JAKARTA — Sikap partai-partai di Senayan terhadap polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai terlihat. Sekretaris Jenderal Partai Golkar Sarmuji menilai DPR sudah bisa menggunakan hak menyatakan pendapat (HMP) terkait pemakzulan Gibran.
Putusan MA Jadi Pijakan.
Menurut Sarmuji, HMP bisa digunakan setelah adanya putusan Mahkamah Agung (MA). Ia menilai putusan itu dapat dibaca sebagai dorongan, bahkan semacam permintaan, agar DPR menggunakan hak tersebut.
Dasarnya, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA yang dipakai Gibran saat mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden tidak sah sebagai pengganti ijazah SMA. Dari situ, menurut Sarmuji, DPR sudah memiliki dasar untuk bersikap. Ia menyebut bola panas polemik ini sekarang ada di DPR. Lewat HMP, DPR bisa saja menyatakan bahwa pencalonan Gibran sebagai cawapres tidak sah berdasarkan putusan MA. Menurut Sarmuji, amar putusan MA dalam perkara ini sudah jelas.
DPR Tunggu Masa Sidang. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR akan menindaklanjuti putusan MA tersebut setelah masa reses berakhir. Ia mengatakan, sejauh ini prosesnya masih sebatas pembahasan informal lintas fraksi karena DPR belum memasuki masa sidang.
Dasco mengakui banyak masukan yang sudah masuk, baik dari organisasi masyarakat maupun anggota DPR lintas fraksi, yang ingin menyampaikan aspirasi soal wapres melalui mekanisme resmi di DPR.
Setelah masa sidang dibuka, proses-proses tersebut bisa mulai berjalan. DPR juga masih menunggu salinan resmi putusan MA terkait suket Gibran.
Dukungan HMP Terus Bertambah. Sejak itu, dukungan terhadap HMP bergulir cepat. Awalnya sekitar 50 anggota dari enam fraksi menandatangani usulan HMP, lalu jumlahnya melampaui 100 orang. Pada Rabu, 11 November 2026, pimpinan DPR menerima para pengusul HMP dari delapan fraksi, dengan jumlah pengusul yang disebut telah melampaui syarat minimal.
Peta Sikap Fraksi. Sikap fraksi-fraksi di DPR mulai mengerucut. Fraksi PKS tercatat menyumbang 28 tanda tangan dalam usulan HMP. PKS mengajukan usulan itu atas dugaan Gibran tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden, merujuk pada ketentuan pemberhentian dalam Pasal 7A UUD 1945.
Dari Fraksi PDI Perjuangan, seluruh anggotanya di DPR disebut ikut menggunakan hak menyatakan pendapat terkait Gibran. Sementara itu, Fraksi PKB menegaskan proses HMP tetap berjalan meski Gibran sudah menyampaikan niat mundur, karena niat tersebut belum diajukan secara resmi.
Partai Demokrat sebelumnya memilih menunggu tenggat 14 hari kerja pelaksanaan putusan MA sebelum menentukan sikap. Adapun Golkar, lewat Sarmuji, sudah terang-terangan menyebut DPR dapat menggunakan HMP berdasarkan putusan MA.
Jalan Panjang Menuju Pemakzulan
HMP bukanlah keputusan akhir. Menurut UUD 1945, usulan pemberhentian presiden atau wakil presiden harus mendapat dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga dari anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna, yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR.
Jika syarat itu terpenuhi, pendapat DPR diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diputus.
Bila MK membenarkan pendapat DPR, DPR kemudian menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usulan pemberhentian ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang akan mengambil keputusan akhir.
Dengan tahapan sepanjang itu, setiap langkah DPR dalam beberapa pekan ke depan akan sangat menentukan arah polemik ini. Langkah DPR berikutnya kini menjadi penentu arah polemik yang telah menyita perhatian publik selama berminggu-minggu.