JAKARTA — Di tengah memanasnya situasi politik nasional, Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri Kabinet Merah Putih ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 9 November 2026.
Kedatangan para menteri secara bergantian sejak sekitar pukul 14.45 WIB sempat memicu tanda tanya publik. Mereka yang hadir antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, serta Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani.
Fokus pada Pemulihan Bencana. Rupanya, pertemuan itu banyak membahas urusan kebencanaan. Tito, yang juga menjabat Kepala Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bencana Sumatera, mengaku datang untuk melaporkan hasil kunjungannya ke sejumlah daerah.
Ia menyampaikan progres penanganan pascabencana di Sumatera selama hampir setahun terakhir, sejak bencana yang terjadi pada 23–24 November tahun lalu.
Laporannya mencakup pembangunan kembali sekolah, perbaikan jalan, dan berbagai infrastruktur lain. Tito juga menyiapkan langkah antisipasi serta rencana percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk tahun 2027.
Selain itu, BMKG turut melaporkan antisipasi potensi banjir dan tanah longsor menjelang puncak musim hujan.
Di Tengah Pekan yang Panas Pemanggilan ini berlangsung di tengah pekan yang sarat isu besar, mulai dari kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden hingga polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sehari sebelumnya, Prabowo juga menerima sepuluh mantan Kapolri di Hambalang, Bogor.
Tito sendiri, yang termasuk di antara mantan Kapolri tersebut, membantah kabar yang menyebut dirinya dicekal terkait kasus penyadapan Presiden. Ia menegaskan kabar itu hoaks.
Pertemuan Prabowo dengan para mantan Kapolri di Hambalang, Bogor, pada Minggu malam, 8 November 2026, menjadi sorotan tersendiri. Sepuluh purnawirawan jenderal polisi lintas era hadir, yakni Roesmanhadi, Roesdihardjo, Suroyo Bimantoro, Da’i Bachtiar, Sutanto, Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, Sutarman, Badrodin Haiti, dan Tito Karnavian.
Pertemuan itu berlangsung di tengah kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi lainnya.
Ketua Umum Persatuan Purnawirawan Polri, Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri, sebelumnya telah menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus tersebut. Ia menegaskan, anggota yang mengkhianati institusi tidak mencerminkan jati diri seorang Bhayangkara.
Para mantan Kapolri itu pun menyatakan dukungan kepada Presiden untuk menegakkan hukum. Menurut Tito, dalam pertemuan itu Presiden juga menjelaskan soal kebocoran negara.
Bersiap Menghadapi Puncak Musim Hujan. Kembali ke Istana, laporan BMKG menjadi pengingat bahwa ancaman bencana tidak menunggu situasi politik reda.
Menjelang puncak musim hujan, potensi banjir dan longsor di berbagai daerah perlu diantisipasi sejak dini.
Kehadiran Menteri PU, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, dan Menteri Perhubungan dalam pertemuan yang sama menunjukkan bahwa penanganan bencana melibatkan banyak sektor sekaligus, mulai dari infrastruktur, bantuan sosial, layanan kesehatan, hingga jalur transportasi.
Kehadiran Menteri Keuangan pun relevan, mengingat pemulihan dan mitigasi bencana membutuhkan dukungan anggaran yang tidak sedikit.
Pertemuan di Istana ini menunjukkan bahwa di tengah badai politik, roda pemerintahan tetap berjalan, terutama untuk urusan yang menyangkut keselamatan warga menjelang musim hujan.
