JAKARTA — Menjelang peringatan Hari Pahlawan, 10 November 2026, beredar klaim mengejutkan dari seorang praktisi intelijen. Mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN), Sri Radjasa Chandra, menduga ada skenario aksi politik yang semula dirancang untuk mendesak Presiden Prabowo Subianto lengser dari jabatannya.
Klaim “Geng Solo” dan “Parcok”
Menurut Sri Radjasa, aksi pada 10 November awalnya akan digelar dengan tema melengserkan Prabowo. Ia menyebut rencana itu disinyalir dirancang oleh kelompok yang ia sebut “Geng Solo” bersama pihak yang ia juluki “partai cokelat” atau parcok. Namun, ia menduga arah gerakan itu berubah setelah mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo ditangkap dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden.
Menurutnya, setelah penangkapan tersebut, rencana aksi itu kemungkinan surut. Ia juga menyebut kemudian muncul rencana aksi lain yang justru bertujuan melemahkan gerakan yang ia kaitkan dengan “Geng Solo”.
Ratusan Mahasiswa dengan Tuntutan Beragam. Sri Radjasa juga menyebut ada aksi yang diperkirakan melibatkan sekitar 800 mahasiswa. Tuntutan mereka beragam, mulai dari persoalan kebakaran hutan dan lahan, korupsi, pendidikan, kesehatan, pengangguran, hingga penegakan hukum. Ia menilai momentum 10 November perlu dicermati karena munculnya berbagai agenda aksi dengan kepentingan yang berbeda-beda.
Apa yang Dimaksud “Geng Solo” dan “Parcok”? Istilah “Geng Solo” belakangan kerap digunakan di ruang publik untuk menyebut lingkaran politik yang dikaitkan dengan Presiden ke-7 Joko Widodo, yang berasal dari Solo. Sementara istilah “partai cokelat” atau parcok selama ini dipakai sebagian kalangan untuk menyindir dugaan keterlibatan oknum aparat kepolisian dalam urusan politik, merujuk pada warna seragam polisi. Kedua istilah tersebut bukan sebutan resmi, dan penggunaannya dalam klaim Sri Radjasa tidak disertai penjelasan rinci tentang siapa saja yang dimaksud.
Latar Belakang Kasus Penyadapan yang Mengguncang. Klaim ini tidak bisa dilepaskan dari kasus besar yang tengah bergulir. Bareskrim Polri telah menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo dan sejumlah tokoh, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Tiga tersangka pertama telah ditahan. Penyadapan diduga berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026 dan menyasar Presiden, pejabat negara, politisi, insan media, hingga pengusaha. Pemerintah bahkan menyebut pendalaman kasus ini mulai mengarah pada dugaan makar.
Di tengah situasi itulah, berbagai klaim dan spekulasi soal aktor di balik penyadapan maupun agenda politik di baliknya bermunculan di ruang publik.
Hari Pahlawan di Tengah Ketegangan
Tanggal 10 November sendiri diperingati sebagai Hari Pahlawan, mengenang pertempuran Surabaya 1945. Momentum ini kerap dimanfaatkan berbagai kelompok untuk menyuarakan aspirasi, sehingga wajar bila aparat dan publik mencermati setiap agenda aksi yang muncul.
Belum Ada Bukti dan Konfirmasi
Klaim ini muncul di tengah situasi politik yang sedang panas, setelah empat perwira tinggi Polri, termasuk Listyo Sigit, ditetapkan sebagai tersangka kasus penyadapan Presiden.
Namun, perlu dicatat bahwa pernyataan Sri Radjasa merupakan dugaan pribadi. Ia tidak memaparkan bukti, tidak menyebut secara rinci siapa saja yang dimaksud dengan “Geng Solo” maupun “parcok”, dan hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari aparat keamanan.
Pihak-pihak yang disinggung juga belum memberikan tanggapan.
Karena itu, publik diharapkan menyikapi klaim ini dengan kritis dan menunggu keterangan resmi dari pihak berwenang, terutama di tengah derasnya arus informasi yang belum tentu terverifikasi.
