR RI di Gedung Nusantara DPR, Senayan, Jakarta, Jumat, 6 November 2026.
Ada Profesi yang Butuh Perlakuan Khusus. Prasetyo menjelaskan, pemerintah menyadari ada sejumlah profesi yang dalam kenyataan di lapangan membutuhkan perlakuan khusus dalam proses seleksi CPNS.
Salah satu yang paling disorot adalah syarat batas usia pelamar. Menurutnya, seleksi CPNS selama ini memiliki banyak syarat dan prosedur, dan batas usia termasuk salah satu yang paling menentukan. Pemerintah dan DPR, kata Prasetyo, sudah bersepakat bahwa ada bidang-bidang tertentu yang memerlukan pengaturan berbeda.
Namun, pemerintah belum merinci profesi apa saja yang akan mendapat kelonggaran, berapa batas usia barunya, maupun bentuk aturan khusus yang akan diterapkan.
Detail teknisnya masih menunggu regulasi lebih lanjut. Batas 35 Tahun yang Selama Ini Jadi Tembok. Selama ini, batas usia menjadi salah satu tembok terberat bagi pelamar CPNS. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS mensyaratkan pelamar berusia paling rendah 18 tahun dan paling tinggi 35 tahun saat melamar. Pengecualian hingga 40 tahun hanya berlaku untuk sejumlah jabatan tertentu.
Akibatnya, banyak tenaga berpengalaman yang sudah bertahun-tahun mengabdi di instansi pemerintah justru tak bisa lagi mendaftar CPNS hanya karena usianya melewati batas.
Siapa yang Paling Diuntungkan? Rencana aturan khusus ini muncul bersamaan dengan keputusan besar lain soal pegawai pemerintah.
Pemerintah dan DPR juga menyepakati pemberian afirmasi batas usia bagi tenaga honorer senior agar tetap bisa mengikuti seleksi CPNS. Kelompok yang paling banyak disebut adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Mereka berasal dari beragam latar belakang pekerjaan dan rentang usia, dan tidak sedikit yang usianya sudah di atas 35 tahun. Tanpa kelonggaran, kesempatan mereka untuk beralih status menjadi PNS bisa tertutup.
Paket Kebijakan Besar untuk Pegawai Pemerintah. Rencana aturan khusus batas usia hanyalah satu bagian dari paket keputusan yang diumumkan hari itu. Pertama, pemerintah memutuskan mengangkat PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Kebijakan ini berlaku lintas profesi, mulai dari dosen, petugas pemadam kebakaran, Satpol PP, tenaga kesehatan, hingga tenaga teknis.
Sebelumnya, pada Agustus lalu, pengangkatan serupa baru diberlakukan untuk sekitar 231 ribu guru PPPK paruh waktu. Kini cakupannya diperluas ke seluruh profesi. Pengangkatan akan dilakukan secara bertahap mulai 1 Januari 2027.
PPPK yang sudah berstatus penuh waktu akan mendapat kesempatan yang sama untuk mengikuti seleksi CPNS mulai 2027. Di sinilah aturan khusus batas usia menjadi sangat penting, karena menentukan apakah para PPPK senior benar-benar bisa memanfaatkan kesempatan itu.
Pemerintah akan membuka rekrutmen CPNS pada November 2026 untuk menggantikan PNS yang pensiun sekaligus mengisi kebutuhan program prioritas pemerintah. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi akan menjadi ketua panitia seleksinya.
Selain itu, pemerintah juga memperpanjang kontrak sekitar 172 ribu guru non-ASN yang masa kerjanya berakhir pada Desember 2026.
Masih Menunggu Aturan Teknis Meski kabar ini membawa angin segar, para calon pelamar sebaiknya tidak terburu-buru menyimpulkan. Hingga kini, belum ada kepastian mengenai profesi yang akan mendapat kelonggaran, batas usia yang baru, maupun mekanisme seleksinya.
Semua itu baru akan jelas setelah pemerintah menerbitkan aturan pelaksanaannya. Bagi ribuan tenaga honorer dan PPPK yang usianya sudah melewati 35 tahun, aturan inilah yang akan menentukan apakah mimpi menjadi PNS masih terbuka atau tidak.
