JAKARTA — Biasanya, massa datang ke depan Markas Besar Polri untuk menuntut, memprotes, atau mengecam. Kali ini lain. Sejumlah elemen masyarakat sipil justru berencana turun ke jalan untuk memberi dukungan kepada Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto, yang tengah gencar melakukan bersih-bersih di tubuh kepolisian.
Rencana aksi damai itu disuarakan oleh dua organisasi, yakni Sahabat Polisi Indonesia dan Badan Peneliti Independen Kekayaan Penyelenggara Negara dan Pengawas Anggaran Republik Indonesia (BPI KPNPA RI). Keduanya menyampaikan sikap itu kepada awak media pada Rabu, 4 November 2026.
Bersih-Bersih di Tengah Badai Dukungan ini muncul di saat Polri sedang menjadi sorotan tajam. Pekan ini, publik dikejutkan oleh penetapan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama dua jenderal lain sebagai tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ketiganya kini ditahan di Rutan Mabes Polri. Kasus itu terungkap setelah Kapolri melaporkannya langsung kepada Presiden.
Bagi banyak pihak, langkah tersebut menjadi sinyal bahwa agenda reformasi di tubuh Polri tidak lagi berhenti pada level bawah, tetapi juga menyentuh lingkaran perwira tinggi.
Ketua Umum Sahabat Polisi Indonesia, Fonda Tangguh, menilai langkah bersih-bersih yang dilakukan Kapolri sejalan dengan harapan publik sejak Suyudi ditunjuk memimpin Polri.
Menurutnya, Suyudi dipandang sebagai figur yang relatif bersih dan punya komitmen kuat untuk memperbaiki citra institusi. Namun, Fonda mengingatkan bahwa pembenahan internal saja tidak cukup. Menindak oknum yang menyimpang harus berjalan seiring dengan perbaikan layanan yang langsung dirasakan masyarakat.
Layanan Polisi yang Paling Ditunggu, salah satu yang ia soroti adalah layanan Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), pintu pertama warga ketika melapor ke polisi. Fonda meminta Kapolri memastikan layanan itu benar-benar gratis tanpa pungutan, sekaligus menjamin petugas merespons setiap laporan dengan cepat.
Ia meyakini, begitu oknum nakal ditertibkan, perbaikan layanan publik akan jauh lebih mudah dijalankan. Dan bagi masyarakat, perubahan di meja layanan itulah yang paling ditunggu.
Pesan di Depan Mabes Polri Sebagai bentuk dukungan, Sahabat Polisi Indonesia berencana menggelar aksi damai bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil di depan Mabes Polri dalam waktu dekat. Jadwal pastinya belum diumumkan.
Menurut Fonda, aksi itu dimaksudkan sebagai simbol bahwa masyarakat berdiri di belakang Kapolri dalam menjalankan reformasi Polri. Pesannya pun lugas: jangan ada pihak yang mengganggu langkah Kapolri Suyudi dalam membenahi institusinya.
BPI KPNPA RI Siap Bawa Massa, Sikap serupa datang dari Ketua Umum BPI KPNPA RI, Tubagus Rahmad Sukendar. Ia menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kapolri membenahi lingkungan Mabes Polri secara menyeluruh.
Menurut Rahmad, pemimpin kepolisian yang dekat dengan rakyat, terbuka terhadap kritik, dan mau mendengar aspirasi publik adalah kunci untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Ia ingin Polri tumbuh menjadi institusi yang profesional, transparan, berintegritas, dan makin dekat dengan warga.
Dukungan itu tidak hanya berhenti di pernyataan. Rahmad menegaskan BPI KPNPA RI siap mengerahkan massa untuk menggelar aksi damai, sebagai dukungan moral kepada Kapolri dan seluruh jajarannya. Lewat aksi itu, ia ingin menunjukkan bahwa masih banyak warga yang mendambakan Polri yang bersih, kuat, dan berpihak pada keadilan.
Rahmad mendorong Kapolri untuk tidak ragu mengevaluasi siapa pun di internal Polri yang terbukti melanggar atau menyalahgunakan wewenang. Menurutnya, pembenahan tidak boleh hanya menyasar anggota berpangkat rendah.
Ia menegaskan, siapa pun yang melanggar harus ditindak, tanpa memandang pangkat, jabatan, maupun kedekatannya dengan kekuasaan. Polri, kata dia, harus menjadi tempat masyarakat mencari keadilan, bukan tempat berlindung bagi oknum yang menyalahgunakan kewenangan.
Dukungan, Bukan Cek Kosong, Meski menyatakan dukungan, Rahmad menekankan bahwa organisasinya tidak memberikan cek kosong kepada kepolisian. Sebagai lembaga kontrol sosial, BPI KPNPA RI akan tetap mengawasi, mengkritik, dan mengawal laporan-laporan masyarakat yang membutuhkan penanganan serius.
Ia meminta Polri tidak alergi terhadap kritik. Justru masukan dari masyarakat, menurutnya, harus dijadikan bahan evaluasi.
Setiap pengaduan perlu ditindaklanjuti secara profesional, dan anggota yang terbukti melanggar harus dijatuhi sanksi sesuai aturan. Bagi Rahmad, kepercayaan publik adalah modal terpenting bagi kepolisian. Kepercayaan itu, tegasnya, hanya bisa diraih lewat tindakan nyata, bukan sekadar janji pembenahan.
Rencana aksi dukungan ini menambah warna baru dalam dinamika reformasi Polri. Di satu sisi, ada kasus besar yang menyeret para jenderal.
Di sisi lain, ada kelompok masyarakat yang memilih berdiri di belakang Kapolri yang sedang membersihkan rumahnya sendiri. Namun, dukungan massa hanyalah permulaan. Ujian sesungguhnya ada pada hasil: apakah bersih-bersih ini benar-benar menyentuh semua lapisan, dan apakah warga yang datang ke kantor polisi kelak merasakan layanan yang lebih cepat, gratis, dan adil.
Kedua organisasi berharap Kapolri terus diberi kekuatan untuk menuntaskan pembenahan internal. Mereka menyatakan siap mendukung sekaligus mengawal prosesnya, demi Polri yang bersih, profesional, dan berintegritas, sebagaimana yang diharapkan masyarakat Indonesia.