JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah aturan main pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Melalui Putusan Nomor 280/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan pada 29 Oktober 2026, MK memangkas batas waktu eksekusi putusan PTUN yang telah berkekuatan hukum tetap.
Putusan ini langsung menjadi sorotan karena berdampak pada perkara yang sedang menjadi perhatian publik: putusan Mahkamah Agung (MA) tentang surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dari 60 Hari Jadi 14 Hari Kerja. MK mengubah ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sebelumnya, pejabat tata usaha negara diberi waktu 60 hari untuk mencabut keputusan yang dibatalkan pengadilan. Kini, batas itu dipangkas menjadi hanya 14 hari kerja.
Tak hanya itu, waktu tunggu sebelum penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi juga dipersingkat dari 90 hari menjadi 21 hari kerja.
Menurut MK, tenggat lama terlalu panjang dan berpotensi menunda keadilan. Selama ini, pelaksanaan putusan PTUN kerap terhambat karena lemahnya kepatuhan pejabat.
MK menilai 14 hari kerja sudah cukup realistis bagi pejabat untuk mencabut sebuah keputusan. Jika dalam waktu itu tidak ada tindakan apa pun, keputusan yang menjadi objek perkara otomatis tidak lagi memiliki kekuatan hukum.
Hitungan untuk Suket Gibran. Aturan baru ini membuat waktu menjadi faktor penentu dalam polemik suket Gibran.
MA sebelumnya mengabulkan kasasi gugatan terhadap suket tersebut, menyatakannya tidak sah, dan memerintahkan penarikannya.
Bila dihitung 14 hari kerja sejak putusan kasasi MA diketok, tenggat pelaksanaannya jatuh pada Rabu, 18 November 2026. Pihak yang wajib menjalankan putusan itu adalah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebagai penerbit suket.
Kementerian Belum Bergerak, Hingga kini, Kemendikdasmen belum mengambil langkah konkret, baik pembatalan, penarikan, maupun pemusnahan suket. Saat ditanya soal pembahasan di internal kementerian, Mendikdasmen Abdul Mu’ti menegaskan belum ada proses yang berjalan.
Apa Arti Tenggat Ini bagi Suket Gibran? Dalam hukum administrasi, surat keterangan penyetaraan yang diterbitkan kementerian termasuk keputusan tata usaha negara (KTUN).
Ketika pengadilan menyatakan sebuah KTUN tidak sah, pejabat penerbitnya wajib mencabut keputusan tersebut. Dengan aturan baru dari MK, pencabutan itu tidak bisa lagi ditunda berlama-lama. Jika Kemendikdasmen tidak mencabut suket Gibran dalam 14 hari kerja, suket tersebut otomatis tidak lagi memiliki kekuatan hukum. Artinya, baik dicabut maupun tidak, nasib hukum suket itu akan menemui titik akhir pada tenggat yang sama.
Partai Politik Ikut Menunggu Tenggat. Tenggat ini juga menjadi patokan sejumlah partai politik dalam menentukan sikap. Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, misalnya, menyatakan partainya masih mempelajari putusan MA secara serius, termasuk pertimbangan hukum majelis hakim.
Menurut Hinca, putusan kasasi perkara tata usaha negara harus lebih dulu dikembalikan ke pengadilan tingkat pertama, dalam hal ini PTUN Jakarta. Setelah itu, tenggat 14 hari kerja berjalan sebelum konsekuensi hukumnya bisa dinilai. Karena itu, Demokrat memilih menunggu tahapan tersebut sebelum menentukan sikap politik.
Gibran Pilih Jalur Hukum. Di sisi lain, Gibran sendiri menyatakan ingin membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di PTUN. Hal itu ia sampaikan setelah bertemu Presiden Prabowo dan menyampaikan niat mundur pada Selasa, 10 November 2026.
Langkah ini menambah lapisan baru dalam polemik. Di satu sisi, tenggat pelaksanaan putusan MA terus berjalan. Di sisi lain, Gibran berupaya menempuh jalur hukum untuk mempertahankan posisinya. Dengan tenggat yang kian dekat, publik menanti apakah kementerian akan menjalankan putusan tersebut, atau suket itu akan kehilangan kekuatan hukumnya secara otomatis begitu batas waktu terlewati.
