JAKARTA — Kabar mengejutkan datang dari Istana Kepresidenan pada Selasa, 10 November 2026. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Pertemuan 2,5 Jam di Istana. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan, niat itu disampaikan Gibran dalam pertemuan dengan Presiden yang berlangsung sekitar 2,5 jam pada Selasa pagi. Menurutnya, Gibran menyatakan keinginan mundur untuk menyikapi dinamika yang berkembang setelah putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
Prasetyo menegaskan Presiden tidak menolak niat tersebut, sekaligus membantah kabar yang menyebut Prabowo menolaknya. Namun, Prabowo memberikan sejumlah saran kepada Gibran. Setelah itu, Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di PTUN.
Kepada wartawan pada sore harinya, Gibran tidak secara gamblang menyebut akan mundur. Ia mengaku menghormati kritik dan saran masyarakat, serta tidak ingin dinamika ini menjadi polemik politik berkepanjangan.
Dua Alasan Menurut Pengamat. Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai Prabowo semestinya menerima niat Gibran untuk mundur. Ia mengemukakan dua alasan.
Pertama, Jamiluddin menilai Gibran sudah tidak memenuhi persyaratan administratif untuk menjabat wakil presiden. Ia merujuk pada persoalan ijazah pendidikan menengah Gibran yang sudah diputus Mahkamah Agung. Karena ijazah SLTA merupakan salah satu syarat menjadi calon wakil presiden, menurutnya Gibran dengan sendirinya gugur sebagai wapres.
Kedua, keinginan mundur itu dinilainya sejalan dengan aspirasi sebagian masyarakat. Ia menunjuk berbagai demonstrasi yang menuntut Gibran mundur sebagai tanda adanya desakan publik. Dalam demokrasi, katanya, pemimpin harus mau mendengar suara rakyat.
Jamiluddin bahkan menyebut pengunduran diri Gibran bisa menjadi kado sekaligus kemenangan bagi demokrasi Indonesia.
Kabar niat mundur Gibran memancing beragam tanggapan. Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus calon presiden 2024, Ganjar Pranowo, menyatakan publik perlu menghormati keputusan Gibran, karena setiap warga negara memiliki hak yang sama. Ganjar juga mengingatkan bahwa DPR sudah merespons polemik ini dengan usulan hak menyatakan pendapat.
Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan bahwa hingga saat ini Gibran masih menjabat sebagai wakil presiden. Isu ini juga menjadi perhatian pelaku pasar modal. Pimpinan Bursa Efek Indonesia meminta para investor tidak panik menyikapi kabar pengunduran diri wapres.
Apa yang Terjadi Jika Wapres Benar-Benar Mundur? Konstitusi sudah mengatur skenario kekosongan jabatan wakil presiden.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan, jika terjadi kekosongan wakil presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden baru dari dua calon yang diusulkan oleh presiden. Artinya, jika Gibran resmi mundur, Presiden Prabowo akan mengajukan dua nama calon pengganti, lalu MPR yang memilih salah satunya.
Proses ini berbeda dengan jalur pemakzulan yang harus melewati DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Meski demikian, niat mundur itu tidak serta-merta menghentikan proses politik di parlemen.
Sejumlah fraksi menegaskan, Gibran baru menyampaikan niat dan belum secara resmi mengajukan pengunduran diri. Karena itu, proses hak menyatakan pendapat di DPR tetap berjalan dan diharapkan segera dibawa ke rapat paripurna.
