JAKARTA — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus pakar hukum tata negara, Jimly Asshiddiqie, ikut bersuara keras soal polemik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia mendesak pimpinan delapan partai politik yang memiliki fraksi di DPR segera menindaklanjuti tuntutan masyarakat yang menginginkan proses pemakzulan Gibran.
Desakan itu disampaikan Jimly usai menghadiri Aksi Rakyat Bela Indonesia di Lapangan Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan, Minggu, 8 November 2026.
Putusan MK dan MA Sudah Cukup Jadi Pegangan, Menurut Jimly, pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung soal ijazah dan suket penyetaraan SMA Gibran sudah bisa menjadi pegangan hukum untuk memproses persoalan ini di parlemen. Ia mengingatkan, jika polemik dibiarkan berlarut-larut, stabilitas pemerintahan bisa terganggu selama tiga tahun masa jabatan yang tersisa. Karena itu, ia berharap tuntutan masyarakat didengar oleh seluruh pejabat negara, baik di eksekutif maupun legislatif.
Pimpinan Partai yang Menentukan. Jimly secara khusus menyoroti peran para ketua umum partai. Menurutnya, dalam situasi politik saat ini, keputusan di parlemen sangat ditentukan oleh pimpinan partai, terutama delapan partai yang memiliki kursi di DPR. Ia meminta kedelapan pimpinan partai itu duduk bersama dan bermusyawarah.
Musyawarah tersebut, menurutnya, setidaknya harus menghasilkan satu dari dua keputusan: melanjutkan proses pemakzulan atau tidak.
Jalur Konstitusional yang Harus Ditempuh. Jimly juga menjelaskan alur pemakzulan sesuai konstitusi. DPR dapat menggunakan hak menyatakan pendapat sebagai pintu masuk. Jika DPR menyatakan pendapat yang mengarah pada pemakzulan, pendapat itu harus diuji dan dibuktikan lebih dulu di Mahkamah Konstitusi.
Apabila MK membenarkan pendapat DPR, proses selanjutnya dibawa ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk diputuskan. Jimly menegaskan, mekanisme ini berbeda dengan proses pemberhentian Presiden Abdurrahman Wahid pada 2001.
Dua Poin yang Bisa Diajukan DPR. Dalam kesempatan lain, Jimly juga menyebut ada dua poin yang dapat dipertimbangkan DPR dalam usulan pemakzulan.
Pertama, persoalan ijazah dan suket penyetaraan SMA yang sudah diputus MK dan MA.
Kedua, dugaan perbuatan tercela terkait akun media sosial bernama Fufufafa, yang oleh pakar telematika Roy Suryo diklaim sebagai milik Gibran. Gibran sendiri telah membantah mengetahui maupun memiliki akun tersebut. Menurut Jimly, perbuatan tercela merupakan salah satu alasan pemberhentian presiden atau wakil presiden yang diatur dalam konstitusi, namun tentu harus dibuktikan terlebih dahulu.
Alasan Pemakzulan Menurut Konstitusi. Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.
Poin terakhir inilah, soal syarat jabatan, yang banyak dirujuk dalam polemik ijazah Gibran. Pihak yang mendorong pemakzulan menilai putusan MK dan MA menunjukkan syarat pendidikan Gibran tidak terpenuhi. Namun, pembuktiannya tetap harus melalui Mahkamah Konstitusi sebelum sampai ke MPR.
Disambut Anggota DPR. Desakan Jimly mendapat sambutan dari sejumlah anggota DPR. Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Indrajaya, mengapresiasi sikap Jimly yang menurutnya berbicara sebagai penjaga konstitusi. Ia menilai DPR tidak mungkin mengabaikan dua putusan lembaga peradilan tersebut.
Kini, sorotan tertuju pada para ketua umum partai. Apakah mereka akan duduk bersama dan mengambil keputusan, seperti yang diminta Jimly, atau membiarkan proses berjalan lewat mekanisme di parlemen?